Saat kondisi ekonomi rakyat yang masih sekarat, para penggawa parpol sudah berisik perihal capres dan cawapres. Safari dan anjangsana politik menjadi agenda parpol sebagai pemanasan menyambut perhelatan akbar Pilpres 2024.
Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Jika di jalanan sudah banyak gambar atau foto politisi bertebaran, itu pertanda pemilu sudah dekat. Jika kita melihat banyak bendera partai berkibar di sepanjang jalan, hal itu juga mengindikasikan pesta demokrasi lima tahunan bakal dihelat.
Saat ini, banyak elite partai politik (parpol) bergerilya memikat hati rakyat dengan narasi positif. Ada nama Puan Maharani, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, hingga Muhaimin Iskandar yang digadang-gadang menjadi calon presiden menggantikan era pemerintahan Jokowi.
Saat kondisi ekonomi rakyat yang masih sekarat, para penggawa parpol sudah berisik perihal capres dan cawapres. Safari dan anjangsana politik menjadi agenda parpol sebagai pemanasan menyambut perhelatan akbar Pilpres 2024.
Berlomba Nyapres
Melansir cnbcindonesia.com (25/1/2022), Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta anggota DPD RI pada Rabu, 14/2/2024.
Meski pemilu masih dua tahun lagi, persaingan antartokoh politik sudah terjadi. Bahkan, di antara mereka berlomba menampilkan profil dan pesona terbaiknya. Dari kibaran bendera, bantuan sosial, hingga deklarasi relawan.
Sebagai contoh, pengemudi ojek online dan ojek pangkalan dari Tangerang Raya, Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, yang tergabung dalam Jack Etho mendeklarasikan dukungan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk maju menjadi capres.
Begitu pula sejumlah warga Blora di Jawa Tengah yang tergabung dalam jaringan petani dan peternak mendukung Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menjadi capres.
Tidak mau kalah, ratusan relawan yang tergabung dalam Laskar Ganjar-Puan juga turut mendeklarasikan dukungan mereka untuk duet keduanya sebagai capres dan cawapres.
Begitulah rupa para tokoh politik bila sudah mendekati momen pencapresan, sebuah pesta demokrasi yang paling dinanti, yakni merebut tiket kursi paling bergengsi. Mereka berlomba-lomba dengan segala cara untuk memenangi kontestasi menjadi orang nomor satu di Indonesia.
Topeng Demokrasi
Dalam sistem politik demokrasi, setiap kontestan pemilu akan selalu memperhatikan beberapa poin berikut ketika mereka menginginkan sebuah kemenangan.
Pertama, citra yang baik. Pencitraan adalah hal pertama untuk menarik minat publik. Tidak heran kita sering melihat parpol akan bekerja keras agar masyarakat menyukai calon yang mereka usung. Parpol pun akan berlomba-lomba menampilkan calon pemimpin yang low profile, merakyat, jujur, amanah, dermawan, serta segudang kebaikan lainnya. Intinya, mereka berupaya memoles calon agar berkesan baik di hati rakyat.
Kedua, bermodal besar. Biaya pemilu demokrasi itu mahal. Yang bermodal besar pasti kampanyenya lebih gencar. Sementara, yang bermodal pas-pasan tidak akan banyak dikenal khalayak . Oleh karenanya, kebanyakan para politisi di pusaran pilpres akan menggaet para pemilik modal (kapitalis) untuk mendukung kampanyenya. Tentu dukungan itu tidak gratis. Ketika ia menang, itulah saat yang tepat membalas budi, yaitu melahirkan regulasi yang berpihak pada kepentingan kapitalis.
Ketiga, mengumpulkan kantong-kantong massa. Setiap calon pasangan pilpres akan memperhitungkan dan memetakan wilayah-wilayah yang menjadi kantong massa mereka. Ketokohan mereka di wilayah tersebut adalah dalam rangka mengikat suara rakyat. Deklarasi relawan dan tim sukses akan terbentuk di setiap wilayah demi pasangan calon yang diusung.
Keempat, elektabilitas tinggi. Mengutip pikiran-rakyat.com, elektabilitas adalah tingkat keterpilihan atau ketertarikan publik dalam memilih sesuatu, baik itu seorang figur, lembaga atau partai, maupun barang dan jasa yang informasi tersebut didapatkan dari hasil berbagai survei. Dibuatlah survei pemanasan elektabilitas capres dan cawapres. Jika paslon memiliki elektabilitas rendah, sulit bagi mereka untuk bersaing dengan kontestan lainnya.
Begitulah topeng demokrasi melahirkan seorang pemimpin. Representasi tokoh ditentukan dukungan parpol, pemodal, profil pencitraan individu, dan elektabilitas. Kapabilitas dan kualitas tidak akan menjadi poin penting bagi elite parpol. Yang penting rakyat suka dan berharap menyumbangkan suaranya untuk mereka.
Saat butuh suara rakyat, mereka mendekat. Saat terpilih dan menang, mereka melupakan rakyat. Kebijakannya malah berpihak pada pemilik modal. Dalam demokrasi, makna politik hanya berputar pada meraih kekuasaan setinggi-tingginya.
Apa pun warna yang berusaha dibangun, rakyat harus tetap jeli dan kritis. Salah pilih pemimpin bisa berakibat buruk. Indonesia butuh model kepemimpinan yang amanah dan tepercaya, bukan kepemimpinan yang penuh pura-pura yang setelah menang malah amnesia dengan janji kampanyenya.
Politik dan Kepemimpinan Islam
Bicara kepemimpinan, pasti berkaitan dengan sosok pemimpin dan sistem kepemimpinannya. Umar bin Khaththab ra. pernah mengatakan, “Suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur.” Mereka bertanya, “Bagaimana suatu negeri bisa hancur, padahal makmur?” Ia menjawab, “Jika pengkhianat menjadi petinggi dan harta dikuasai orang-orang fasik.”
Dalam Islam, perkara kepemimpinan menjadi urusan penting karena dari sinilah bala ataupun berkah itu terjadi. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan dalam karyanya, As-Siyasah Asy-Syar’iyah tentang kriteria pemimpin yang baik, “Selayaknya untuk diketahui siapakah orang yang paling layak untuk posisi setiap jabatan karena kepemimpinan yang ideal itu memiliki dua sifat dasar, [yakni] kuat (mampu) dan amanah.”
Mengemban amanah kepemimpinan itu tidak semudah mengucap, tidak pula sekadar tebar pesona ke rakyat. Pemimpin kuat adalah mereka yang tidak tersandera kepentingan partai, golongan, apalagi menjadi abdi kapitalisme.
Memilih pemimpin dalam Islam tidak seperti memilih kucing dalam karung. Seorang pemimpin dipilih berdasarkan ketentuan syariat. Dalam sistem Khilafah, terpilihnya khalifah sebagai kepala negara wajib memenuhi tujuh syarat berikut: (1) muslim; (2) laki-laki; (3) balig; (4) berakal; (5) adil; (6) merdeka; dan (7) mampu.
Selain itu, pemilihan khalifah tidak boleh melebihi tiga hari tiga malam. Dengan sistem pemilu yang relatif singkat, tidak akan ada pemborosan biaya kampanye sebagaimana dalam sistem demokrasi.
Bursa calon khalifah atau kepala negara juga tidak dipilih berdasarkan polesan pencitraan atau banyaknya modal yang mereka dapat. Akan tetapi, khalifah terpilih berdasarkan kemampuan dan kapasitasnya. Jika memenuhi syarat in’iqad (syarat legal), ia bisa terpilih sebagai penguasa.
Pada masa khulafaurasyidin, pemilihan seseorang adalah melalui beberapa cara, yaitu pertama, dipilih langsung oleh umat. Misalnya, saat pemilihan khalifah pertama, yakni Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq di Saqifah Bani Sa’idah. Pertemuan itu mula-mula diadakan oleh Kaum Anshar, baru kemudian dihadiri tiga tokoh utama yang mewakili Kaum Muhajirin, yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khaththab, dan Abu Ubaidah.
Cara kedua, diusulkan oleh khalifah yang sedang menjabat. Misalnya, pengangkatan Khalifah Umar bin Khaththab yang diusulkan oleh Abu Bakar. Dalam usulan itu, Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat lainnya mengenai langkahnya itu. Di antaranya dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah. Atas saran Thalhah, Abu Bakar mengundang orang banyak untuk dimintai pendapatnya dan ternyata mereka menjawab dengan serentak, “Sami’na wa atha’na (kami dengar dan kami patuhi),” yang berarti sebagai pernyataan dukungan terhadap langkah Abu Bakar.
Ketiga, dipilih melalui perwakilan tokoh umat (Ahlul Halli wal ‘Aqdi). Misalnya, pemilihan Khalifah Utsman bin Affan yang sebelumnya Umar mempersilakan enam orang sahabat mendiskusikan penggantinya. Enam orang tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa’ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Thalhah bin Ubaidillah. Tersisalah dua calon yaitu, Utsman dan Ali. Dari sinilah keterlibatan pendapat umat melalui Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman terpilih sebagai khalifah ketiga.
Khatimah
Esensi politik dan kepemimpinan Islam ialah pengurusan rakyat dengan melaksanakan syariat Islam kafah. Dengan begitu, dalam sistem Khilafah, tidak akan ada konflik kepentingan atau politik transaksional. Kehadiran penguasa adalah untuk menjalankan hukum Allah dan memutuskan perkara dengan hukum Islam. [MNews/Gz]

Dalan sistem Islam semua berdasarkan hukum Allaah tdk ada konflik kepentingan semua urusan berdasarkan hukum Islam, Masya Allaah semoga terujud ya