Muslimah News, INTERNASIONAL— Turki dikabarkan ingin menjadi anggota dalam pakta pertahanan Saudi-Pakistan yang ditandatangani pada 17 September 2025 oleh Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Saudi Mohammed bin Salman dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Istana Al-Yamamah, Riyadh.
Berita tentang kemungkinan bergabungnya Turki dalam pakta pertahanan Pakistan-Arab Saudi mendapat banyak perhatian di Pakistan dan banyak yang menggambarkannya sebagai awal dari aliansi militer dunia muslim, seperti Organisasi Pakta Atlantik Utara (NATO).
Persetujuan AS
Juru bicara (jubir) jemaah dakwah ideologis internasional wilayah Pakistan Shahzad Shaikh menilai, tidak mungkin pakta pertahanan ketiga negara ini terjadi tanpa persetujuan Amerika Serikat (AS). Ia beralasan, Turki adalah anggota NATO dan telah menandatangani mekanisme strategis pada April 2024 yang berfokus pada pertahanan, kerja sama ekonomi, energi, perdagangan, kontraterorisme, dan stabilitas regional.
”Arab Saudi memiliki sejarah hubungan keamanan yang panjang (dengan AS). Perjanjian AS-Arab Saudi pada 1974 (Kesepakatan Petrodolar) membentuk kemitraan strategis di mana AS memberikan bantuan dan perlindungan militer. Sebagai imbalannya, Arab Saudi menetapkan harga penjualan minyaknya secara eksklusif dalam dolar AS, menginvestasikan surplus pendapatan ke dalam obligasi Treasury AS, memperkuat dominasi global dolar, dan membiayai defisit AS,” bebernya kepada Kantor Berita ideologis internasional, Jumat (23-1-2026).
Ia melanjutkan, Pangkalan Udara Pangeran Sultan (PSAB) adalah Pangkalan Ekspedisi Udara Angkatan Udara Amerika Serikat yang aktif beroperasi di Arab Saudi dan ditugaskan ke Komando Pusat Angkatan Udara AS. ”Pada November 2025, AS mengumumkan bahwa Arab Saudi adalah sekutu utama non-NATO (MNNA) AS saat kunjungan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman ke Washington, DC,” imbuhnya.
Sementara itu, kata Shahzad, Pakistan selalu menjadi sekutu dekat AS, baik pada masa Perang Dingin pada abad lalu atau selama apa yang disebut “Perang Melawan Teror” pada abad ini. ”Saat ini ’marsekal lapangan favorit’ Trump adalah Asim Munir (KASAD Pakistan), sementara Pakistan menominasikan Trump, si jagal Gaza, untuk hadiah Nobel Perdamaian,” terangnya.
Mengamankan Kepentingan AS
Shahzad lalu berkesimpulan bahwa pada praktiknya, pakta pertahanan antara Pakistan-Arab Saudi-Turki sebenarnya adalah pakta antara tiga agen AS untuk mengamankan kepentingan AS di Dunia muslim.
”Untuk sementara, mari kita kesampingkan fakta bahwa kepemimpinan ketiga negara ini adalah agen AS. Meski demikian, tetap ada masalah mendasar dalam pakta ini. Pertama, para penandatangan pakta ini adalah negara-negara bangsa dan tanggung jawab utama mereka adalah untuk melindungi kepentingan negara bangsa masing-masing, bukan kepentingan Islam dan umatnya,” bebernya.
Kedua, lanjutnya, ketiga negara ini selalu menyelaraskan kebijakan luar negeri mereka untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri AS. Ketiga, ucapnya, negara ini telah menyaksikan pembantaian umat muslim Palestina oleh entitas Yahudi, yang sepenuhnya didukung oleh AS. ”Mereka belum mengerahkan angkatan bersenjata mereka untuk memenuhi kewajiban syariat menolong saudara sesama muslim di Gaza karena hal itu tidak sesuai dengan kepentingan nasional mereka,” ulasnya.
Namun, ia menyesalkan, segera setelah Trump mengumumkan rencana 20 poinnya untuk Gaza, yang bertujuan untuk mengamankan entitas Yahudi dari perlawanan bersenjata umat muslim Palestina, ketiga negara ini justru mendukungnya dan menawarkan pasukan mereka untuk dikirim ke Gaza, untuk melaksanakan rencana ini. ”Ini karena demi kepentingan nasional mereka untuk menyenangkan AS,” kritiknya.
Entitas Poltik Tunggal
Shahzad membeberkan, umat Islam memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi satu entitas politik tunggal yang merupakan kewajiban syariat. ”Namun, setelah runtuhnya Khilafah, keinginan ini dibelokkan melalui pembentukan Liga Arab dan OKI. Umat Islam mengutuk organisasi-organisasi ini karena mereka tidak pernah mengambil sikap untuk melindungi kepentingan umat dan malah mendukung inisiatif Amerika. Maka, sekarang telah dibuat tipu daya baru berupa aliansi militer tiga negara muslim besar yang mungkin menjadi landasan untuk membentuk aliansi militer muslim seperti NATO,” urainya.
Ia menegaskan, akidah Islam, Al-Qur’an, kehormatan Rasulullah saw., kesucian darah umat Islam hanya bisa dilindungi dengan tegaknya Khilafah berdasarkan metode kenabian. ”Negara Khilafah adalah negara seluruh muslim yang hanya berdasarkan akidah Islam. Negara Khilafah akan menghapus batas-batas nasionalistik yang dibuat oleh negara-negara kafir penjajah, serta menyatukan tanah-tanah muslim dan angkatan bersenjata mereka di bawah komando tunggal Khalifah. Dengan persatuan itu, angkatan bersenjata Khilafah menjadi angkatan bersenjata terbesar dan terkuat di dunia yang tidak akan ada yang berani menantangnya. Inilah satu-satunya jalan ke depan,” pungkasnya. [MNews/IA]
