Dalam hukum Islam, tidak ada toleransi sedikit pun terhadap tindakan korupsi. Kasusnya diusut tuntas dan pejabat yang terbukti korup mendapatkan sanksi yang tegas. Keadilan pun terwujud sehingga rakyat merasa aman dan tenteram. Sungguh sebuah sistem yang kita semua dambakan.
Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Saat korupsi makin menggila, hukum di negeri ini justru memihak pada para koruptor. Tengok saja pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat kerja Komisi III DPR, Kamis (27/1/2022). Ia mengimbau jajarannya agar tidak memproses hukum kasus korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp50 juta. Perkara tersebut cukup diselesaikan dengan mengembalikan kerugian negara (kompas.tv, 28/1/2022).
Realitas Hukum Sekuler
Pernyataan Jaksa Agung ini sungguh berbahaya bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Para koruptor akan makin berani melancarkan aksinya. Toh, jika ketahuan, mereka tidak akan dituntut secara hukum.
Memang ada sanksi untuk mengganti kerugian negara, tetapi sanksi itu hanya untuk kasus korupsi yang ketahuan. Sedangkan pundi-pundi rupiah sang koruptor kemungkinan sudah berlimpah dari hasil korupsi sebelumnya yang tidak ketahuan.
Dengan demikian, mengganti kerugian negara sejumlah nominal kasus yang ketahuan sungguh sangat ringan. Selepas itu, mereka bisa beraksi lagi, menggerogoti uang negara tanpa rasa takut.
Akibatnya, korupsi dengan nilai ‘kecil’ akan makin marak. Padahal, sepak terjang seorang koruptor pasti berawal dari nominal yang kecil. Ketika berhasil, koruptor akan meningkatkan level korupsinya dengan nominal yang lebih besar hingga triliunan rupiah.
Ketika korupsi dengan nominal kecil begitu mudah dimaafkan, cukup dengan mengganti kerugian negara, hakikatnya negara sedang memelihara para koruptor dan memberinya peluang untuk menjadi koruptor kelas kakap. Aturan ini juga menjadi celah untuk memainkan kasus yang bernilai besar agar bisa diatur seolah-olah bernilai kecil sehingga tidak ada proses hukum.
Padahal, korupsi saat ini sudah menjadi masalah utama negara dan terkategori extra ordinary crime. Hampir di semua lini terjadi korupsi, mulai level desa hingga pejabat tinggi. Tidak ada lembaga negara yang absen dari kasus korupsi, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Korupsi bahkan seolah sudah membudaya. Jual beli jabatan, proyek, hingga suara seolah hal yang lumrah. Dengan adanya kebijakan ini, keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi makin dipertanyakan.
Inilah realitas hukum sekuler yang tidak berpijak pada halal/haram, begitu mudah menoleransi sebuah kejahatan hanya karena dianggap kecil. Penentuan sebuah kejahatan bukan berdasarkan benar/salah, tetapi berdasarkan hitung-hitungan materi.
Akibatnya, akan muncul persepsi bahwa tidak apa-apa korupsi, asal sedikit. Atau lebih parah lagi, tidak apa-apa korupsi, asal tidak ketahuan. Jika persepsi ini meluas di masyarakat, kehancuran negeri akan tinggal menghitung waktu. Nauzubillahi minzalik.
Realitas hukum sekuler ini mengingatkan kita pada realitas hukum jahiliah. Sebelum Islam datang, jika ada rakyat kecil yang mencuri akan mendapatkan hukuman yang berat. Sementara, ketika para pembesar yang mencuri akan dimaafkan.
Rasulullah saw. bersabda,“Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah manakala ada orang yang terpandang (terhormat) dari mereka mencuri, mereka pun membiarkannya. Namun jika ada orang yang lemah dan hina di antara mereka ketahuan mencuri, dengan segera mereka melaksanakan hukuman atasnya.” (HR Muslim)
Saat ini pun demikian adanya. Jika rakyat kecil yang mencuri ayam atau makanan untuk bertahan hidup, sanksi berat mereka dapatkan. Sementara, jika pejabat yang mencuri uang negara, mereka justru mendapatkan keringanan. Kondisi ini akan bisa berujung pada kehancuran negeri sebagai sabda Rasulullah saw. tersebut.
Standar yang Benar
Tentu berbeda jika penentuan kejahatan korupsi berdasarkan halal/haram sebagaimana dalam sistem Islam. Berdasarkan syariat Islam, korupsi adalah haram, meski sedikit ataupun banyak. Korupsi dengan nominal berapapun akan mendapatkan sanksi yang tegas.
Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang kami beri tugas melakukan sesuatu pekerjaan dan kepada dia telah kami berikan rezeki (gaji), maka yang diambil oleh dia selain itu adalah kecurangan (ghulul).” (HR Abu Dawud)
“Barang siapa melakukan ghulul, ia akan membawa barang ghulul itu pada hari kiamat.” (HR At-Tirmidzi)
Korupsi terkategori ghulul, baik berupa mengambil harta yang bukan haknya dari uang negara, risywah (suap menyuap), hadiah untuk pejabat dan keluarganya (gratifikasi), dan lain-lain. Semuanya itu haram.
Rasulullah saw. bersabda, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR Ahmad)
Ketegasan Hukum Islam
Islam sangat tegas terhadap pelaku kejahatan, meski dia seorang bangsawan atau pejabat. Rasulullah bersabda,
وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
“Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Khilafah mencegah terjadinya korupsi dengan seleksi para pejabat dari orang-orang yang bertakwa. Lantas, negara melakukan penghitungan terhadap harta pejabat sebelum menjabat dan sesudahnya. Jika ada kenaikan yang tidak wajar, Khilafah menerapkan pembuktian terbalik.
Para pejabat harus mampu membuktikan sumber hartanya, apakah dari jalan yang sah atau tidak. Jika tidak mampu membuktikan, atau terbukti terdapat harta ghulul, mereka akan mendapatkan sanksi yang tegas.
Tindakan korupsi masuk dalam kategori takzir, yaitu uqubat (sanksi-sanksi) yang dijatuhkan atas kemaksiatan yang tidak ada had dan kafarat di dalamnya. Kadar sanksi takzir berada di tangan Khalifah, tetapi boleh diserahkan kepada ijtihad kadi.
Muhammad Husain Abdullah dalam Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam menjelaskan jenis-jenis sanksi takzir adalah:
1. Pembunuhan (al-qatl).
2. Jilid (al-jald).
3. Penjara (al-habs).
4. Pengusiran (al-nafyu).
5. Memboikot (al-hijr).
6. Membayar denda (al-gharamah).
7. Melenyapkan harta (itlaf al-mal).
8. Ancaman yang sesungguhnya (at tahdid ush shadiq).
9. Memutuskan nafkah/gaji.
10. Mencela.
Dengan demikian, sanksi takzir bagi koruptor bisa sampai berupa hukuman mati, jika ijtihad Khalifah menentukan demikian. Koruptor juga mendapatkan sanksi sosial berupa pengumuman (tasyhir) dan sanksi ekonomi berupa pemiskinan.
Penerapan hukuman ini sangat tegas, tidak ada privilese bagi para pejabat tinggi maupun orang dekat penguasa. Dalam kitab Al-Amwal, karya Abu ‘Ubaid, disebutkan bahwa ketika ada fenomena harta para pejabat bertambah, Umar bin Khaththab mengirim utusan untuk menemui para pejabat tersebut. Umar lantas membagi harta mereka menjadi dua, separuh diserahkan kepada negara dan separuh lagi diserahkan kepada mereka.
Inilah realitas hukum Islam dalam sistem Khilafah, tidak ada toleransi sedikit pun terhadap tindakan korupsi. Kasusnya diusut tuntas dan pejabat yang terbukti korup mendapatkan sanksi yang tegas. Keadilan pun terwujud sehingga rakyat merasa aman dan tenteram. Sungguh sebuah sistem yang kita semua dambakan. Wallahualam. [MNews/Has]

Solusi terbaik bagi kehidupan manusia adalah ditegakkan sistem Islam.