[Kabar] Krisis Pangan Masyarakat Papua, Pengamat: Akibat Kelalaian Negara

Muslimah News, NASIONAL — Krisis pangan yang dialami masyarakat Papua, menurut pengamat kebijakan publik Emilda Tanjung, M.Si., akibat kelalaian negara yang berlarut-larut.

“Krisis pangan yang dialami masyarakat di sejumlah daerah Papua tidak lain akibat kelalaian negara yang berlarut-larut,” ungkapnya kepada MNews, Ahad (13-9-2026).

Menurutnya, kondisi tersebut sejalan dengan data pemerintah yang menunjukkan bahwa Papua secara umum termasuk daerah yang rentan dan rawan pangan.

“Dalam kondisi normalnya saja, tingkat kerawanan pangan di sana sudah parah sehingga membutuhkan intervensi yang sangat serius. Apalagi, ketika cuaca yang tidak mendukung seperti bulan-bulan ini, kondisi buruk sudah bisa diprediksi,” ujarnya.

Ia mengkritisi tindakan pemerintah yang seolah membiarkan krisis tersebut kembali terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya tanpa melakukan antisipasi yang memadai. Ia juga menyebut pembangunan gudang logistik yang pernah dijanjikan hingga kini belum terealisasi.

Wajah Demokrasi Kapitalistik

Emilda menilai, kondisi yang dialami masyarakat Papua menunjukkan wajah penguasa dalam sistem demokrasi kapitalistik yang tidak hadir sebagai pengurus rakyat dan minim tanggung jawab.

“Negara hanya regulator, bahkan fasilitator bagi pemulusan proyek para kapitalis. Bukankah berbagai proyek food estate atau lumbung pangan dibangun di Papua? Jika keadaan masyarakat Papua masih di situ-situ saja, lalu proyek ini sejatinya untuk siapa?” tanyanya.

Apalagi, jelasnya, kondisi rawan pangan yang sudah puluhan tahun dialami masyarakat Papua menunjukkan belum seriusnya penanganan pemerintah. “Bahkan, mitigasi bencana akibat cuaca ekstrem pun dinilai tidak dilakukan secara memadai,” ucapnya.

Ia menegaskan, praktik politik demokrasi kapitalistik tersebut makin diperparah oleh konsep otonomi daerah atau otonomi khusus yang makin meminggirkan tanggung jawab pemerintah pusat terhadap daerah.

“Padahal, dengan kemampuan yang masih terbatas, minim infrastruktur dan kualitas SDM, Papua sangat membutuhkan penanganan yang intens dari pusat,” sebutnya.

Di sisi lain, tuturnya, implementasi otonomi daerah dinilai justru mempermudah eksploitasi sumber daya alam oleh para oligarki, di tengah kompetensi pemimpin daerah yang juga masih rendah.

Ia pun menyatakan, masyarakat Papua sangat memprihatinkan karena selama puluhan tahun hidup dalam kemiskinan parah, kerawanan pangan yang buruk, dan ketertinggalan di berbagai sisi, sementara sumber daya alam dikeruk habis-habisan untuk kepentingan kapitalis oligarki.

Solusi Islam

Emilda menyatakan, krisis pangan dan perubahan hakiki di Papua dan di negeri ini secara keseluruhan hanya akan selesai dengan penerapan sistem kehidupan Islam dalam naungan Khilafah.

“Sistem politik Islam akan menghadirkan pemerintah bervisi riayah (pengurusan) yang orientasinya untuk melayani dan melindungi rakyat,” jelasnya mengutip hadis riwayat Bukhari, “Imam (khalifah) yang menjadi pemimpin manusia adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.”

Terkait kebutuhan pokok, terangnya, kepala negara atau khalifah wajib hadir menjamin pemenuhannya bagi setiap individu rakyat. Sebab, lanjutnya, kepala negara akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ketika ada satu orang saja dari rakyatnya yang kesulitan pangan.

“Karenanya khalifah harus bertanggung jawab mengurusi pangan mulai dari penyediaan yang mencukupi hingga memastikan makanan tersebut sampai ke rumah-rumah penduduk. Termasuk di dalamnya, khalifah juga membuat kebijakan mitigasi dan antisipasi untuk kondisi cuaca yang tidak mendukung serta kondisi unpredictable (tidak dapat diprediksi) lainnya,” bebernya.

Tanggung jawab tersebut, lanjutnya, ditopang dengan karakter kekuasaan Khilafah yang bersifat sentralisasi karena pemerintah pusat menjadi penanggung jawab utama pemenuhan kebutuhan masyarakat.

“Sedangkan pemerintah daerah, wali atau ámil hanyalah wakil khalifah di daerah sehingga khalifah tidak bisa lepas tanggung jawab. Untuk sistem administrasinya akan mengadopsi model desentralisasi untuk kemudahan dan kecepatan dalam mendengar keluhan rakyat dan penyelesaiannya,” jelasnya.

Selain itu, ujarnya, penguasa dalam sistem Islam harus dipilih dari orang yang mampu memimpin dan mengurusi urusan rakyat. Bahkan, sebutnya, aparatur negara harus memiliki kompetensi di bidangnya.

Ia mengutip hadis Rasulullah saw. pun mengingatkan dalam hadits riwayat Muslim, “Sesungguhya ia (jabatan) adalah amanah. Sesungguhnya pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan kewajibannya di dalamnya.”

Selain aspek politik, ungkapnya, secara ekonomi, Khilafah akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang berpijak pada asas pemerataan dengan fokus pada aspek distribusi kekayaan.

“Di antaranya Islam mewajibkan pengelolaan harta milik umum berada di tangan negara dan dikelola untuk kemaslahatan rakyat. SDA tambang, migas, dan lainnya tidak boleh diserahkan kepada korporasi swasta,” ujarnya.

Pengelolaan tersebut, tegasnya, akan memampukan negara menyediakan berbagai infrastruktur untuk melayani kebutuhan publik yang berada di mana pun, di pelosok negeri ini.

“Bahkan juga mampu menjamin pemenuhan pangan secara layak dan cukup bagi setiap masyarakat yang tidak mampu,” pungkasnya. [MNews/Aisyah]