Penulis: Arum Harjanti
Muslimah News, FOKUS — Barat berupaya menghalangi kebangkitan Islam dengan menyebarkan pemikiran rusak di kalangan kaum muslim, termasuk kaum mudanya. Salah satu alat untuk merusak muslimah muda adalah kesetaraan gender, ide yang dipilih berdasarkan rekomendasi RAND Corporation.
Setelah peristiwa 9/11, RAND Corporation merekomendasikan pembentukan jaringan Islam moderat sebagai strategi untuk menundukkan Islam. Kesetaraan gender ditetapkan sebagai salah satu ciri untuk membangun muslim moderat.
Barat memandang syariat Islam mendiskriminasikan perempuan. Oleh karenanya, terwujudnya kesetaraan gender dianggap dapat membebaskan perempuan dari berbagai belenggu yang mengakibatkan ketaksetaraan gender dan membuat muslimah meraih kebebasan sebagaimana halnya masyarakat Barat, dengan kata lain menjadi muslimah moderat yang diinginkan Barat.
Isu Utama Dunia
Kesetaraan gender menjadi isu utama dunia yang ingin diwujudkan pada 2030 melalui Planet 50×50 dan SDGs. Kesetaraan gender adalah proyek ambisius dunia yang diyakini dapat menyejahterakan perempuan, bahkan meningkatkan perekonomian dunia. Atas tujuan itu pula, Barat deras mengaruskan ide kesetaraan di negeri-negeri muslim.
Upaya mewujudkan kesetaraan gender sudah menempuh perjalanan panjang. Setelah PBB berdiri pada 24 Oktober 1945, Frieda Dalen (Norwegia) menjadi delegasi wanita pertama pada sidang perdana Majelis Umum PBB di London. Bersama dengan Eleanor Roosevelt (Amerika Serikat), mendesak peningkatan keterlibatan mereka di tingkat nasional dan internasional. Berbagai langkah lanjutan pun dilakukan PBB, mulai dari membentuk berbagai badan dan menyelenggarakan konferensi internasional.
Sebagai landasan, PBB mengadopsi the Universal Declaration of Human Rights pada 1948, dan the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) pada 1979. Kemudian, pemberdayaan perempuan ditetapkan sebagai pusat perhatian dalam bidang kependudukan, pembangunan, dan kesejahteraan dalam the International Conference on Population and Development (ICPD) di Kairo pada 1994.
Pada 1995, dideklarasikan the Beijing Declaration and Platform for Action (BPFA) sebagai cetak biru kemajuan perempuan dan pencapaian kesetaraan gender di 12 bidang area kritis. Pada 2000, PBB mengadopsi the UN Millennium Declaration dengan delapan tujuan pembangunan dan promosi kesetaraan gender sebagai tujuan ke-3.
Pada 2010, Majelis Umum PBB mendirikan the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender. Selanjutnya diadakanlah HeForShe untuk melibatkan laki-laki; serta HeForShe Impact 10x10x10 untuk melibatkan tokoh pemerintah, perusahaan, dan universitas, dan Presiden Jokowi menjadi salah satunya.
Kegagalan MDGs mendorong UN Women mencanangkan Planet 50-50 by 2030 dan Step It Up, sementara PBB mengadopsi The 2030 Agenda for Sustainable Development,. Kesetaraan gender menjadi tujuan ke-5 dari 17 tujuan dan disebut sebagai akselerator untuk semua tujuan SDGs. Dalam hal ini, perempuan sebagai katalis untuk menciptakan perubahan berkelanjutan di dunia.
UN Women juga membuat strategi baru dengan melibatkan keluarga sebagai agen kesetaraan gender. Laporan UN Women “Progress of the World’s Women 2019—2020: Family In a Changing World” menegaskan dibutuhkan keluarga yang dapat memenuhi hak-hak perempuan atau “a family that works for women”. Namun faktanya, hingga 2019, belum ada satu negara pun yang berhasil mewujudkan kesetaraan gender, padahal Deklarasi Beijing mengamanatkannya terwujud pada 2000.
Oleh sebab itu, pada 2020, diluncurkanlah kampanye baru “Generation Equality—Realizing Women’s Rights and an Equal Future”, sebuah visi dunia yang lebih makmur, damai, dan adil yang melibatkan kaum muda. Selanjutnya diadakanlah The Generation Equality Forum di Mexico dan di Paris sebagai aksi global kemitraan dengan pemuda dan masyarakat sipil. Forum ini dianggap penting mengingat dampak Covid-19 dirasakan mengancam terpenuhinya hak-hak perempuan dan memundurkan capaian kesetaraan gender selama ini.
Dari Forum ini lahirlah Generation Equality Action Coalitions yang mencanangkan the Global Acceleration Plan for Gender Equality sebagai peta jalan transformatif mengusung enam isu penting yang mendukung kesetaraan gender, yaitu (1) kekerasan berbasis gender; (2) keadilan dan hak ekonomi; (3) hak otonomi tubuh dan hak kesehatan seksual reproduksi (HKSR); (4) aksi feminis untuk keadilan iklim; (5) teknologi dan inovasi untuk kesetaraan gender; dan (6) gerakan dan kepemimpinan feminis.
Indonesia mengadopsi Kesetaraan Gender
Komitmen Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan gender sangatlah kuat. Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui UU 7/1984. Pada 2000, dikeluarkan Inpres 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Inpres PUG) untuk mengintegrasikan perspektif gender.
Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam setiap tahapan RPJMN, mulai dari RPJMN I (2005—2009) hingga RPJMN IV (2020—2024). Indonesia juga membentuk Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai lembaga negara independen untuk penegakan HAM perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk pada 9 Oktober 1998 berdasarkan Keppres 181/1998 yang diperkuat dengan PP 65/2005.
Berbagai regulasi untuk menguatkan kesetaraan gender pun disahkan, seperti UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU 16/2019 tentang perubahan UU 16/2019 tentang Perubahan atas UU 1/1974 tentang Perkawinan (yang menaikkan usia minimum perkawinan untuk perempuan), serta Permendikbudristek 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Ada juga Keputusan Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara Nomor 12/PUU-V/2007 yang menetapkan monogami sebagai asas perkawinan, dengan tanpa mencabut sejumlah persyaratan yang memberatkan seseorang yang akan melakukan poligami.
Indonesia juga mengadopsi MDGs dan SDGs yang menjadikan kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan yang hendak dicapai. Secara nyata, Indonesia menyatakan komitmen yang kuat untuk mewujudkan kesetaraan gender. Hal ini tampak dari berbagai pernyataan pejabat negara dalam berbagai kesempatan, baik global maupun nasional, mulai dari presiden hingga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menteri lainnya dari masa ke masa.
Berbagai kebijakan dan program yang dimasifkan dalam kerangka “kebijakan dan anggaran responsif gender” adalah bukti tidak terbantahkan mengenai kuatnya komitmen mengikuti program global tersebut. Afirmasi 30% anggota parlemen; banyaknya menteri perempuan, kepala daerah perempuan, CEO, dan kepemimpinan perempuan dalam berbagai bidang lainnya; juga partisipasi penuh perempuan di dunia kerja, merupakan wujud implementasi kesetaraan gender.
Demikian juga kampanye aborsi aman, seks aman, hak otonomi tubuh, larangan pernikahan dini, ataupun larangan sunat perempuan, dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap hak perempuan.
Menjauhkan Muslimah Muda dari Syariat Allah
Kesetaraan gender selalu dikampanyekan sebagai ide yang akan membuat hak asasi perempuan terpenuhi, baik sebagai manusia maupun sosok perempuan. Terpenuhinya hak ini dianggap dapat membawa kesejahteraan dan kebebasan bagi perempuan. Bahkan, Barat menganggap kebebasan perempuan akan menyelamatkan mereka.
Rekomendasi RAND Corporation dengan membentuk jaringan muslim moderat makin menguatkan pengarusan kesetaraan gender. Salah satu mitra yang harus digandeng adalah pegiat hak-hak perempuan yang akan mengampanyekan kesetaraan gender. Langkah ini jelas menyasar muslimah muda sebagai target untuk mengadang Islam.
Padahal sejatinya, ide kesetaraan gender adalah perangkap Barat bagi muslimah, termasuk muslimah muda, agar para muslimah memiliki kepribadian Barat yang berpikir dan berbuat menggunakan standar hidup Barat. Landasan hidup Barat adalah sekularisme, yaitu memisahkan aturan agama dalam kehidupan. Agama hanya digunakan dalam ruang privat, dibuang ke dalam ruang publik, dan digantikan dengan segala aturan yang dibuat berdasarkan akal manusia.
Ide kesetaraan gender menjadikan perempuan bebas melakukan apa saja sesuai keinginannya, melupakan tuntunan syariat yang ditetapkan Allah. Barat menyebar narasi jahat dan membuat framing buruk atas berbagai aturan Islam tentang perempuan. Dengan kedangkalan berpikirnya, Barat mengecam aturan Islam atas perempuan sebagai bentuk diskriminasi atas perempuan dan menyerukan kesetaraan gender sebagai jalan perempuan menuju kemerdekaan dan sejahtera. Masifnya kampanye global dan nasional—secara terstruktur, masif, dan sistematis—membuat banyak muslimah muda terkecoh dengan racun berbalut madu ini, termasuk di Indonesia.
Ide dasar kesetaraan gender adalah seruan pada perempuan untuk melepaskan diri dari ikatan berbagai aturan, termasuk agama. Perempuan didorong untuk bebas menentukan hidup sesuai dengan kemauannya, bahkan dalam aktivitas seksual dan reproduksi.
Ironisnya, dengan berbagai aturannya yang terperinci dan tegas, Islam justru dituduh tidak setara gender. Berbagai aturan Allah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, semisal larangan perempuan menjadi penguasa, posisi kepala keluarga ada pada suami, kebolehan suami menikahi empat perempuan, bagian waris laki-laki dua kali lipat bagian perempuan, aurat perempuan seluruh tubuh, kecuali muka dan tangan, perintah agar istri taat pada suami, semua ini difitnah sebagai aturan yang mendiskriminasi perempuan.
Sangat jelaslah bahwa Barat tidak bisa memahami aturan Allah sebagai aturan terbaik untuk manusia ketika iman tidak ada di dada. Oleh karenanya, bagaimana bisa aturan Allah dinilai sebagai aturan yang bias gender, padahal Allahlah Zat Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu?
Landasan keimanan inilah yang seharusnya dijadikan pegangan bagi setiap muslim, termasuk muslimah muda, dalam meyakini kebenaran dan kebaikan aturan Allah Taala. Keyakinan bahwa aturan Allah pasti mengandung kemaslahatan akan muncul apabila iman telah tertanam dalam dada.
Pengaturan terbaik untuk umat manusia tidak mungkin terwujud ketika hawa nafsu menguasai akalnya dan mengabaikan agama. Apalagi Allah sudah menetapkan dalam firman-Nya, “Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.” (QS Al-Hujurat: 13).
Nyatalah bahwa ide kesetaraan gender menipu dan menyesatkan muslimah muda sehingga mereka mengejar dunia dan melupakan kemuliaan yang Allah tetapkan, yakni sebagai ummu warabbatul bait dan ummu ajyal.
Sebagai sebuah ide, sejatinya kesetaraan gender hanyalah ilusi. Secara fitrah, laki-laki dan perempuan berbeda, masing-masing memiliki tugas khusus sesuai kodratnya. Memaksakan perempuan menjalani tugas laki-laki akan memberikan beban ganda kepada perempuan. Hal ini juga akan berdampak buruk bagi keluarga dan anak-anaknya karena peran sebagai ibu generasi akan terabaikan. Akibatnya, anak-anak akan tumbuh tanpa bimbingan dan sangat potensial melakukan berbagai kenakalan remaja, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai penelitian.
Adanya dampak buruk dan bahaya apabila kesetaraan gender diterapkan, menunjukkan ide ini hanyalah ilusi. Dunia membutuhkan waktu yang makin lama untuk mewujudkannya. Bahkan hari ini, dunia membutuhkan waktu 300 tahun untuk mewujudkan kesetaraan gender secara penuh.
Bagi seorang muslim, sudah seharusnya pemikiran ini dicampakkan karena bersumber dari akal manusia dan lahir dari paham sekuler, bukan dari akidah Islam. Apalagi realitasnya banyak kontradiksi dan standar ganda dalam penerapannya. Cukuplah itu menjadi bukti kelemahan dan kesesatannya sebagai solusi persoalan perempuan.
Hanya Islam yang Memuliakan Perempuan
Islam adalah sistem hidup sempurna yang diturunkan Allah Taala. Islam telah menetapkan berbagai hukum untuk manusia dalam sifatnya yang manusiawi. Islam juga menetapkan hukum-hukum khusus sesuai jenisnya, laki-laki maupun perempuan. Perbedaan hukum ini justru merupakan bentuk penghormatan Islam terhadap perempuan.
Islam juga telah menjadikan negara sebagai pengatur urusan umat, laki-laki maupun perempuan. Islam memiliki mekanisme sempurna yang menjamin kemuliaan perempuan tanpa perlu ide kesetaraan gender. Islam menjaga peran kodrati perempuan sebagai istri dan ibu generasi agar tertunaikan dengan baik. Meski peran ini dianggap tidak mendatangkan nilai ekonomi, tetapi dalam pandangan Islam, peran perempuan ini sangat mulia dan strategis karena berpengaruh terhadap pembentukan generasi dan terwujudnya peradaban yang mulia.
Selain itu, Islam memiliki sistem sosial yang menjaga kemuliaan martabat perempuan sebagai manusia melalui tata pergaulan laki-laki dan perempuan. Islam menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan untuk memenuhi naluri seksual dan menjadikannya sarana untuk melangsungkan keturunan.
Islam juga memiliki sistem ekonomi yang mampu menjamin kesejahteraan rakyat individu per individu, termasuk perempuan, tanpa harus mengeksploitasi mereka dalam pasar kerja. Meski Islam melarang perempuan untuk menjadi penguasa, tetapi Islam juga memberikan berbagai macam hak politik kepada perempuan, bahkan Islamlah yang pertama memberikan hak politik bagi perempuan.
Berdasarkan itu semua, sungguh Islam sangat sempurna mengatur kehidupan manusia, termasuk perempuan. Islam sama sekali tidak membutuhkan kesetaraan gender untuk menyejahterakan perempuan.
Hanya dengan penerapan semua sistem Islam dalam naungan Khilafah, kehormatan perempuan akan terjaga, keluarga sejahtera, dan masyarakat mencapai peradaban yang mulia. Dalam sistem yang mulia inilah muslimah muda akan terlindungi dari berbagai serangan pemikiran yang rusak, semisal kesetaraan gender dan ide rusak lainnya. Muslimah akan istikamah berpegang teguh di jalan yang lurus dan meraih kemuliaan dunia dan akhirat dalam rida-Nya. Wallahualam. [MNews/Gz]
