![[Kabar] Pekerja Sektor Informal Memiliki Peluang Lebih Rendah Terdaftar di JKN, Pemerhati: Memprihatinkan!](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2023/02/photo_2023-02-13_20-43-19.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Kependudukan mengungkap adanya ketimpangan signifikan dalam kepemilikan jaminan kesehatan pada anak usia di bawah lima tahun (balita) di Indonesia. Temuan ini merupakan hasil penelitian berbasis data sekunder Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022 yang merepresentasikan kondisi nasional. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti BRIN, akademisi UGM, dan Monash University menganalisis lebih dari 30 ribu data anak usia 0—4 tahun di Indonesia.
Penelitian tersebut menemukan bahwa anak-anak dari keluarga pekerja sektor informal memiliki peluang lebih rendah—sekitar 20% lebih kecil—untuk terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibandingkan anak dari keluarga sektor formal. Peneliti dari Pusat Riset Kependudukan BRIN sekaligus ketua tim riset Dewi Harfina (26-03-2026) menjelaskan bahwa faktor struktural menjadi penyebab utama ketimpangan tersebut. Ketimpangan ini tidak hanya buah dari kemampuan ekonomi, tetapi juga sistem perlindungan sosial yang belum sepenuhnya inklusif.
Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan akses tersebut. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga, kondisi kemiskinan, hingga kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan ini. Penelitian ini bahkan menemukan anak yang memiliki NIK tercatat memiliki peluang lebih dari empat kali lipat untuk terdaftar dalam jaminan kesehatan.
Sementara itu, peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN Sri Sunarti Purwaningsih menekankan bahwa ketimpangan ini merupakan refleksi dari persoalan struktural yang lebih luas. Ketimpangan ini tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Kelompok pekerja sektor informal menjadi salah satu yang paling rentan terdampak.
Memprihatinkan
Pemerhati kebijakan kesehatan dr. Arum Harjanti merasa prihatin dengan kondisi di atas. ”Layanan kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan dan administrasi kependudukan adalah kebutuhan dasar rakyat. Namun, para pekerja sektor informal nyatanya tidak mendapatkan akses berbagai kebutuhan dasar tersebut. Akibatnya, balita mereka mengalami ketimpangan akses layanan kesehatan. Sungguh sangat memprihatinkan!” ungkapnya kepada MNews, Jumat (10-4-2026).
Menurutnya, hal itu niscaya bagi negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Pasalnya, ia melanjutkan, paradigma sistem kapitalisme meminimalkan peran negara. ”Negara dalam sistem ini tidak memiliki visi riayah. Semua layanan adalah komoditas, sehingga rakyat harus mengeluarkan dana untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk rakyat yang tidak mampu dan balita mereka. Padahal balita itu adalah calon generasi penerus, tetapi negara tidak peduli,” sesalnya.
Hal ini, ucapnya, menunjukkan secara telanjang zalimnya negara yang menjalankan sistem kapitalisme. ”Maka, tidak mengherankan jika ada kesenjangan layanan pada rakyat. Dalam sistem ini pemerataan layanan pada semua rakyat adalah utopia,” tandasnya.
Visi Riayah
Kondisi ini, kata Arum, berbeda secara diametral dengan negara yang menjalankan syariat Islam secara kafah. ”Negara yang disebut Khilafah ini memiliki visi riayah sehingga pemenuhan kebutuhan dasar menjadi tanggung jawabnya. Semua rakyat tanpa kecuali mendapatkan layanan kebutuhan dasar secara otomatis,” terangnya.
Negara, sambungnya, menyediakan layanan berkualitas, mudah, dan gratis untuk semua rakyat tanpa diskriminasi. ”Ini adalah implementasi paradigma Islam ‘pemimpin negara adalah pelayan rakyat’. Selain itu, Islam juga melarang meninggalkan generasi yang lemah,” jelasnya.
Ia mengutip firman Allah Taala dalam QS An-Nisa: 9, ”Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”
Ia menegaskan, kesenjangan layanan kebutuhan dasar termasuk layanan kesehatan yang berisiko menghantarkan lemahnya generasi tidak boleh terjadi. ”Apalagi balita adalah calon generasi penerus yang akan melanjutkan estafet peradaban Islam yang agung. Generasi sehat dan kuat menjadi aspek strategis yang harus dijaga keberlangsungannya. Dengan demikian, negara wajib menyediakan semua layanan yang dibutuhkan semua rakyat, termasuk semua balita,” bebernya.
Arum menerangkan, jaminan layanan dasar, termasuk kesehatan ini, telah dipraktikkan secara nyata sepanjang sejarah peradaban Islam. ”Ada banyak bimaristan (rumah sakit) yang tersebar di berbagai penjuru wilayah Daulah Islam yang melayani semua rakyat, termasuk balita secara gratis, tanpa diskriminasi apa pun. Rumah sakit ini tidak hanya melayani warga negara daulah, tetapi juga warga negara asing yang berada di wilayah Daulah Islam dengan pelayanan yang juga gratis. Hebatnya, rumah sakit tidak hanya memberikan layanan kesehatan, tetapi juga memberikan uang saku bagi pasien yang sudah selesai dirawat,” tuturnya.
Layanan seperti inilah, kata Arum, yang diharapkan oleh setiap rakyat. ”Untuk mewujudkannya, sistem kapitalisme harus ditinggalkan, kemudian menerapkan tata kelola berdasarkan sistem Islam,” pungkasnya. [MNews/IA]
