[Kabar] Aktivis: Respons Kaum Muslim terhadap Palestina Masih Up and Down

Muslimah News, INTERNASIONAL — Situasi Palestina yang kian memprihatinkan memunculkan beragam respons dari kaum muslim, termasuk di Indonesia. Namun, perhatian tersebut dinilai masih belum konsisten dan belum sepenuhnya menunjukkan tanggung jawab umat terhadap Palestina.

Aktivis dakwah nasional Dra. Hj. Iffah Ainur Rochmah menilai, respons kaum muslim terhadap Palestina cenderung up and down (naik turun), terutama di era digital, karena perhatian publik sangat dipengaruhi viralitas pemberitaan.

“Nah sekarang kita bandingkan ya berita-berita tentang Palestina, Gaza dengan berita-berita lain di saat kaum muslim sudah ada di era digital sebagaimana sekarang, mungkin memang perhatian terhadap Palestina itu up and down (turun naik), tergantung apa viralitas berita-berita tersebut,” tuturnya kepada MNews (8-8-2026).

Bahkan, menurut Iffah, sejumlah peristiwa terbaru, seperti serangan pemukim ilegal terhadap warga Palestina di Yerusalem Timur dan provokasi terhadap Masjidilaqsa sebenarnya telah diberitakan. Namun, ujarnya, karena tidak menjadi viral, perhatian kaum muslim terhadap berbagai peristiwa tersebut dinilai belum memadai.

“Tahun lalu, kaum muslim masih cukup gencar dan awal tahun ini kaum muslim memberikan perhatian yang lebih karena ada viralnya BoP (Board of Peace atau Dewan Perdamaian). Kemudian kaum muslim juga sangat geram ketika penguasa di negeri kita ternyata memilih untuk masuk ke dalam BOP ini. Jadi memang up and down (naik turun) itu, saya kira terjadi,” bebernya.

Solidaritas Masih Sebatas Simpati

Iffah menilai kepedulian kaum muslim terhadap Palestina saat ini masih banyak diwujudkan melalui simpati, kecaman, doa, donasi, aksi boikot, hingga berbagai misi kemanusiaan.

Namun, lanjut Iffah, berbagai bentuk solidaritas tersebut menunjukkan adanya kepedulian, tetapi dinilai belum cukup untuk menyelesaikan persoalan Palestina. “Namun, mereka membutuhkan hadirnya tentara kaum muslim yang akan menolong mereka, membela mereka, menghentikan kekejian yang dilakukan oleh pasukan ilegal entitas Zion*s ini,” sebutnya.

Bahkan, terang Iffah, ketika ada opini menilai pembebasan Palestina membutuhkan langkah yang lebih tegas melalui jihad fi sabilillah sebagaimana tuntunan syariat, pandangan tersebut belum banyak mendapat sambutan di tengah umat.

“Ini karena panggung-panggung yang disediakan untuk menyampaikan opini yang benar ini kalah banyak dengan panggung yang disediakan untuk memupuk solidaritas kaum muslim dari aspek tadi rasa kemanusiaan, solidaritas untuk memberikan donasi dan seterusnya,” ungkapnya.

Menurut Iffah, persoalan tersebut (Palestina) juga menyangkut peran lembaga umat, seperti MUI yang telah mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 mengenai hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina.

“Itu (fatwa) sudah jelas-jelas mengatakan, kita kaum muslim tidak boleh abaikan ada tanggung jawab terhadap Palestina,” katanya.

Namun, dalam praktiknya, sebut Iffah, perhatian yang berkembang masih banyak berkutat pada doa, dukungan diplomasi, serta dorongan kepada pemerintah agar berpihak kepada Palestina dalam forum internasional. Perhatian tersebut, tegasnya, perlu ditingkatkan menjadi kesadaran yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab umat terhadap Palestina.

“Kita punya PR, bagaimana meningkatkan kesadaran mengubah dari syu’ur atau empati dan simpati tadi menjadi sebuah kesadaran bahwa ini adalah kefarduan dari Allah dan tuntutan dari syariat itu tidak mencukupkan kita hanya menunjukkan solidaritas dalam bentuk sebagaimana apa yang sudah berjalan,” jelasnya.

Kebijakan Penguasa

Iffah juga menyoroti adanya perbedaan antara respons umat dan kebijakan penguasa di sejumlah negeri Muslim. Di satu sisi, sebutnya, penguasa menyatakan dukungan terhadap Palestina, tetapi di sisi lain kebijakannya dinilai tidak sejalan dengan aspirasi umat.

Ia mencontohkan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang berkomitmen untuk mengirimkan tentara dalam misi tersebut guna memastikan pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata.

Kondisi tersebut dinilai Iffah, menunjukkan kesenjangan antara aspirasi umat dan kebijakan penguasa. “Hal serupa juga terlihat di sejumlah negeri muslim seperti Timur Tengah yang melakukan normalisasi hubungan dan mendukung proyek Amerika Serikat bersama entitas Zion*s,” sesalnya.

Untuk itu, Iffah menegaskan, syu’ur (perasaan) umat perlu ditingkatkan menjadi kesadaran untuk mendesak penguasa mengambil langkah nyata dalam membela Palestina. Jika aspirasi tersebut diabaikan, sambungnya, penguasa dinilai lebih mengutamakan kepentingan elite dan tekanan global daripada suara umat.

“Kita punya PR meningkatkan kesadaran, mengubah dari syu’ur menjadi sebuah kesadaran bahwa ini adalah kefarduan dari Allah. Tuntutan dari syariat adalah tidak mencukupkan kita hanya menunjukkan solidaritas dalam bentuk sebagaimana apa yang sudah berjalan,” jelasnya.

Solusi Hakiki

Iffah menilai, umat Islam belum sampai pada solusi hakiki bagi Palestina karena belum memahami Islam sebagai mabda atau ideologi. Akibatnya, ia menyatakan, umat masih mudah menerima berbagai tawaran solusi yang dinilai semu.

“Karena umat Islam tidak tahu bahwa sebenarnya kita punya pemikiran Islam sendiri. Islam itu thirazun khashshun fil hayah (model yang khas dalam menata kehidupan),” jelasnya.

Ia mengungkapkan, pekerjaan utama saat ini adalah mengenalkan Islam sebagai ideologi secara intensif agar pemahaman umat tentang pembebasan Palestina tidak cukup pada pengenalan Baitulmaqdis, kesucian Masjidilaqsa, dan keberkahan wilayah di sekitarnya.

“Tanpa mengenalkan bahwa umat Islam juga punya model institusi politik yang Allah syariatkan untuk dipraktikkan, tidak akan mengantarkan umat Islam meninggalkan atau menolak hidup di bawah naungan sistem politik demokrasi sekuler sebagaimana hari ini,” ujarnya.

Ia menilai kuatnya pemikiran sekuler menjadi salah satu hambatan dalam membangun kesadaran tersebut. Karena itu, ucapnya, pengenalan Islam sebagai mabda perlu dilakukan secara lebih intensif agar tumbuh kesadaran politik di tengah umat.

“Dengan mabda Islam yang kita kenalkan lebih luas, semestinya ini menjadi sebuah gerakan politik umat Islam,” pungkasnya.[MNews/SA]