[Kabar] Pemerhati: Pembentukan BoP, Cermin Polugri AS yang Imperialistik

Muslimah News, INTERNASIONAL — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menginisiasi pembentukan Board of Peace (BoP) sebuah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, serta proses rekonstruksi Gaza. Selain itu, BoP diarahkan untuk memulihkan tata kelola sipil dan menjamin transisi menuju perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut. Keanggotaan BoP terdiri atas negara-negara yang diundang langsung oleh ketua dengan representasi di tingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan. Charter BoP ditandatangani oleh sejumlah kepala negara pada Kamis (22-1-2026) di Davos, Swiss.

Pemerhati isu politik dan perempuan Fatma Sunardi menilai, pembentukan BoP oleh Trump mencerminkan arah politik luar negeri AS, yakni imperialisme (hegemoni). ”Sebagai negara yang berideologi kapitalisme, AS berambisi untuk menjadikan semua kawasan ada dalam dominasinya, khususnya kawasan Timur Tengah,” tuturnya kepada MNews, Jumat (30-1-2026).

Menurutnya, kawasan Timur Tengah adalah kawasan yang strategis bagi pelayaran internasional, khususnya jalur pelayaran energi di selat Hormuz dan Laut Merah. ”Dalam pandangan AS, kawasan ini harus tetap bebas dan tidak ada ancaman dan isu keamanan seperti konflik antar-negara atau aksi terorisme (sebutan AS untuk kelompok perjuangan Palestina dan milisi Islam). Konflik Zion*s Yahudi dan Palestina dianggap telah menganggu keamanan kawasan dan ancaman langsung bagi Zion*s sekutu AS. Karenanya, ini harus segera diselesaikan,” ulasnya.

BoP, kata Fatma, adalah realisasi teknis dari dokumen strategi AS di Timur Tengah. AS, lanjutnya, ingin menjadi arsitek kerangka stabilitas yang murah secara politik domestik, minim korban dari militer AS, tetap menjaga kepentingan inti AS berupa penjagaan terhadap keamanan Zion*s dan menjaga kemanan kawasan di tangan AS. “Board of Peace adalah mekanisme ‘outsourcing stabilitas’, bukan pasukan penjaga perdamaian ala PBB,” tandasnya.

Ia menjelaskan, pembentukan BoP di luar mekanisme PBB menegaskan bahwa AS ingin segera menstabilkan kawasan Timur Tengah. “Trump sudah tidak lagi bisa mengandalkan peran PBB untuk menyelesaikan masalah Gaza, meskipun Trump tetap akan bekerja sama dengan PBB. ”Once this board is completely formed, we can do pretty much whatever we want to do. And we’ll do it in conjunction with the United Nations.” (Setelah dewan ini terbentuk sepenuhnya, kita bisa melakukan hampir semua hal yang kita inginkan. Dan kita akan melakukannya bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa),” ujar Fatma mengutip perkataan Trump.

Dalam pandangan Trump, kata Fatma, PBB memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. ”Peran PBB dinilai Trump kurang gesit dalam menyelesaikan masalah Gaza,” imbuhnya.

Jadi, pembentukan BoP ini, jelasnya, demi kepentingan inti mengamankan sekutunya, yakni Zion*s, dan menstabilkan keamanan kawasan demi menjalankan kepentingan AS.

Bukan Perdamaian Dunia

Dalam pandangan Fatma, pembentukan BoP sejak awal tidak ada hubungannya dengan masalah perdamaian dunia dengan makna tidak ada perang. ”Secara alamiah, konflik antar-negara itu pasti bisa terjadi dan ini wajar karena masing-masing negara punya kepentingan dan cara mewujudkannya berbeda-beda. Jika perang antar-negara itu didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, maka sah-sah saja,” ulasnya.

Ia mengatakan, kampanye perdamaian yang dinarasikan AS dan PBB hanya kedok untuk mencegah perang antar-negara agar semua negara menyepakati konvensi internasional yang mengikat sehingga negara-negara di dunia tunduk dengan aturan main AS. ”Namun, jika AS yang menyerang negara lain, maka lain cerita. Ini adalah pembodohan,” sindirnya.

Ia menilai, BoP dirancang untuk menjalankan fungsi stabilitas Timur Tengah dan secara instan bisa menghasilkan keamanan bagi Zion*s, melemahkan Ham*s, menghentikan kekerasan, dan negara-negara Arab dan muslim yang akan menanggung bebannya. ”Ini sesuai dengan konsep flexible realism dalam dokumen Strategi Keamanan AS 2025. BoP bukan solusi bagi Gaza, tapi sebatas badan baru untuk merealisasikan kepentingan AS. Buktinya BoP tidak menyaratkan demokratisasi Palestina dan rekonsiliasi secara ideologis seperti yang dilakukan AS di Afganistan dan Suriah. Di Afganistan dan Suriah, AS mengharuskan perubahan struktur politik yang sesuai dengan nilai-nilai sekuler Barat,” urainya.

Menolak BoP

Fatma mengingatkan, sudah seharusnya umat menolak BoP dan menolak pemimpin mereka (penguasa muslim) yang telah beraliansi dengan Trump. “Keadilan untuk Gaza tidak akan datang dari badan-badan “perdamaian” bentukan negara imperialis mana pun, termasuk PBB. AS dan Barat secara keseluruhan telah meminggirkan nilai-nilai serta institusi yang mereka buat. Tatanan internasional berbasis aturan yang disebut-sebut itu selalu merupakan kebohongan,” jelasnya.

Ia yakin, keadilan bagi Gaza hanya datang jika tanah Palestina dibebaskan dari cengkeraman kafir penjajah dengan jihad. ”Karenanya, menjadi kewajiban bagi penguasa muslim untuk mengerahkan tentaranya membebaskan Palestina bukan sebaliknya berkhianat dan bergabung dengan aliansi AS,” ucapnya.

Menurutnya, tentara di Dunia Islam sudah lebih dari cukup untuk berjihad. ”Pakistan memiliki 660.000 pasukan aktif, Turki memiliki 481.000, Mesir memiliki 438.500, Indonesia memiliki 404.500, Arab Saudi memiliki 247.000, Yordania memiliki 114.500, dan UEA memiliki 65.000. Umat butuh kepemimpinan politik Islam yang menaati Allah untuk membebaskan Palestina,” bebernya.

Selain itu, ia menambahkan, umat butuh institusi politik Khilafah untuk mewujudkan perdamaian dunia. ”Khilafah akan hadir dengan menerapkan Islam baik di dalam negeri maupun luar negeri. Interaksi antar-bangsa dan negara akan didasarkan pada syariat, bukan didasarkan ambisi penjajahan seperti AS. Khilafah akan hadir untuk membela Islam dan umat manusia secara keseluruhan. Ia akan hadir kuat di tengah kekacauan global yang melemah dan terpecah-pecah, mengantarkan tatanan dunia baru yang akan membawa keadilan ilahi dan perdamaian,” pungkasnya. [MNews/IA]