[Kabar] Aktivis: Hubungan Bilateral MDCP Menjadi Kalibrasi Ulang Arah Polugri Indonesia

Muslimah News, INTERNASIONAL — Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth dan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin secara resmi meningkatkan hubungan bilateral menjadi Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama (Major Defense Cooperation Partnership/MDCP) pada Senin (13-4-2026). Pentagon mengumumkan kerangka kerja ini berfokus pada modernisasi militer, pelatihan pasukan khusus gabungan, dan pengembangan bersama teknologi generasi berikutnya di bidang maritim dan otonom.

Indonesia secara khusus mengecualikan proposal AS untuk izin penerbangan militer dari perjanjian tersebut dengan akses tetap dalam “peninjauan cermat” untuk memastikan kedaulatan nasional. Laporan internal menunjukkan Kemenlu Indonesia memperingatkan terkait proposal tersebut karena khawatir dapat melibatkan negara dalam konflik Laut Cina Selatan.

Meskipun Indonesia baru-baru ini bergabung dengan BRICS dan mempertahankan pembicaraan minyak dengan Rusia, Presiden Prabowo Subianto terus menyeimbangkan hubungan dengan mengamankan kesepakatan perdagangan dengan AS dan bergabung dalam Board of Peace (BoP).

Kalibrasi Ulang

Peningkatan hubungan pertahanan antara AS dan Indonesia menjadi Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama dinilai aktivis dakwah Abdullah Aswar sebagai kalibrasi ulang yang signifikan terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia. ”Hanya beberapa bulan setelah Indonesia menerima undangan dari Donald Trump untuk bergabung dengan BoP, MDCP menambahkan lapisan lain yang mengikat Indonesia ke orbit strategis Washington,” tuturnya kepada Kantor Berita ideologis internasional, Ahad (19-4-2026).

Meskipun MDCP secara formal menghindari kewajiban pertahanan bersama, lanjutnya, fokusnya pada pengembangan teknologi bersama, integrasi pasukan khusus, dan modernisasi, menyelaraskan Indonesia lebih dalam dengan sistem militer dan kerangka doktrin Amerika. ”Secara historis, ketergantungan seperti itu cenderung menghasilkan harapan politik—halus tetapi tegas—tentang bagaimana negara mitra harus berperilaku di saat krisis geopolitik,” tandasnya.

Menurutnya, dinamika ini sudah terlihat. ”Kegagalan Indonesia mengeluarkan kecaman keras terhadap serangan AS dan Zion*s ke Iran baru-baru ini merupakan penyimpangan yang mencolok dari sikap diplomatik tradisional Jakarta. Selama beberapa dekade, Indonesia memosisikan diri sebagai suara terdepan yang membela Palestina dan norma-norma anti-kolonial global,” ulasnya.

Respons yang lemah, kata Abdullah, menunjukkan bahwa kemitraan keamanan yang berkembang telah membentuk batasan ekspresi kebijakan luar negeri Indonesia yang diperbolehkan—terutama tindakan ketika AS dan Zion*s terlibat.

”Secara strategis, ini mengkhawatirkan. Indonesia memiliki potensi kekuatan geopolitik yang sangat besar. Ada kendali atas Selat Malaka sebagai salah satu titik rawan maritim terpenting di dunia, populasi lebih dari 280 juta jiwa, dan sumber daya alam yang melimpah yang penting bagi rantai pasokan teknologi hijau global,” bebernya.

Secara teori, ucapnya, Indonesia dapat memanfaatkan kekuatan-kekuatan ini untuk mengejar kebijakan luar negeri independen yang mampu menyeimbangkan tekanan kekuatan besar. ”Negara-negara seperti Iran telah menunjukkan bagaimana titik rawan—seperti Selat Hormuz—dan sumber daya energi dapat digunakan untuk menahan atau mencegah paksaan Amerika,” paparnya mencontohkan.

Mempersempit Ruang Gerak

Ia menilai, ketergantungan Indonesia yang makin meningkat pada dukungan pertahanan AS, ditambah dengan instrumen ekonomi baru seperti kerangka perdagangan ART, berisiko mempersempit ruang geraknya.

”Dengan mengikat Jakarta lebih erat pada arsitektur strategis Washington, Indonesia mungkin akan terhambat untuk mengambil sikap yang berprinsip—terutama pada isu-isu di mana AS dan sekutunya menghadapi kritik global, seperti krisis yang sedang berlangsung di Palestina atau pola operasi militer AS- Zion*s yang lebih luas di kawasan tersebut,” bebernya.

Jika Indonesia terus berada di jalur ini, kata Abdullah, identitasnya yang telah lama sebagai juara Global Selatan dan pembela penentuan nasib sendiri Palestina dapat terkikis. ”Lebih buruk lagi, Indonesia berisiko dianggap—baik secara internasional maupun domestik—sebagai pihak yang secara diam-diam bersekutu dengan kekuatan-kekuatan yang memungkinkan agresi dan pendudukan entitas Yahudi yang berkelanjutan di Timur Tengah dan dunia muslim yang lebih luas,” terangnya.

Ia mengingatkan, Indonesia harus menyadari bahwa nilai strategisnya tidak terletak pada ketergantungan tetapi pada otonomi. ”Kontrol negara atas jalur perdagangan penting, bobot demografisnya, dan sumber daya alamnya adalah instrumen kekuatan yang dapat mengangkat Indonesia menjadi aktor yang benar-benar independen di panggung dunia. Namun, visi seperti itu akan tetap tidak tercapai jika Jakarta terus menancapkan dirinya ke dalam rancangan geopolitik negara lain,” urainya.

Jika sikap ini tidak ditinjau ulang, Abdullah khawatir Indonesia mungkin akan segera mendapati dirinya tidak hanya kehilangan posisi kebijakan luar negerinya yang independen, tetapi juga berdiri—dengan diam atau terlibat—di kubu yang mendukung pendudukan, ketidakadilan, dan tragedi berkelanjutan yang dihadapi oleh rakyat Palestina. [MNews/IA]