Muslimah News, INTERNASIONAL — Pengamat politik internasional sekaligus Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi menilai pembentukan Pakta Makkah oleh Arab Saudi, Pakistan, dan Turki tidak terlepas darikepentingan masing-masing negara. “Ya, masing-masing negara ini punya kepentingan kalau saya lihat, ya,” ungkapnya kepada MNews (18-8-2026).
Ia pun menegaskan, Pakta Makkah merupakan pakta pertahanan bersama yang ditandatangani Arab Saudi, Pakistan, dan Turki pada 7 Agustus 2026 di Makkah, Arab Saudi. Menurutnya, salah satu ketentuan utamanya menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dapat memicu dukungan dari anggota lainnya.
Tiga Kepentingan
Setidaknya ada tiga kepentingan yang Farid maksud. Pertama, bagi Saudi, Pakta Makkah penting untuk mendiversifikasi payung keamanannya. “Karena selama perang antara Iran dan Isra*l bersama AS, Saudi melihat AS tidak bisa sepenuhnya untuk melakukan perlindungan terhadap Saudi,” jelasnya.
Hal tersebut, lanjutnya, membuat Saudi berpikir perlu mencari payung keamanan yang lain, meskipun tentu saja bukan meninggalkan AS.
Kedua, ungkapnya, bagi Turki yang memiliki ambisi regional terutama di Timur Tengah. “Sebagai negara besar, apalagi Turki adalah anggota NATO, ambisi Turki sangat penting kita perhatikan. Ditambah lagi saat sekarang ini Turki sedang mengembangkan juga industri militernya. Jadi ketika bergabung dengan pakta ini, secara bisnis juga bisa jadi akan menguntungkan,” bebernya.
Ketiga, tambahnya, bagi Pakistan, tidak bisa disebut memiliki ambisi regional sampai ke Timur Tengah, tetapi mempunyai posisi tawar di dunia internasional. “Bagi Pakistan, kehadirannya dalam pakta bersama ini akan membangun posisi tawar (bargaining position)-nya di dunia internasional, terutama untuk berhadap-hadapan dengan India,” terangnya.
Ia pun menegaskan, sikap AS yang “membiarkan” terbentuknya Pakta Makkah bisa mengindikasikan bahwa kesepakatan tersebut menguntungkan kepentingan AS. Menurutnya, pakta ini berpotensi menjadi perpanjangan tangan AS untuk melindungi mitranya di Timur Tengah tanpa terlibat langsung.
“Pakta Makkah ini bisa kemudian juga digunakan oleh AS untuk berhadapan dalam persaingan mereka, yakni persaingan AS dengan Cina,” ujarnya.
Tiga Arah Blok Pertahanan
Farid pun menilai, jika keanggotaan Pakta Makkah diperluas, termasuk dengan Mesir, akan berpotensi membentuk tiga arah blok pertahanan baru di Timur Tengah dan mengubah keseimbangan kekuatan antara Turki, Arab Saudi, Pakistan, Iran, serta AS.
Adapun ketiga arah blok pertahanannya, yakni pertama, sikap AS yang cenderung membiarkan pakta tersebut, ditambah minimnya komentar Donald Trump, mengindikasikan bahwa kesepakatan itu kemungkinan mendapat restu AS, meski di sisi lain mengkhawatirkan Isra*l.
“Ketika AS cenderung membiarkan ini, bahkan Donald Trump nyaris tidak memberikan komentar, setahu saya, ini menunjukkan sebenarnya pakta ini direstui oleh AS, walaupun tentu ini juga mengkhawatirkan Isra*l,” tuturnya.
Kedua, jelasnya, Pakta Makkah tersebut masih membutuhkan waktu panjang untuk menyamai NATO yang telah memiliki komando bersama dan mekanisme operasional yang mapan.
“Untuk sampai pada tingkat seperti NATO, ini tentu butuh waktu yang panjang. Kalau kita lihat kan NATO itu ada komando bersama, ada mekanisme operasional yang sudah rigid (tidak berubah),” sebutnya.
Ketiga, ungkapnya, ada intelijen bersama, pertahanan udara bersama, termasuk pelatihan bersama. “Ini yang kemudian tidak membuat pakta ini mirip dengan dengan NATO, ya,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai pakta tersebut masih membutuhkan mekanisme operasional yang lebih detail. Menurutnya, bertambahnya anggota, termasuk Mesir, belum tentu membuat pakta makin kuat jika setiap negara tetap berjalan berdasarkan kepentingannya masing-masing.
“Kita tahu, paling tidak dari tiga negara yang terlibat itu masih dalam pengaruh besar AS. Oleh karena itu, untuk menjadi kekuatan blok baru dunia Islam, apalagi dengan berharap pakta ini akan membebaskan tanah Palestina, menurut saya ini masih jauh,” tegasnya.
Kekuatan Umat
Farid pun menegaskan, perluasan pakta ke negeri muslim lainnya berpotensi memperkuat negara-bangsa, tetapi belum tentu mewujudkan kekuatan Islam yang hakiki serta mampu melindungi kepentingan umat secara menyeluruh karena kekuatan politik dan militernya tidak independen.
Oleh karena itu, lanjutnya, umat Islam butuh kekuatan politik dan militernya yang independen. “Ya, jelas umat Islam ini butuh kekuatan politik sekaligus kekuatan militer yang independen, tidak bergantung kepada negara-negara imperialis yang mereka pasti melakukan semua kebijakan-kebijakan mereka untuk kepentingan mereka,” terangnya.
Namun, sebutnya, berharap pada Pakta Makkah tersebut, tampaknya ini masih perlu dikaji secara mendalam. Menurutnya, ada dua faktor yang sebenarnya menjadi faktor kritis yang menghambat pakta ini menjadi kekuatan dunia Islam yang nyata.
Pertama, sebutnya, ikatannya. “Ikatan dari pakta bersama ini lebih pada ikatan pragmatisme, dan itu masih dalam konteks negara-bangsa. Maka, kalau pun ada tindakan militer, itu pasti masing-masing negara akan bertindak berdasarkan kepentingan negara masing-masing,” tegasnya.
Kedua, ujarnya, faktor AS. “Harus kita akui, ketiga negara (Arab Saudi, Pakistan dan Turki), meskipun kuat secara militer tapi masih bergantung kepada AS, masih di bawah kendali AS.
Menurutnya, karena adanya dua faktor penghambat tersebut, sangat diragukan kalau kebijakan-kebijakan atau tindakan militer dari pakta bersama akan bisa bertentangan dengan kepentingan AS.
“Sebagai contoh, kalau Isra*l menyerang salah satu negara ini, sebutlah menyerang Turki atau menyerang Saudi, apakah ketiga negara ini akan balik menyerang Isra*l? Ini tentu kita ragukan, mengingat Isra*l adalah anak emasnya AS. Demikian juga, apakah ketiga negara ini berani berhadap-hadapan dengan AS? Misalkan, AS menyerang Turki atau AS menyerang Saudi, apakah ketiga negara ini mau berhadap-hadapan dengan AS?” tanyanya.
Oleh karena itu, ujarnya, kalau bicara membangun kekuatan dunia Islam, tidak cukup dengan koalisi pertahanan militer, tetapi ada kekuatan politik bersama yang didasarkan pada akidah yang satu, yaitu Islam, kemudian memiliki visi yang jelas, yaitu untuk kepentingan umat Islam dan pembebasan negeri-negeri Islam.
“Itulah yang kemudian membuat kita sangat membutuhkan negara adidaya di tengah-tengah umat Islam yang dasarnya adalah Islam dan punya visi untuk melakukan pembebasan terhadap negeri-negeri Islam. Itulah yang oleh para ulama, negara ini disebut dengan negara Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah,” pungkasnya.[MNews/Aisyah]
