[Kabar] Jembatan Putus Menyulitkan Akses Siswa ke Sekolah, Pemerhati: Negara Lalai!

[Kabar] Jembatan Putus Menyulitkan Akses Siswa ke Sekolah, Pemerhati: Negara Lalai!

Muslimah News, NASIONAL — Puluhan siswa SDN 1 Desa Campoan, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, penuh perjuangan saat menuju sekolah. Mereka harus turun dan naik sungai setelah jembatan gantung yang menghubungkan mereka ke sekolah putus akibat diterjang banjir sejak 2024. Jembatan gantung tersebut menjadi akses satu-satunya bagi warga sekitar.

Meskipun sudah sering ditinjau, perbaikan dari pemerintah belum kunjung terealisasi sehingga warga mendesak agar pembangunan segera diprioritaskan.

Lalai

Kepada MNews, Jumat (20-2-2026), pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati menyesalkan belum adanya kepastian untuk pembangunan jembatan putus tersebut. “Di sini nyawa siswa dipertaruhkan, terutama saat hujan deras atau banjir. Di mana kepedulian negara? Ini jelas kelalaian negara dalam menjamin keselamatan generasi yang seharusnya tidak terjadi,” ujarnya.

Ia menerangkan, kondisi jembatan putus yang tidak diperbaiki oleh pemerintah hingga bertahun-tahun ini bukan hanya terjadi di Mlandingan, tetapi di berbagai daerah di Indonesia. “Padahal, jembatan merupakan infrastruktur transportasi vital yang sangat dibutuhkan dan menjadi urat nadi kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Ketiadaan jembatan penyeberangan yang permanen, ungkapnya, memaksa para siswa berjalan kaki menyeberangi sungai yang deras setiap hari untuk menuju ke sekolah. “Dalam negara yang menerapkan sistem kehidupan sekuler kapitalisme, tidak mengherankan jika pemerintah lalai dengan kesulitan generasi,” cetusnya.

Iin menyatakan, hilangnya visi riayah dan nihilnya jaminan keselamatan generasi dari negara adalah tabiat buruk sistem sekuler kapitalisme.

“Pembangunan infrastruktur jembatan yang terputus akibat banjir atau akibat lainnya sering kali lambat ditangani pemerintah. Pasalnya, harus melalui proses yang ribet dalam hal birokrasi, teknis, dan anggaran,” jelasnya.

Birokrasi yang berbelit-belit ini, lanjutnya, menjadi salah satu sebab lambatnya penyelesaian masalah jembatan putus karena jembatan memiliki status yang berbeda. “Jembatan bisa berstatus milik desa, kabupaten, provinsi, atau nasional. Jembatan yang berstatus milik desa, maka pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pembangunannya adalah pemerintah desa, bukan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, bukan juga provinsi, bahkan bukan pemerintah pusat,” urainya.

Akibatnya, ia mengatakan, pendanaannya pun menjadi tanggung jawab pemerintah desa. “Keterbatasan anggaran desa juga menyebabkan pemerintah desa sulit untuk membangun jembatan yang kuat dan permanen,” imbuhnya.

Alhasil, ujarnya, jembatan dibiarkan putus bukan hitungan hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun hingga masyarakat kesulitan, terutama para siswa. “Kondisi sulit ini bahkan menjadi penyebab terjadinya dharar/bahaya yang mengancam jiwa. Inilah konsep kekuasaan desentralisasi/otonomi daerah yang merupakan produk demokrasi telah membuat masalah jembatan putus tidak pernah tuntas,” bebernya.

Menurutnya, kondisi semacam ini tidak akan terjadi jika kelalaian negara dieliminir. “Negara sepenuhnya menjadi penanggung jawab atas rakyatnya dan negara menjadi penjamin keselamatan rakyatnya,” jelasnya.

Penerapan Syariat

Namun, Iin menekankan, hal ini hanya bisa dilaksanakan oleh negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah karena negara yang diwakili oleh kepala Negara Islam (khalifah) akan dimintai pertanggungjawaban oleh Sang Pencipta, Allah Swt., di akhirat kelak atas apa yang telah dilakukannya terhadap rakyatnya.

Ia mengutip sabda Nabi saw. yang diriwayatkan Bukhari, “Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus”.

“Khalifah juga menjamin tidak terjadi dharar/bahaya pada rakyatnya karena Nabi saw. bersabda dalam riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Daruquthni, ‘Tidak ada dharar (bahaya) dan tidak ada memudharatkan (membahayakan), baik diri sendiri maupun orang lain.’,” terangnya.

Jika ada jembatan putus atau rusak, tambahnya, khalifah dengan visi riayah-nya akan menyegerakan pembangunan jembatan putus di mana pun lokasinya. “Sebabnya, ini merupakan kebutuhan mendesak yang harus disegerakan pembangunannya untuk menghindari terjadinya dharar,” ujarnya.

Jembatan putus yang berlokasi di desa pun, jelasnya, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa. Khalifah, lanjutnya, bertanggung jawab atas seluruh masyarakat di wilayah yang menjadi kekuasaannya.

“Demikian juga masalah dana pembangunan jembatan yang mendesak akan diambilkan dari baitulmal. Namun, jika dana di baitulmal tidak mencukupi, maka negara bisa memungut pajak (dharîbah) dari publik,” ungkapnya.

Iin menuturkan, jika waktu pemungutan dharîbah memerlukan waktu yang lama, sementara infrastruktur jembatan harus segera dibangun, maka boleh negara meminjam kepada pihak lain. “Sementara pinjaman tersebut akan dibayar dengan dana dharîbah yang dikumpulkan dari publik setelahnya. Namun, terdapat batasan yang sangat jelas bahwa pinjamaan ini tidak ada unsur riba atau menyebabkan negara bergantung kepada pemberi pinjaman,” paparnya.

Kondisi tersebut, tandasnya, merupakan model kekuasaan sentralisasi yang akan mempercepat tuntasnya masalah jembatan putus dan terjaminnya keselamatan generasi. [MNews/RA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *