Dana Parpol Naik, Yakin Bekerja untuk Rakyat?

Dana Parpol Naik, Yakin Bekerja untuk Rakyat?

Penulis: Juanmartin, M.Kes.

Muslimah News, OPINI — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan dana bantuan partai politik (parpol) naik tiga kali lipat, dari Rp 1.000 menjadi Rp 3.000 per suara. Usulan untuk anggaran 2023 itu ia sampaikan dalam rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/09/2022). Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, usulan Kemendagri tersebut memang bukan kebijakan populer.

Kendati demikian, Perludem menganggap hal itu bisa mengatasi persoalan pendanaan parpol yang selama ini bergantung pada pemodal. Juga bisa mengurangi besaran iuran dari kader yang sedang menduduki kursi kepala daerah maupun anggota dewan. Menurut Perludem, kebijakan ini bakal membuat parpol lebih objektif dalam pengambilan keputusan karena tidak lagi bergantung pada pemodal.

Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay juga melihat kebijakan tersebut tidak populer dan kurang tepat, terlebih saat krisis keuangan dan kenaikan BBM seperti sekarang. Ia melihat seharusnya Pemerintah memprioritaskan terlebih dahulu kebutuhan rakyat. Ia pun menilai kenaikan bantuan parpol—apalagi hingga tiga kali lipat—merupakan kebijakan yang kurang pantas.

Sarat Manipulasi

Parpol sejatinya memiliki posisi penting. Selain turut mewujudkan kemaslahatan rakyat, parpol juga berperan dalam mengawasi jalannya sistem pemerintahan. Sayangnya, praktik politik di negeri kapitalis menjadikan seluruh interaksi berorientasi pada materi, tidak terkecuali parpol.

Praktik ini adalah hal biasa dan bersifat genuine dalam sistem demokrasi. Alasan kenaikan dana parpol adalah untuk melepaskan diri dari pemodal justru menyingkap kelamnya dunia politik yang selama ini berjalan. Alasan ini justru bukti bahwa selama ini parpol memang mengakomodasi kepentingan para pemodal sebab mutualisme pemodal dan penguasa adalah realitas yang sulit terbantahkan.

Pesta rakyat juga menjadi kian kompetitif, salah satunya karena sokongan dana. Elektabilitas maupun dukungan suara, semuanya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dengan sendirinya, sulit bagi parpol mana pun untuk lepas dari sokongan para pemodal.

Jika kita mengamati parpol besar yang kerap memenangi kontestasi pemilu, sebagian besar didirikan oleh para pemodal. Masuknya para pebisnis ke dunia politik telah menciptakan industri politik yang sarat manipulasi. Praktik politik bermutasi menjadi pasar transaksi kepentingan berbagai pihak, salah satunya para kapitalis.

Mempertanyakan Fungsi Parpol

Dalam tataran realitas, parpol dalam kapitalisme ibarat kuda troya yang memuluskan berbagai kepentingan, entah itu jabatan, kekuasaan, atau kepentingan lainnya. Politisi butuh jabatan, parpol yang menyiapkan kendaraan.

Aktivitas politik pun telanjur dimaknai sebagai ajang untuk memuluskan kepentingan segelintir pihak. Jika alasan penambahan dana parpol mendapat persetujuan, toh parpol-parpol tetap saja terbuka menerima kucuran dana. Mutualisme itu akan tetap ada karena legitimasi bisnis para pemodal ditopang kebijakan penguasa yang tentu saja juga berasal dari wakil parpol di parlemen.

Selain itu, parpol bisa menaikkan mahar untuk memuluskan kepentingan pemodal. Alasannya, ya karena pendanaan hariannya sudah bersumber dari pemerintah. Jinak-jinak merpati, padahal pengusaha dan parpol ibarat kutub magnet yang saling tarik-menarik. 

Sayangnya, politik saat ini sudah menjelma menjadi industri kepentingan. Konsekuensinya, aktivitas parpol tetap saja membutuhkan banyak dana. Berharap pada kucuran dana pemerintah di tengah menjamurnya praktik politik uang jelas merupakan tuntutan yang aneh.

Keukeuh mengegolkan kebijakan dana parpol memperlihatkan pada kita dengan jelas bahwa usulan itu semata untuk kepentingan parpol. Sedikit saja dana berkurang, parpol akan sepi peminat, ditinggal para pemilih. Partisipan pemilu kadung memahami aktivitas politik sekadar mencoblos dan menunggu jatah amplop dari tim sukses. Atas dasar inilah, amat sulit bagi parpol melepaskan diri dari para pemodal.

Bekerja untuk Rakyat?

Realitas praktik politik di atas berputar kepentingan. Di tengah kesulitan hidup yang rakyat rasakan, usulan kenaikan dana parpol menguak keberpihakan parpol. Jadi, mereka bekerja untuk rakyat atau semata kepentingan tetap saja dan segelintir pihak?

Faktanya, politik saat ini adalah industri besar yang juga membutuhkan sokongan dana yang tidak sedikit. Di sisi lain, unsur kepentingan yang sarat dalam industri ini telah menciptakan arus perputaran uang di kalangan politisi, sedangkan rakyat hanya kecipratan remah-remahnya saja.

Tidak heran jika akhirnya banyak pejabat yang terjerat korupsi. Puluhan pejabat, termasuk  anggota dewan hingga kepala daerah, tersandung perkara di KPK. Realitas ini sudah jamak kita temukan.

Sementara itu, kinerja mereka yang seharusnya memperhatikan kemaslahatan rakyat malah sungguh minimalis. Rakyat terus saja dicekik kebijakan tidak populer. Tarif dasar listrik dan harga BBM naik, biaya kesehatan melangit, biaya pendidikan kian meresahkan, sedangkan suara suara kritis dibekap.

Parpol Perspektif Islam

Untuk memahami kedudukan parpol dalam Islam, kita harus berangkat dari definisi politik yang bermakna ‘mengurus urusan rakyat’. Dalam melaksanakan fungsinya, parpol juga mengedukasi masyarakat agar mereka memahami apa saja yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka. Jika terdapat kebijakan yang jauh dari maslahat, parpol dapat melakukan muhasabah terhadap penguasa.

Posisi penting parpol ini tegak atas asas amar makruf nahi mungkar. Keberadaan parpol pada akhirnya selaras dengan aktivitas dakwah dan muhasabah. Oleh karenanya, dalam menjalankan aktivitas ini, tidak harus bertumpu pada ada dan tidaknya dana.

Dalam menjalankan aktivitasnya, parpol juga jauh dari unsur kepentingan pribadi. Akidah Islam yang menjadi spirit tegaknya partai akan menjadikan parpol jauh dari rutinitas duniawi yang menjadikan materi sebagai tujuan.

Aspek kemaslahatan rakyat adalah hal utama yang menjadi fokus perhatian parpol. Begitu penguasa merumuskan kebijakan yang tidak sesuai dengan kemaslahatan rakyat, tugas partailah memberikan muhasabah. Parpol akan membuat mereka bekerja untuk rakyat dan sigap dalam melakukan muhasabah kepada penguasa.

Suasana keimanan yang melingkupi kerangka pikir dan khitah perjuangan partai menjadikan kinerja parpol maksimal tanpa intervensi. Akidah Islam yang menjadi spirit perjuangan partai akan terpancar dalam setiap gerak partai. Alih-alih memikirkan dana operasional, partai dalam perspektif Islam begitu menyadari peran strategisnya yang harus bersih dari politik uang dan kepentingan berbagai pihak.

Sudah saatnya seluruh elemen negeri ini berbenah. Konsepsi partai politik ala kapitalisme terbukti mandul, pragmatis, dan menghasilkan industri politik yang sangat manipulatif. Jika demikian adanya, sudah selayaknya perspektif Islam hadir dalam diskursus partai politik. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *