Muslimah News, NASIONAL — Pemerintah menegaskan komitmen untuk menghadirkan layanan kesehatan yang adil dan berkualitas bagi seluruh perempuan melalui Forum Nasional Kesehatan Perempuan bertema “No Woman Left Behind: Akses Setara, Layanan Unggul, Masa Depan Tangguh” pada Rabu (29-4-2026).
Forum ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memastikan tidak ada perempuan yang tertinggal dalam akses layanan kesehatan, sekaligus memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama kesehatan keluarga dan pembangunan bangsa.
Kemenkes RI juga meluncurkan Konsorsium 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) pada Selasa (28-4-2026) untuk memastikan setiap anak mendapatkan awal kehidupan terbaik sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Hal ini untuk menyiapkan 84 juta anak Indonesia yang diprediksi akan menjadi tumpuan bangsa pada 2045.
Menkes Budi menetapkan target penurunan kasus hingga sepuluh kali lipat dari kondisi saat ini. Target yang ingin dicapai 4.000 kematian ibu per tahun harus turun di bawah 400. Dari 30.000 kematian bayi per tahun, harus turun di bawah 3.000. Begitu pula angka stunting, harus turun di bawah 7%.
Karena itu, Kemenkes mewajibkan pemeriksaan kehamilan minimal 8 kali dan mendistribusikan 10.000 alat USG ke seluruh Puskesmas untuk deteksi dini. Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk memproduksi suplemen multivitamin dan mineral (Multiple Micronutrient Supplement/MMS) di dalam negeri guna mencukupi gizi ibu hamil.
Utopis
Namun, pemerhati kebijakan kesehatan dr. Arum Harjanti menilai, program ini memberi harapan utopis. “Di tengah problem serius kesehatan ibu dan anak Indonesia, program baru ini seperti angin segar, tetapi selama negeri ini masih menerapkan sistem kapitalisme, harapan itu adalah utopis,” ungkapnya kepada MNews, Kamis (14-5-2026).
Memang, ia tidak menampik ini persoalan mendesak untuk diselesaikan karena kesehatan ibu dan anak adalah persoalan penting bagi suatu bangsa, bahkan prasyarat mewujudkan bangsa yang kuat. “Namun, selama kesehatan dijadikan komoditas dan minimnya peran negara, maka layanan setara akan sulit diperoleh,” ujarnya.
Ini karena, menurut Arum, pembatasan peran negara mencegah negara mengurus rakyat dengan cara terbaik. “Memang benar ada program-program gratis yang diadakan oleh negara. Namun biasanya hanya menyasar sebagian kecil rakyat, yang masuk dalam kriteria ‘miskin’,” ucapnya.
Diskriminasi perlakuan ini, lanjutnya, adalah keniscayaan karena dalam sistem kapitalisme, subsidi negara dibatasi hanya pada rakyat miskin, itu pun dengan prosentase tertentu. “Di sisi lain, banyak terjadi kesalahan data yang mengakibatkan tidak semua rakyat miskin masuk dalam sasaran program,” kritiknya.
Persoalan lain, beber Arum, adalah keniscayaan ketimpangan pembangunan. “Daerah yang memberikan potensi keuntungan besar akan dilirik para investor sehingga di sanalah pembangunan akan dikonsentrasikan. Negara pun membuat regulasi yang memuluskan investasi para pemilik modal,” terangnya.
Sementara wilayah miskin, sambungnya, terlebih wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) menjadi terabaikan. “Pembangunan infrastruktur, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk mewujudkan ibu dan anak yang sehat berjalan lamban, bahkan mungkin diabaikan karena membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar,” cetusnya.
Arum mengatakan, kondisi ini akan mengakibatkan Tiga Terlambat (3T) yang merupakan faktor utama penyebab kematian ibu saat melahirkan. “Terlambat mengambil keputusan untuk mencari pertolongan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan karena jarak atau transportasi, dan terlambat mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat di fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut tentunya juga membahayakan janin dalam kandungan,” imbuhnya.
Terkait stunting, tuturnya, pemberian USG pada semua puskesmas memungkinkan adanya deteksi dini. “Namun, alat tersebut tidak mampu menyelesaikan kemiskinan yang erat kaitannya dengan asupan gizi seimbang. Padahal, kesehatan ibu dan anak sangat dipengaruhi oleh konsumsi zat gizi sepanjang hidupnya. Dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, mustahil stunting bisa dicegah,” cetusnya.
Pemberian MMS pun tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan, ujarnya, karena solusi tuntas butuh langkah komprehensif, termasuk dalam berbagai aspek. “Hanya saja hari ini, sistem kapitalisme menyebabkan buruknya berbagai faktor determinan sosial kesehatan,” ujarnya.
Penerapan Islam
Jadi, Arum menekankan, untuk mewujudkan kesehatan ibu dan anak yang optimal, sekaligus menghentikan kematian ibu dan bayi, serta terjadinya stunting, butuh negara yang benar-benar berpihak pada semua rakyat tanpa diskriminasi. “Dan penerapan Islam meniscayakan hal itu karena Islam mewajibkan negara bervisi raa’in (pelayan). Paradigma ini menjadikan negara mewujudkan kemaslahatan rakyat dan menghilangkan kemudaratan (jalbul mashalihi wa dar’ul mafasid),” urainya.
Negara, ungkapnya, akan totalitas mewujudkan berbagai kondisi yang menjamin ibu dan bayi sehat selamat bebas stunting. “Negara tidak hanya menyediakan fasilitas kesehatan yang merata, tetapi juga layanan kesehatan lengkap dan berkualitas secara gratis untuk semua individu rakyat, baik kaya maupun miskin. Terlebih, ada maqashid syariah yang harus diwujudkan, yatu menjaga nyawa/kehidupan (hifdzu al-nafs),” tuturnya mengutip QS An-Nisaa’: 9, ‘’Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya.’’
Allah juga, lanjutnya, memberi pujian pada mukmin yang kuat sebagaimana hadis Riwayat Muslim, “Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Swt. daripada mukmin yang lemah, meskipun keduanya tetap memiliki kebaikan.”
Selain itu, Arum menyampaikan, negara juga mewujudkan faktor determinan sosial kesehatan Islam yang mendukung kesehatan ibu dan anak. “Negara Islam akan menjamin kesejahteraan, meningkatkan literasi kesehatan, dan mewujudkan lingkungan sehat. Semuanya terintegrasi dalam sistem politik yang menerapkan Islam secara kafah, termasuk sistem ekonomi Islam yang memastikan negara mampu menyediakan dana untuk membangun sistem kesehatan yang tangguh,” jabarnya.
Bahkan, Arum menuturkan, sejarah membuktikan Khilafah Islam menjamin perawatan kesehatan orang asing yang masuk dalam wilayah negara secara gratis. Bimaristan Al-Mansur Qalawun di Kairo, sekitar tahun 1284 M, bebernya, menetapkan aturan ‘’rumah sakit wajib merawat semua pasien, pria dan wanita, hingga mereka sembuh total. Semua biaya ditanggung oleh rumah sakit, baik pasien datang dari jauh maupun dekat, penduduk setempat maupun warga asing”.
Masyhur pula, sambungnya, kisah pemuda Prancis pada abad ke-10 yang menulis surat kepada ayahnya dari sebuah rumah sakit di Cordoba, mengabarkan dirinya dirawat dengan baik di rumah sakit Islam secara gratis. “Bahkan, memberikan satu setelan pakaian baru dan uang lima dinar kepada setiap pasien yang sudah sembuh agar ia tidak terpaksa bekerja selama masa istirahat dan pemulihan,” ujarnya.
Dengan demikian, tandasnya, nyatalah bahwa dengan negara bervisi riayah (pengurus) ini, Islam mampu menjamin kesehatan ibu dan anak, serta memberantas stunting. [MNews/RA]
