Muslimah News, NASIONAL — Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar US$444,4 miliar (Rp8.030 triliun) atau secara tahunan tumbuh sebesar 2,1% pada Mei 2026. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah. Adapun ULN publik tumbuh melambat.
Posisi ULN pemerintah pada Mei 2026 sebesar US$217,3 miliar atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,7%, relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2026. Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga, di tengah pembayaran neto pinjaman luar negeri pemerintah yang jatuh tempo.
Manifestasi Neoliberalisme
Menurut penulis dan aktivis Forum Lingkar Studi Tsaqafah Islam Ir. Titi Hutami, keberadaan utang luar negeri Indonesia yang terus membengkak berdampak pada melemahnya perekonomian, bahkan pada perpolitikan negeri ini. “Tidak banyak yang menyadari bahwa jebakan utang luar negeri merupakan manifestasi neoliberalisme. Artinya, ULN bukan sekadar transaksi pinjam-meminjam antarnegara yang bersifat netral, tetapi berdampak pada bentuk dominasi melalui instrumen keuangan, investasi, dan utang,” jelasnya kepada MNews, Rabu (29-7-2026).
Ia mengutarakan, dampak utang berupa pelemahan ekonomi, tampak dari alokasi APBN yang makin besar untuk membayar pokok dan bunga utang. Konsekuensinya, ia menerangkan, pajak harus dinaikkan dan anggaran untuk kepentingan rakyat dikurangi atau bahkan dihilangkan, seperti anggaran pendidikan, kesehatan, irigasi/pertanian, subsidi masyarakat, penelitian, dan pembukaan lapangan kerja baru.
Tidak sampai di sini saja, lanjutnya, kelemahan ekonomi makin menjadi ketika utang LN jatuh tempo, Indonesia harus membayar dengan mata uang asing terutama dolar. “Akibatnya, nilai rupiah mengalami penekanan. Saat nilai rupiah melemah, utang luar negeri dan bunganya meningkat karena kurs dolar meningkat, seperti lingkaran setan,” ujarnya.
Lebih lagi, ungkapnya, jika suku bunga utang naik, maka beban utang negara ikut naik pula. “Demikian parahnya efek dari utang luar negeri ini hingga negara pun dibuat makin bergantung pada utang dan sangat kesulitan untuk melunasi utangnya,” imbuhnya.
Kemudian, Titi membeberkan penyebab negara kesulitan melunasi utang. ”Selain kondisi ekonomi yang melemah, negara tidak berdaya dalam memanfaatkan aset-aset kekayaan yang dimilikinya untuk melunasi utang atau memperbaiki kondisi ekonominya. ”Sebabnya, pinjaman luar negeri sering kali disertai dengan konsekuensi politik, berupa persyaratan kebijakan, liberalisasi sektor-sektor strategis, privatisasi aset negara, maupun penyesuaian fiskal yang membatasi ruang pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonominya secara independen,” urainya.
Akibatnya, tutur Titi, negara peminjam berpotensi kehilangan sebagian kedaulatannya dalam mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunannya. ”Dari sini, aset negara yang sejatinya dapat digunakan untuk melunasi utang, hilang karena dikuasai swasta atau asing. Inilah bentuk jebakan utang yang merupakan manifestasi neoliberalisme,” paparnya.
Bahaya ULN
Titi mengutip Abdurrahman al-Maliki dalam kitab As-Siyasah al-Iqtiṣadiyyah al-Muthla yang menegaskan bahwa utang luar negeri merupakan salah satu instrumen paling berbahaya yang digunakan negara-negara kapitalis untuk melemahkan eksistensi negara-negara berkembang. ”Menurut Al-Maliki, melalui mekanisme utang, negara kreditor dapat menciptakan ketergantungan ekonomi yang pada akhirnya berkembang menjadi tekanan politik. Dengan demikian, suatu negara tidak hanya terbebani oleh kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang, tetapi juga menghadapi intervensi terhadap kebijakan ekonomi bahkan arah politiknya. Al-Maliki memandang utang luar negeri bukan sekadar persoalan finansial, melainkan bagian dari strategi dominasi ekonomi global yang mengancam kemandirian dan kedaulatan suatu negara,” jabarnya.
Selain itu, Titi mengungkapkan, ada bahaya jangka pendek dari ketergantungan pada utang luar negeri, yaitu dapat menghancurkan mata uang negara debitur dengan memicu kekacauan atau gejolak moneter. ”Ini karena kewajiban pembayaran pokok dan bunga harus dalam mata uang asing sehingga meningkatkan permintaan devisa. Apabila penerimaan devisa tidak mencukupi, nilai tukar mata uang domestik dapat tertekan dan melemah, inflasi meningkat, dan stabilitas moneter terganggu,” ulasnya.
Sedangkan, sambungnya, bahaya jangka panjangnya adalah kekacauan APBN dan berkurangnya keleluasaan negara dalam menyusun kebijakan ekonomi, bahkan meningkatkan risiko terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diputus hingga merusak kedaulatan. “Komoditas-komoditas berharga yang ada tidak cukup untuk membayar ULN sehingga akan menyeret aset-aset strategis negara sebagai alat pelunasan,” bebernya.
Selanjutnya, ia mengatakan, hampir semua kebijakan publik dapat diintervensi negara-negara kreditur, seperti kasus yang begitu terang-terangan dilakukan Cina. “Melalui program Belt and Road Initiatives (BRI), Indonesia wajib membeli 70% bahan baku dari Cina dan mempekerjakan para pekerja Cina. Selain itu, dampak politik yang serius pula menyebabkan Indonesia kesulitan untuk memberikan perlawanan yang tegas atas Cina yang makin agresif di Laut Cina Selatan,” ungkapnya.
Kemandirian
Titi memandang, kemandirian ekonomi dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah) merupakan suatu keharusan, sekaligus kebutuhan secara strategis. “Kewajiban negara mengelola urusan atau kemaslahatan umat sesuai hukum-hukum Islam, serta mengemban dakwah dan jihad ke seluruh penjuru dunia, mengharuskan negara selalu dalam kondisi perekonomian yang stabil. Negara tidak bergantung pada asing, baik dalam pembiayaan, pangan, energi maupun teknologi,” jelasnya.
Oleh karena itu, terangnya, struktur ekonomi dirancang sedemikian rupa agar negara memiliki ekonomi yang sustainable. “Secara strategis, kemandirian ekonomi menjadi fondasi bagi terjaganya kedaulatan politik, keamanan, dan kemampuan negara dalam mengambil kebijakan secara independen. Hal ini tidak akan terwujud jika negara dalam intervensi negara lain,” tegasnya.
Jadi, ia meyakini, negeri-negeri Islam hari ini wajib menghidupkan kembali sistem ekonomi Islam, melalui penegakan negara Khilafah Islam. “Dari sini, kemandirian ekonomi dan politik Islam akan menjadi satu kekuatan yang akan melemahkan negara-negara lain. Kekuatan ini bukan untuk arogansi terhadap yang lemah, tetapi untuk melahirkan rahmat bagi alam semesta,” pungkasnya. [MNews/RA]
