[Kabar] Pemerhati: Wisata Kesehatan Bukti Nyata Kapitalisasi Layanan Kesehatan

Muslimah News, NASIONAL — Kementerian Pariwisata sedang menyusun serta memperkuat strategi bersama lintas sektor dalam mengembangkan wisata kesehatan (health tourism) di Indonesia. Pembahasan strategi tersebut dilakukan bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), serta perwakilan rumah sakit dalam sebuah pertemuan yang di Jakarta (22-7-2026).

Seluruh pengembangan wisata kesehatan tidak hanya berfokus pada fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga tentang membangun ekosistem yang terintegrasi dengan berbagai pelaku industri pariwisata. Kolaborasi akan dilakukan dengan sektor perhotelan, biro perjalanan wisata, agen perjalanan, penyedia transportasi yang ramah bagi pasien, termasuk layanan transportasi dengan fasilitas kursi roda, serta melibatkan perusahaan asuransi dalam dan luar negeri.

Bukti Kapitalisasi

Namun, pemerhati kebijakan kesehatan dr. Arum Harjanti memandang, membangun wisata kesehatan di tengah masih banyaknya kesenjangan layanan kesehatan di berbagai wilayah, khususnya 3T, membuktikan adanya kapitalisasi layanan kesehatan. “Sungguh ironi, ketika kebutuhan akan layanan kesehatan masih cukup besar dan mendesak, tetapi perhatian justru diberikan pada layanan kesehatan tambahan. Memang benar targetnya adalah orang kaya, tetapi perhatian besar pada sektor ini sementara masih ada kesenjangan layanan kesehatan rakyat, khususnya di daerah 3T menjadi satu hal yang menyesakkan dada karena lebih memprioritaskan kebutuhan wisata yang bukan merupakan kebutuhan dasar, demi mewujudkan kebahagiaan sebagian orang,” ucapnya kepada MNews, Rabu (5-8-2026).

Rasa bahagia, ungkapnya, memang salah satu faktor pendukung kesembuhan. “Dalam sistem kapitalisme, sektor ini menjadi ceruk sumber pemasukan negara, menjadi industri. Semua ini menguatkan adanya kapitalisasi atas kebutuhan dasar sesuatu yang menjadi paradigma dalam sistem kapitalisme. Demikian halnya kapitalisasi rasa bahagia pada hal-hal yang bersifat materi semata,” terangnya.

Hal demikian, lanjutnya, merupakan satu keniscayaan dalam sistem kapitalisme karena sistem ini menjadikan pemenuhan kebutuhan fisik dan naluri sebagai sebagai tujuan. “Oleh karena itu, negara berperan sebagai regulator yang mengatur agar pemenuhan tersebut dapat tercapai,” ucapnya.

Abainya negara pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, ujarnya, adalah konsekuensi dari ketiadaan peran negara dalam bangunan sistem kapitalisme. “Negara dalam sistem ini membiarkan rakyat berkompetisi dalam memenuhi kebutuhannya. Bahkan negara menutup mata adanya sebagian rakyat yang lemah dan tak mampu menjangkau kebutuhan dasarnya. Mekanisme pasar telah mengucilkan rakyat miskin dan membuatnya makin terpuruk dalam kesengsaraan,” paparnya.

Ra’awiyah

Menurut Arum, agar semua individu rakyat terpenuhi kebutuhan dasarnya termasuk kesehatan, dibutuhkan tata kelola yang memiliki paradigma ra’awiyah atau pengurus rakyat yang fokus pada terwujudnya kemaslahatan setiap individu rakyat, bukan hanya pada kalangan yang mampu atau kaya. “Paradigma ini hanya dapat ditemukan dalam sistem politik Islam yang diterapkan dalam bangunan negara yang disebut Khilafah. Syariat Islam mewajibkan negara sebagai pengurus sekaligus sebagai pelindung rakyat, sebagaimana sabda Rasulullah saw, “al-imamu ra’in” dan “al-imamu junnah” artinya pemimpin adalah penggembala dan pemimpin adalah perisai,” terangnya.

Negara dengan visi pengurus dan pelindung, lanjutnya, akan memprioritaskan terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu rakyat di seluruh penjuru wilayah negara, tanpa kecuali. “Menyediakan layanan kesehatan berkualitas terbaik yang diberikan secara gratis adalah salah satu wujud nyata tanggung jawab negara atas hal tersebut. Negara juga memberikan peluang terpenuhinya kebutuhan tambahan seperti wisata, tetapi itu setelah negara dapat memenuhi kebutuhan rakyat akan hadirnya layanan kesehatan yang mudah diakses secara gratis. Juga hadirnya layanan kesehatan yang mudah diakses setiap individu rakyat di seluruh wilayah daulah, kaya maupun miskin, apa pun agamanya, di desa maupun di kota,” urainya.

Khilafah, imbuhnya, juga memenuhi kebutuhan rasa bahagia setiap rakyat dengan memenuhi semua kebutuhan rakyat sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh syariat Islam. “Melalui sistem pendidikan, Khilafah akan meluruskan makna kebahagiaan hakiki, mewujudkan sikap mulia, seperti sabar dan tawakal atas penyakit yang diderita, optimis akan kesembuhannya, dan terus berupaya melakukan ikhtiar menuju kesembuhan,” jelasnya.

Semua langkah tersebut, ungkapnya, baik layanan kesehatan dalam semua tahapnya, baik promotif preventif, kuratif, maupun rehabilitatif diwujudkan secara komprehensif dengan jaminan pembiayaan dari baitulmal. “Syariat Islam sudah menetapkan sumber-sumber pendapatan negara sebagaimana juga aturan pembelanjaannya,” tuturnya.

Ia menyampaikan, bangunan rumah sakit yang kokoh dengan udara sehat, lengkap sarana layanan kesehatan dan SDM profesional berintegritas adalah satu keniscayaan dalam Khilafah. “Rumah sakit dilengkapi dengan taman-taman, musik, perpustakaan, dan tempat ibadah. Tidak hanya itu, makanan bergizi, sarana air bersih, pakaian ganti dan uang saku juga diberikan pada pasien selama dalam perawatan di rumah sakit. Contoh nyata praktik demikian dapat ditemukan pada Rumah Sakit Al-Adudi di Baghdad atau Rumah Sakit Al-Nuri di Damaskus. Demikianlah, potret Khilafah mewujudkan layanan kesehatan berkualitas. Inilah model layanan kesehatan yang kita butuhkan saat ini,” tandasnya. [MNews/IK]