Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Megaproyek pemerintah makin jadi sorotan. Hampir seluruh proyek, mulai dari perencanaan hingga operasional, penuh permasalahan. Bahkan, banyak pihak yang tidak segan melabelinya dengan sebutan “proyek ambisius yang gagal”. Megaproyek itu dianggap gagal dalam pembangunannya, juga dianggap gagal menyelesaikan persoalan utama rakyat.
Gagal di Mananya?
Light Rail Transit (LRT) Palembang baru-baru ini mendapat kritikan dari beberapa pihak, salah satunya Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) yang menyebut LRT Palembang sebagai proyek gagal yang menelan biaya besar hingga Rp9 triliun, tetapi kini sepi penumpang.
RK berpendapat, kegagalan tersebut terjadi karena dasar perencanaannya dilakukan secara politis, yaitu didasarkan pada hajatan besar Asian Games 2018 silam. Padahal, menurut RK, melihat dari sisi perencanaan penumpangnya, LRT Palembang sebenarnya tidak layak untuk dikembangkan. (Detik, 22/10/2022).
Selain LRT Palembang, RK juga menyoroti proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang juga dihantui label “proyek gagal”. Menurutnya, jika IKN tidak bisa menarik populasi masuk ke dalam kota dan hanya mengandalkan pegawai pemerintahan sebagai populasi utamanya, kawasan tersebut akan sangat sulit untuk bisa menjadi sebuah kota yang sukses dan hidup. RK mencontohkan beberapa pembangunan ibu kota baru yang gagal, seperti Putrajaya Malaysia.
Kritikan pedas RK ini pun memunculkan banyak respons yang berujung pada permohonan maaf RK, khususnya pada warga Palembang. Efeknya, netizen turut berkomentar tentang Kereta Cepat Jakarta—Bandung (KCJB) di Jabar yang juga mendapat julukan “proyek gagal”.
Perlu diketahui, nasib KCJB tidak jauh berbeda dengan nasib IKN dan LRT Palembang, sama-sama dianggap sebagai proyek ambisius yang gagal. Permasalahan utama KCJB adalah pembengkakan biaya yang amat sangat membebani APBN.
Ada dugaan kuat bahwa pembengkakan itu akan ditutupi dana dari APBN. Proposal penawaran Pemerintah Cina pada 2015 lalu hanya US$5,13 miliar, tetapi kini biayanya membengkak hingga US$7,9 miliar atau setara Rp118,5 triliun.
Bukan ketiga megaproyek ini saja yang dianggap gagal. Masih banyak proyek lainnya, yakni Hambalang, PLN Papua, Bandara Kertajati, LRT Jabotabek, smelter Freeport, jalan tol Cisumdawu, tol Manado Bitung, dan masih banyak lagi. Seluruhnya berpolemik akut, mulai dari problem pembebasan lahan, pembengkakan anggaran, korupsi, merusak lingkungan, dan lain-lain.
Proyek Ambisius
Lantas, apa sebab kegagalan proyek ambisius ini? Di antaranya pertama, keputusan pembangunannya bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan pencitraan. Sebagaimana RK nyatakan terhadap proyek LRT Palembang, LRT tersebut dibangun bukan berdasarkan kebutuhan rakyat, melainkan untuk perhelatan Asian Games 2018.
Walaupun pihak PT KAI Divre III Palembang menyatakan bahwa tren penumpang LRT Palembang terus membaik dan kini telah menambah jumlah perjalanan, tetapi kenyataannya, jumlah subsidi bagi LRT Palembang jauh lebih besar dari omzet yang didapat. Artinya, proyek ini menjadi beban besar bagi APBN.
Faktor kedua adalah sudah rahasia umum jika proyek infrastruktur merupakan proyek bancakan korupsi para oligarki. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman sampai meminta KPK mengusut LRT Palembang. Ini karena penggelontoran dana APBN sebesar Rp9 Triliun untuk pembangunan LRT tetap dipaksakan walaupun tidak ada penumpang.
Meski demikian, pengusutan tindak korupsi pada megaproyek ibarat mencincang air, perbuatan yang sia-sia. Sudah menjadi rahasia umum jika KPK saat ini sudah tidak bertaji lagi. Lihat saja proyek IKN dan KCJB yang masih terus berlanjut walau terus-menerus menguras APBN. Padahal, sudah banyak pihak yang mencurigai proyek tersebut sebagai proyek bancakan korupsi. Inilah penyebab gagalnya berbagai megaproyek itu.
Untuk Korporasi
Selain dianggap gagal dalam pembangunannya, proyek itu pun dianggap gagal menyelesaikan persoalan rakyat. Ini karena pembangunan infrastruktur yang masif disertai gelontoran dana yang fantastis nyatanya tidak dirasakan seluruh rakyat. LRT Palembang, misalnya, penggunanya kalangan tertentu saja, sebagian besar penduduk Palembang justru tidak terlalu membutuhkannya.
Sementara itu, kebutuhan rakyat banyak malah terlihat diabaikan. Masih ditemukan banyak bangunan sekolah yang rusak, jalan utama yang berlubang besar, jembatan antardesa yang ambles, desa-desa yang belum teraliri listrik, juga infrastruktur lainnya yang sangat rakyat butuhkan. Bukankah menjadi ironi besar yang menampakkan ketidakadilan pembangunan desa dan kota?
Proyek Kapitalistik?
Lantas, untuk siapa pembangunan masif itu? Jawabannya, tentu untuk para kapitalis korporat! Buktinya, pembangunan hanya masif di sentra ekonomi, yaitu perkotaan. Pengusaha—terutama pengusaha asing yang mengucurkan dana besar—sedang berinvestasi, bukan berbaik hati. Mereka hanya akan menanamkan uangnya pada pembangunan yang menghasilkan keuntungan berlipat. Jadilah kebijakan pembangunan mengikuti dikte asing.
Defisitnya APBN menjadikan pembangunan bertumpu pada investasi asing yang sangat berbahaya bagi kedaulatan bangsa. Inilah dampak penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Pembangunannya malah mengikuti kemaslahatan korporasi.
Seperti proyek KCJB yang merupakan bagian dari Proyek Strategi Nasional (PSN), nyatanya menjadi bagian tidak terpisahkan dari gurita bisnis Cina. Otoritas Cina memang tengah agresif mengembangkan banyak proyek di luar negeri melalui bendera Belt and Road Initiative (BRI) untuk menciptakan jalur dagang baru. Artinya, pembangunan infrastruktur ada di bawah kendali korporasi.
Selain itu, kapitalisme pun juga meliberalkan kepemilikan. Eksploitasi SDA menjadi legal, bahkan mendapat bentangan karpet merah dengan adanya UU Omnibus Law. Andai saja SDA dikelola mandiri oleh negara, tentu akan mampu menyehatkan APBN tanpa harus memungut pajak dari rakyatnya.
Proyek Pembangunan Islam
Berbeda secara diametral dengan pembangunan infrastruktur dalam asuhan kapitalisme, dalam Islam, pembangunan akan berfokus pada kebutuhan umat. Syekh Abdul Qadim Zallum dalam buku Sistem Keuangan Negara Khilafah menyatakan bahwa infrastruktur transportasi termasuk dalam kepemilikan umum yang harus dikelola negara dan dibiayai dari dana milik umum. Pendanaannya boleh berasal dari sumber kepemilikan negara, tetapi negara tidak boleh mengambil keuntungan semata dari pengelolaannya.
Pembangunan infrastruktur harus mengikuti kebutuhan rakyat. Pembangunan yang akan didahulukan adalah yang jika tidak dikerjakan dapat menyebabkan mudarat bagi umat. Contohnya, ada suatu desa yang belum memiliki akses jalan, rumah sakit, sekolah, dan kebutuhan lainnya, maka negara akan mendahulukan desa tersebut daripada membuat moda transportasi alternatif, seperti kereta cepat, padahal sudah ada kereta api atau jalan arteri (tol).
Selain itu, sistem ekonomi Islam juga membatasi kepemilikan. SDA yang melimpah tidak boleh dikelola swasta, apalagi asing. Hal ini akan mengantarkan pada APBN yang sehat tanpa pajak sebab keuntungan pengelolaan masuk seluruhnya pada kas negara.
Pembiayaan sendiri atas pembangunannya juga akan melepaskan negara dari dikte asing. Walhasil, arah pembangunan tidak akan mengikuti kemaslahatan pengusaha, melainkan menuruti kebutuhan rakyatnya.
Khatimah
Demikianlah kesempurnaan Islam dalam mengatur seluruh persoalan, termasuk pembangunan infrastruktur. Berbagai proyek ambisius yang kerap gagal sejatinya lahir dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sementara itu, Islam membangun infrastruktur berdasarkan kebutuhan umat sehingga perencanaannya akan matang dan tepat sasaran.
Penguasa akan membangun infrastruktur dengan sebaik-baiknya karena memang merupakan bagian dari pelaksanaan syariat Islam kafah. Dari sinilah terwujud nilai-nilai ruhiyyah, insaniyyah, dan khuluqiyyah secara harmonis yang akan membawa pada masyarakat yang bertakwa. [MNews/Gz]
