[Kabar] Tokoh Jatim Sepakat Negara Adidaya Harus Bermabda Islam

Muslimah News, LENSA DAERAH — Islam harus menjadi mabda negara jika ingin menjadi negara adidaya baru. Inilah yang disepakati sekitar seratus tokoh se-Jawa Timur seusai diskusi bertema “Menakar Potensi Indonesia Menjadi Adidaya Baru” di Surabaya, Ahad (8-3-2026).

Potensi

Ustaz Harun Musa, narasumber pertama, menyampaikan, Indonesia memiliki potensi sebagai daulah al-ula atau negara adidaya. Negara ini, jelasnya, mempunyai populasi sebanyak 280 juta jiwa dengan 70% di antaranya mencapai puncak usia produktif pada 2025—2035. “Indonesia juga disebut sebagai ‘raja’ nikel dunia dengan cadangan sekitar 21—25 juta ton atau sekitar 22—25% cadangan global. Ada juga logam tanah jarang (rare earth elements) yang sangat vital untuk teknologi militer (radar, mesin jet, rudal) serta supercomputer, tembaga, dan thorium yang bisa menjadi energi masa depan,” ujarnya.

Dari sisi geostrategis, sambungnya, Indonesia juga berada di jantung alur laut kepulauan dan menguasai Selat Malaka sebagai salah satu choke point perdagangan paling vital di dunia. “Artinya kita punya potensi yang lagi-lagi besar. Kalau secara quwwatul madiyah (kekuatan fisik), insyaallah kita memenuhi syarat itu (jadi negara adidaya-red.),” katanya.

Ustaz Harun menerangkan, dalam kitab Mafahim Siyasiyah karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani disebutkan bahwa untuk menjadi negara adidaya ada dua syarat, yakni quwwatul madiyah dan quwwatul mabdaiyah (potensi ideologis).

Namun, ia mengakui, meski memiliki potensi fisik, Indonesia punya tantangan yang masih beragam. “Pertama, peningkatan kualitas pendidikan yang bisa menghasilkan sumber daya manusia bermabda Islam, amanah, dan menguasai teknologi modern. Kedua, birokrasi antara lain pemberantasan korupsi dan kepastian hukum untuk iklim investasi. Ketiga, infrastruktur terkait konektivitas antar pulau yang masih mahal dan belum merata. Keempat, pertahanan seperti modernisasi alutsista untuk menjaga kedaulatan yang luas,” imbuhnya.

Untuk itu, menurutnya, Indonesia butuh vision leader atau pemimpin yang mempunyai visi menuju negara besar, juga sistem meritokrasi dan commitment leader. “Ini sebagaimana yang diajarkan Rasulullah saw. seusai fath al-Makkah ketika seorang perempuan dari kalangan Bani Makhzum mencuri,” ujarnya.

Kala itu, lanjutnya, Usamah bin Zaid diminta suku Quraisy untuk memintakan keringanan hukuman kepada Rasulullah saw.. “Alasannya, perempuan tersebut berasal dari kalangan bangsawan yang tidak layak dihukum atas kesalahannya. Rasulullah dengan tegas menolak dan menyatakan seandainya jika Fatimah binti Muhammad mencuri, maka beliau pun akan memotong tangannya,” paparnya.

Ia menyatakan, itu ajaran komitmen, tidak mempan dirayu. “Pemimpin juga sama, maka baiknya negeri itu berasal dari pemimpin. Sebaliknya, rusaknya negeri berasal dari pemimpinnya dalam setiap levelnya. Oleh karenanya, selain butuh orang-orang berani dan konsisten, juga butuh Islam yang harus diperjuangkan,” tandasnya.

Narasumber kedua, Ustaz Azizi Fathoni juga mengakui bahwa besarnya jumlah penduduk dan potensi luar biasa Indonesia masih belum mampu menampakkan khairu ummah dan daulah al-ula. “Daulah al-ula itu negara yang mengendalikan arah politik internasional, sudahkah Indonesia punya kemampuan itu? Sepertinya kok belum, bahkan tidak,” ucapnya.

Mabda

Sebabnya, Ustaz Azizi mengingatkan, untuk menjadi negara yang bisa berpengaruh, bahkan menentukan nasib bangsa lain, harus mempunyai mabda atau ideologi, contohnya Amerika Serikat (AS) dengan ideologi kapitalismenya.

Sedangkan untuk Islam, urainya, sejarah mencatatnya pernah menjadi mabda negara adidaya di masa Khilafah Islamiah sepeninggal Rasulullah saw. (631—661 M), dilanjutkan dengan Bani Umayah (661—750 M), Abbasiyah (750—1258 M), dan Utsmaniyah (1299—1924 M). “Setelah Utsmaniyah runtuh, negara adidaya pun beralih ke dunia Barat modern dengan dominasi Inggris pada 1815—1914 M dan AS setelah Perang Dunia II,” imbuhnya.

Dengan demikian, jelasnya, menjadi negara adidaya bukan hanya soal kekuatan militer dan ekonomi, tapi juga legitimasi ideology yang bisa dipenuhi dalam sistem negara Khilafah. “Indonesia negara muslim terbesar. Jadikan Islam sebagai mabda kalau ingin maju. Sebabnya, Islam tidak hanya mengurus ibadah ritual, kematian, dan waris, tapi juga hukum, politik, dan pemerintahan,” ungkapnya.

Untuk itu, ia berharap para tokoh bisa menyebarkan Islam sehingga umat bisa tergerak dan bangkit dari tidur untuk menyambut janji Allah, yakni tegaknya Khilafah. [MNews/Kontributor daerah: ASL/Jatim]