Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.
Muslimah News, OPINI — Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Andy Ahmad Zaelany mengatakan tubuh adalah milik pribadi (private property) yang kita sendiri memutuskan penggunaannya. Tubuh sebatas dilihat sebagai materi profan, benda biasa seperti benda-benda lainnya yang seyogianya dinikmati untuk memperoleh kebahagiaan. (ipsh[dot]brin[dot]go[dot]id).
Gagasan hak otonomi tubuh ini diserukan oleh the UNFPA Division for Communications and Strategic Partnerships. Hak otonomi tubuh dianggap sangat berharga dalam mempromosikan pemahaman dan kemajuan tentang hak-hak atas tubuh, bahkan dikatakan tidak ada kesetaraan tanpa hak otonomi tubuh yang merupakan hak asasi universal. Hal ini berpengaruh pula terhadap tercapainya berbagai tujuan SDGs. (asiapacific[dot]unwomen[dot]org).
Gencar di Kalangan Muda
Kampanye hak otonomi tubuh di kalangan anak muda begitu gencar, salah satunya dilakukan band metal Voice of Baceprot (VoB) asal Garut, Indonesia, yang setiap personelnya berkerudung. Berkeliling dunia, selain menciptakan lagu, VoB juga menyuarakan hak perempuan atas tubuh dan berkampanye dalam rangka edukasi dan penggalangan dana. Bekerja sama dengan Women of the World (WOW), VoB mengadakan kampanye bertajuk “(Not) Public Property”. (ussfeed[dot]com).
Sudah semestinya kita mewaspadai kampanye hak otonomi tubuh ini. Meski para aktivisnya mengatakan bahwa perwujudan hak otonomi tubuh dianggap dapat mencapai kesehatan seksual dan reproduksi, tetapi benarkah demikian? Jangan-jangan kampanye ini justru makin menguatkan liberalisasi seksual?
Tujuan Kampanye Hak Otonomi Tubuh
Menurut laporan UNFPA, kampanye hak otonomi tubuh merupakan wujud realitas pemenuhan hak kesehatan seksual reproduksi (HKSR). Tujuan utama sebagai “universal right” dikarenakan perempuan dianggap baru menikmati 75% hak hukum yang dimiliki laki-laki.
Hak otonomi tubuh ini juga dianggap dasar untuk menikmati semua hak asasi manusia (HAM). Misal, hak atas kesehatan atau hak untuk hidup bebas dari kekerasan. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo menyatakan bahwa perjuangan terhadap hak otonomi tubuh bahkan mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi, hingga stunting. (Antara News, 01/07/2021).
State of World Population (SWP) 2021 melaporkan, setiap orang memiliki hak otonomi tubuh dan hak untuk membuat pilihan terkait dirinya. Dalam urusan kontrasepsi, misalnya, perempuan belum merdeka menentukan pilihannya. Juga keputusan bagi perempuan mau hamil atau tidak.
Di sisi lain, kesadaran akan hak otonomi tubuh tidak sekadar untuk mencapai kesehatan seksual dan reproduksi serta kesetaraan gender, melainkan juga mewujudkan tujuan kelima SDGs, bahkan diklaim dapat mengurangi ketaksetaraan dan mengakhiri kemiskinan. Begitu pula, kedok atas nama “hak otonomi tubuh dapat mengurangi angka kekerasan seksual pada perempuan” tidak lain sekadar upaya memasifkan liberalisasi seksual.
Liberalisasi Seksual Menguat
Kampanye hak otonomi tubuh merupakan bagian dari rangkaian kampanye Generation Equality dan Action Coalition yang disponsori UN Women untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender. Padahal, jika kita mencermati, kampanye hak otonomi tubuh adalah upaya melegalkan hak seksual dan reproduksi yang diserukan Barat, yakni setiap individu bebas menentukan orientasi seksualnya, dengan siapa dan kapan ia akan menikah, berhak menentukan kehamilan, penggunaan kontrasepsi, bebas mengaborsi, dan sebagainya. Dengan demikian, aroma liberalisasi seksual begitu kuat tercium.
Oleh sebab itu, kampanye ini harus dihentikan dan tidak didukung oleh semua kalangan, terutama perempuan dan anak muda. Kampanye ini sungguh sangat berbahaya dan mengancam keberlangsungan generasi muda karena hidup dalam kebebasan tanpa aturan.
Di Indonesia, kampanye hak otonomi tubuh diwadahi salah satunya oleh RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Para aktivis gender begitu gencar meloloskan RUU tersebut sebagai UU karena dianggap dapat mencegah kekerasan seksual—yang faktanya membebaskan setiap individu dalam pemenuhan seksualnya.
Hak otonomi tubuh juga menjadikan manusia sebagai pengatur untuk tubuhnya sendiri. Padahal, dalam Islam, manusia wajib tunduk pada aturan Allah Taala Sang Pencipta, termasuk urusan tubuhnya.
Selain itu, kampanye ini justru membuka peluang seks bebas di kalangan anak muda yang tampak dengan adanya kebebasan seks bebas menggunakan kontrasepsi dan legalisasi aborsi. Begitu pula, kebebasan menentukan orientasi seksual juga akan mendapatkan ruang di tengah publik, padahal semua perbuatan itu diharamkan dalam Islam.
Khatimah
Akibat penerapan sistem sekuler kapitalisme, kampanye hak otonomi tubuh dan semacamnya akan terus digencarkan. Sudah seharusnya kaum muslim menolak kampanye ini dan semacamnya, kemudian kembali pada aturan Ilahi.
Sistem Islam telah teruji dan terbukti menjamin kesehatan seksual dan reproduksi yang menjaga kemuliaan manusia. Islam juga mengatur pemenuhan kebutuhan seksual dan pengaturan tubuh dalam bentuk ketaatan pada Allah dan tidak akan membahayakan kehidupan manusia.
Dengannya, manusia menjadi terhormat, tidak hidup bebas bagaikan binatang. Hanya syariat Islamlah yang memanusiakan manusia. Dengan demikian, memperjuangkan tegaknya syariat Islam kafah—dalam naungan Khilafah—menjadi kewajiban setiap muslim demi kebaikan seluruh manusia. [MNews/Gz]
Rekan Rindyanthi Septiana, saya tidak pernah mengucapkan atau menuliskan kalimat seperti yang Anda tulis. Sungguh itu fitnah keji. Tubuh diciptakan Allah untuk berbuat manfaat, diantara nya mengembangkan kualitas diri. Otonomi tubuh disini adalah kualitas diri untuk membuat keputusan dan berbuat secara mandiri, tidak hanya tergantung pada orang lain. Bukan mengejar kenikmatan seksual atau berzinah. Saya seorang muslim yang semaksimal mungkin menghindari zinah. Seorang muslimah itu berbakti pada orang tua dan mematuhi suaminya. Tapi, dia harus berkualitas dan mandiri sehingga bisa mendidik anak-anak nya membantu suaminya serta mengurus dirinya. Saya orang Minangkabau yang sangat menghargai peran perempuan dalam bermasyarakat. Dalam kerapatan anak nagari, besar peran perempuan, dia akan selalu diminta pendapatnya, jika dia tidak setuju, maka tertolaklah usulan rapat itu. Bagaimana perempuan bisa berfungsi seperti itu jika kualitas perempuan hanya tergantung pada orang lain, tidak punya kemandirian berpikir. Berbakti pada suami harus, tapi menyampaikan pendapat, bermusyawarah dengan suami juga harus, tidak hanya menunduk-nunduk saja. Perempuan harus berkualitas juga . Itulah yang saya maksud dengan otonomi tubuh bukan berzinah, liberalisasi seksual, na’udzubillah min dzalik. Salam saya.