[Kabar] Pemerhati: Perlu Ada Sistem Kesehatan Tanggap Bencana

Muslimah News, NASIONAL — Hampir empat pekan setelah gempa Flores, RSUD Aeramo di Kabupaten Nagekeo masih menjalankan seluruh pelayanan medis di dalam tenda-tenda darurat. Satu-satunya bangunan utama rumah sakit tersebut mengalami kerusakan cukup parah.

Menyoroti hal tersebut, pemerhati kebijakan kesehatan dr. Arum Harjanti menilai perlu ada sistem kesehatan yang tanggap terhadap bencana. “Sebabnya negara masih gagap menghadapi bencana yang sering terjadi di Indonesia. Lemahnya sistem kesehatan, terutama saat bencana memberikan risiko lebih besar pada rakyat, bahkan bisa menimbulkan bahaya baru bagi rakyat,” jelasnya kepada MNews, Sabtu (19-9-2026).

Ia mengatakan, semestinya negara lebih sigap dalam situasi bencana karena terjadi banyak persoalan akibat terjadinya bencana, termasuk munculnya berbagai penyakit hingga trauma psikis, juga putusnya obat bagi penderita penyakit kronis.

Penerapan Kapitalisme

Kondisi tersebut, ujarnya, bisa terjadi akibat penerapan sistem kapitalisme di negeri ini. “Dalam sistem kapitalisme, peran negara diminimalkan, sementara fokus perhatian adalah untung dan rugi, bukan keselamatan rakyat. Nyawa rakyat pun terasa murah,” sesalnya.

Memang betul, lanjutnya, ada upaya terintegrasi dalam menangani bencana melalui pendekatan sistem klaster kesehatan, jaminan dana layanan kesehatan melalui Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengirim tambahan SDM kesehatan, obat-obatan, RS lapangan, dan lainnya.

“Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa itu semua belum cukup membebaskan rakyat dari penderitaan, bahkan hingga empat pekan setelah gempa di NTT. Hilangnya nyawa di pengungsian menjadi bukti belum optimalnya layanan kesehatan, apalagi kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia,” urainya

Ia menyatakan negara mesti segera melakukan perubahan alokasi anggaran ketika terjadi musibah. “Anggaran program yang tidak mendesak dan dan tidak terkait dengan keselamatan nyawa, seharusnya bisa dialihkan untuk penanganan setelah bencana. Saat ini, porsi alokasi anggaran kebencanaan di Indonesia masih jauh di bawah 0,5% Produk Domestik Bruto (PDB), standar yang direkomendasikan dalam literatur ekonomi, bahkan menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir,” kritiknya.

Raa’in

Dampak kesehatan setelah bencana, tambahnya, seharusnya segera ditangani dengan komprehensif karena ada dampak jangka panjang yang harus diantisipasi secara proaktif. “Namun, penanganan ini jelas membutuhkan negara yang memiliki visi raa’in (pengurus). Negara dengan visi ini tidak mungkin terwujud dalam tata kelola kapitalistik yang menempatkan negara hanya sebagai regulator,” ucapnya.

Visi raa’in ini, tuturnya, hanya dimiliki oleh negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah, yaitu Khilafah, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam riwayat Bukhari, “Imam adalah raa’in (gembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”

Khilafah, terangnya, memandang penjagaan terhadap kehidupan (hifz an-nafs) adalah salah satu tanggung jawab negara. “Jadi, Khilafah akan melakukan berbagai macam cara untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya, apalagi jika terjadi bencana,” ungkapnya.

Karena bencana kadang tidak dapat diprediksi, sambungnya, Khilafah telah memiliki mekanisme baku, mulai dari upaya mitigasi, penanggulangan, dan pemulihan. “Khilafah membangun pusat-pusat penanganan gawat darurat di semua wilayah secara komprehensif dengan kualitas terbaik, baik SDM yang terampil maupun sarana dan prasarananya,” jelasnya.

Ia menyampaikan, Khilafah menyediakan dana yang cukup untuk menjamin semua penanganan dan pemulihan dapat terwujud dengan baik dan menyelamatkan nyawa rakyat. “Sentralisasi anggaran dalam Khilafah memudahkan penyediaan dana tidak terbatas untuk menangani bencana hingga kehidupan dapat berjalan dengan normal kembali. Khilafah juga mengantisipasi setiap dampak jangka panjang yang mungkin terjadi,” bebernya.

Kaidah “tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”, paparnya, menjadi pedoman Khilafah dalam mengatasi persoalan besar ini. Khilafah, ujarnya, akan meningkatan literasi rakyat tentang kebencanaan melalui pendidikan dan pelatihan.

“Dengan berbagai mekanisme tersebut, Khilafah dapat menghadapi bencana dengan kesiapan penuh sehingga mencegah terjadinya persoalan setelah bencana yang membahayakan kesehatan dan jiwa rakyat,” pungkasnya. [MNews/Ruruh]