Muslimah News, TOKOH BICARA – Asap karhutla dirasakan para pelajar di Kalimantan sangat mengganggu proses belajar. Mereka menilai penanganan yang dilakukan negara kurang responsif terhadap karhutla. Berikut pandangannya.
—
Asap Karhulta Sangat Mengganggu para Pelajar
(Clara, Siswa MAN2 Banjarmasin, Duta Islam Banjarmasin)
Saya dan teman-teman sangat terganggu dengan kabut asap ini. Masker harus selalu dikenakan, baik saat menuju sekolah, pulang sekolah, maupun saat pembelajaran berlangsung. Meski memakai masker, tidak ada jaminan tidak menghirup asap karhutla. Buktinya saya dan beberapa teman mulai terserang flu, batuk, terlebih yang punya asma makin sesak dalam bernafas.
Kabut asap sedikit banyak juga mengganggu proses belajar, baik di ruang kelas maupun di rumah, karena hampir setiap saat harus menggunakan masker yang membuat belajar kurang kondusif dan tidak fokus. Batuk dan flu dampak dari kabut asap jelas mengganggu proses belajar. Untuk pelajaran olah raga yang dilakukan di luar kelas menjadi tidak bisa terlaksana.
Sayangnya, meski Karhutla ini terjadi setiap tahun, pemerintah tidak berupaya mencegah agar Karhutla ini tidak berulang. Yang dilakukan pemerintah hanya solusi praktis seperti himbauan mengenakan masker, pembelajaran jarak jauh (PJJ), atau jam masuk yang lebih siang. Solusi seperti ini jelas tidak menyelesaikan akar masalah karhulta. Konsekuensinya, kebakaran akan berulang setiap tahun.
Dibutuhkan solusi hakiki agar karhutla tidak berulang, yaitu dengan mengelola hutan sesuai panduan syariat Islam. Hutan wajib dikelola oleh negara dengan sebaik-baiknya. Negara juga harus memberikan sanksi tegas yang memberikan efek jera bagi pelaku pembakar hutan. Begitulah seharusnya peran negara menjaga hutan sebagai harta milik umum untuk kemaslahatan umat.
—
Penanganan Karhutla Jauh dari Kata Responsif
(Shofina, Ketua MPK SMAIT Qardhan Hasana Banjarbaru)
Dari fakta yang saya lihat, penanganan karhulta jauh dari responsif. Kalimantan kaya akan sumber daya alam, kekayaannya dikuras, tetapi masyarakat tidak mendapatkan haknya secara layak.
Sebagai contoh, dalam mengatasi karhutla di Kalimantan pemerintah hanya menyediakan100 unit mobil pemadam kebakaran dan motor trail. Padahal medan kebakaran hutan di Kalimantan itu sangat terjal, bertebing, dan berbatu, bukan dataran rendah yang mudah ditembus.
Seharusnya pemerintah bisa menyediakan pesawat emergency khusus untuk memadamkan api sebagaimana di Malaysia atau Jepang. Dengan pesawat, pemadaman api lebih efektif karena menjangkau tempat yang jauh dan lebih luas tanpa terhalang oleh pohon atau titik kebakaran itu sendiri. Membeli empat atau lima pesawat, kerjanya jauh lebih efektif daripada 100 motor trail atau mobil pemadam kebakaran.
Sayangnya, pemerintah tidak melakukan itu. Saya berharap pemerintah bisa mengalokasikan dana dari APBN untuk bisa membeli pesawat tersebut. Jika untuk MBG pemerintah bisa mengeluarkan dana triliunan rupiah perhari, kenapa untuk pembelian pesawat tidak bisa?
Kebakaran ini berulang tiap tahun, seharusnya pemerintah paham seluk beluk hutan Kalimantan dan berpikir memberikan solusi tuntas bagaimana mengatasi kebakaran ini agar tidak berulang. [MNews/Irianti]
