Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Pemerintah tengah kejar target menuju Indonesia Layak Anak (IdoLA) 2030 dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan peringatan Hari Anak Nasional tahun ini.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyatakan, “Kementerian PPPA terus mendorong partisipasi publik dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia. Dengan peran aktif semua pihak, diharapkan dapat mengoptimalkan program Pemerintah dalam rangka menciptakan generasi unggul dan berkualitas.” (Republika, 16/10/2022).
Jalan di Tempat
Akan tetapi, target IdoLA 2030 seolah jauh panggang dari api. Betapa tidak, saat ini kasus terkait anak justru marak. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 2.010 kasus perlindungan anak sepanjang periode Januari—Juni 2022. Kasusnya meliputi anak telantar, korban bencana, korban konflik, korban perebutan hak asuh, korban penculikan, korban kekerasan seksual, dan korban perdagangan manusia.
Mirisnya, tahun ini, kasus perlindungan anak yang banyak mengemuka adalah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Berdasarkan data KPAI, sepanjang Januari—Juli 2022, terdapat 12 kasus kekerasan seksual di sekolah.
Dengan mengamati data-data tersebut, kita patut meragukan proyeksi keberhasilan dalam mewujudkan IdoLA 2030. Memang betul bahwa terjadi penurunan kasus jika dibandingkan pada 2020. Namun, tahun tersebut memang menjadi klimaks kasus perlindungan anak karena faktor pandemi. Begitu juga saat 2021.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan 2016—2019, yakni sebelum pandemi, jumlah kasus hampir sama, yaitu kisaran 4.000-an kasus dalam setahun. Hal ini menunjukkan bahwa progres perlindungan anak masih berjalan di tempat.
Kebijakan Seremonial
Ironisnya, program pemerintah berupa pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak ternyata tidak berkorelasi terhadap kasus perlindungan anak. Kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan KLA justru menjadi lokus kasus kekerasan terhadap anak.
Contohnya di Solo, Jawa Tengah, terjadi kasus pencabulan terhadap anak yang diduga dilakukan seorang pejabat. Kasus ini mengemuka beberapa pekan sebelum Solo meraih penghargaan kategori utama sebagai kota perintis layak anak untuk kelima kalinya! Tentu hal ini paradoks, kota yang menjadi lokasi kasus pencabulan kok malah mendapatkan penghargaan.
Contoh lain adalah Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kota ini mendapatkan predikat KLA, padahal di kota ini terjadi kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandungnya. Kasus tersebut terjadi sebulan setelah pemberian penghargaan KLA. Kekerasan juga masih terjadi di Kabupaten Magelang yang meraih tiga kali penghargaan KLA. Sungguh ironis!
Begitu juga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang empat kali berturut-turut mendapatkan predikat KLA. Masih segar dalam ingatan kita, telah terjadi kasus kekerasan seksual di sebuah pesantren di Kota Santri ini.
Mirisnya, Provinsi Jawa Timur tetap kembali mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak tahun ini meski terdapat kasus seorang ibu membunuh bayinya yang berusia lima bulan dan jasadnya ditinggalkan pergi liburan.
Ironi pemberian penghargaan KLA tidak hanya terjadi di kota-kota tersebut, tetapi merata di seluruh Indonesia. Tampak bahwa penghargaan KLA hanya seremonial atau formalitas belaka, tidak fokus menyentuh akar masalah kekerasan terhadap anak dan kemudian menyelesaikannya.
Walhasil, nasib IdoLA 2030 juga akan sama dengan KLA, yaitu semata mengejar gelar, tetapi kosong dari tindakan nyata. Pemerintah hanya fokus pada label tempelan, bukan pada substansi solusi. Jika kebijakan pemerintah terus seperti ini, IdoLA 2030 hanya akan menjadi ilusi.
Solusi Hakiki
Perlindungan terhadap anak akan efektif jika dilakukan oleh negara secara integral, bukan parsial sebagaimana selama ini. Sejauh ini, lembaga-lembaga pemerintah berjalan sendiri-sendiri.
Satu pihak menjadi “pemadam kebakaran” yang berusaha menyelesaikan kasus perlindungan anak yang terjadi. Namun, pihak lain membuka keran liberalisasi lebar-lebar atas nama modernitas, kemajuan teknologi, dan bahkan investasi.
Akibatnya, tidak pernah ada kemajuan keadaan, terus berjalan di tempat karena yang satu “memadamkan api”, sedangkan yang lain “mengobarkan api”. Lantas, selesainya kapan?
Beginilah ketika sekularisme menjadi asas sistem bernegara. Kebijakan tidak sinkron karena hanya dilihat bagian per bagian. Padahal, memandang masalah perlindungan terhadap anak haruslah holistik sejak hulu (sumber masalah) hingga hilir (penanganan setelah terjadi masalah).
Sungguh sempurna sistem Islam yang memandang masalah manusia secara integral sehingga solusinya melingkupi seluruh aspek. Sistem Islam memiliki lapisan-lapisan perlindungan terhadap anak.
Lapisan pertama adalah kekuatan akidah Islam. Keimanan dalam jiwa setiap muslim akan menjadi pengontrol amalnya sehingga tidak mudah untuk berlaku maksiat, termasuk berupa kekerasan terhadap anak.
Lapisan kedua adalah pendidikan oleh keluarga. Setiap orang tua diperintahkan Allah Swt. untuk menjaga amanah berupa anak-anaknya. Keluarga akan menjadi tempat yang penuh kasih sayang sehingga memberi rasa aman pada anak.
Lapisan ketiga adalah sekolah dan sistem pendidikan yang menaunginya. Pendidikan di dalam Islam bertujuan membentuk sosok berkepribadian Islam, yaitu taat pada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Ketaatan ini akan menjauhkan generasi dari budaya kekerasan.
Lapisan keempat adalah sistem sosial. Islam memisahkan kehidupan laki-laki dan perempuan, juga melarang hal-hal yang merangsang naluri seksual, seperti tabaruj, terbukanya aurat, pornografi, pornoaksi, eljibiti, tempat hiburan, prostitusi, khamar, dan lain-lain. Dengan demikian, kekerasan seksual akan tercegah sejak dari sumbernya.
Lapisan kelima adalah sistem ekonomi. Dengan jaminan kesejahteraan yang Islam wujudkan, para ibu tidak dituntut untuk menjadi bumper ekonomi sampai melalaikan tugas utamanya. Para ibu akan kembali pada fitrahnya, yaitu menjadi ibu dan pengatur rumah sehingga pendidikan terhadap anak berjalan efektif.
Lapisan keenam adalah sistem sanksi. Khilafah akan memberi sanksi yang menjerakan terhadap pelaku kekerasan. Misalnya, pelaku pemerkosaan akan dihukum rajam atau jilid jika sampai terjadi zina, pelaku pemukulan dan pembunuh akan dihukum kisas atau diat, dan lain-lain.
Allah Swt. berfirman, “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, jilidlah masing-masing dari keduanya seratus kali.” (QS An-Nur: 2)
Rasulullah saw. bersabda,“Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal, yakni orang yang berzina, orang yang membunuh, dan orang yang murtad dan keluar dari jemaah.” (HR Bukhari, Muslim, At-Tirmidzy, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimy)
Terkait kisas, Allah Swt. berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang yang dibunuh.” (QS Al-Baqarah: 178)
Lapisan selanjutnya adalah keadilan dan ketegasan pemimpin. Setiap pelanggaran terhadap syariat akan ditindak tegas, siapa pun pelakunya, tanpa pandang bulu.
Pemimpin Islam, yaitu Khalifah, tidak akan memperhitungkan tekanan-tekanan dari pihak luar, baik itu negara lain maupun lembaga internasional, ketika pelaksanaan syariat yang tegas mereka tuduh anti-HAM. Khilafah akan tetap teguh menerapkan syariat Islam karena hal tersebut merupakan satu-satunya solusi hakiki atas masalah perlindungan anak. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Perlindungan terhadap hak-hak anak hanya ada dalam kepemimpinan Islam