Muslimah News, FOKUS — Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina mengecam keras langkah sepihak Zion*s yang mencabut izin kerja 37 organisasi kemanusiaan internasional yang beroperasi di wilayah Palestina, khususnya di Jalur Gaza. Dalam pernyataannya, kementerian tersebut menolak dalih Zion*s atas penerapan kebijakan tersebut dan menegaskan bahwa organisasi-organisasi terkait memiliki peran vital dalam penyediaan bantuan kemanusiaan, layanan kesehatan, serta perlindungan lingkungan bagi masyarakat Palestina, terutama di Gaza.
Kemlu Palestina menegaskan bahwa Zion*s tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem, serta menyatakan dukungannya terhadap keberadaan dan mandat organisasi-organisasi kemanusiaan, internasional maupun nasional. Lebih lanjut, kementerian tersebut menilai tindakan Zion*s sebagai bentuk perampasan, represi, dan pelanggaran serius terhadap hukum serta norma internasional, termasuk pendapat nasihat Mahkamah Internasional (ICJ) yang menegaskan kewajiban Zion*s dalam menjamin akses dan perlindungan bagi organisasi-organisasi kemanusiaan.
Kebengisan Zion*s hingga saat ini semakin menjadi. Ini terlihat dari jumlah korban tewas akibat agresi mereka di Jalur Gaza sejak Oktober 2023 yang telah mencapai 71.269 orang, sementara 171.232 lainnya mengalami luka. Bahkan sejak perjanjian gencatan senjata pun pasukan Zion*s telah melakukan 969 pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Pelanggaran itu menyebabkan tewasnya 418 warga Palestina dan melukai 1.141 lainnya, menurut angka yang dirilis pada Ahad (28/12) oleh Kantor Media Pemerintah (GMO).
Dalam Kontrol AS
Nasib Palestina akan terus terpuruk selama Zion*s Yahudi masih eksis demi terwujudnya cita-cita mereka. Tentu saja, untuk mencapai hal ini, Zion*s akan terus didukung AS. Hal ini karena Si Polisi Dunia itu memiliki kepentingan besar di Timur Tengah.
Keberadaan Zion*s Yahudi di tengah negeri-negeri muslim di Timur Tengah bukan tanpa alasan. Kafir Barat dengan AS sebagai gembongnya memiliki kepentingan besar di sana. Setidaknya ada beberapa alasan yang menyebabkan hal tersebut.
Pertama, Timur Tengah memang memiliki potensi ekonomi berupa SDA, utamanya minyak dalam jumlah besar. Namun, ancaman instabilitas akibat perang Gaza dan isu pengayaan nuklir Iran selalu menghantui kawasan ini. Inilah yang menjadi alasan penting sehingga AS terang-terangan mendukung Zion*s sembari berupaya keras memperkuat hubungannya dengan negara-negara Arab, misalnya melalui kunjungan Trump beberapa waktu lalu.
AS juga telah menempatkan penguasa-penguasa bonekanya di negeri-negeri muslim dan senantiasa memastikan mereka bergerak sesuai arahan AS, termasuk menyetujui solusi dua negara yang dirancang AS.
Kedua, AS bukan hanya mengamankan ladang minyak yang menjadi rebutan banyak negara adidaya, tetapi juga kepentingan ideologis, yakni mencegah munculnya kekuatan Islam yang baru, yang berpotensi menyaingi AS sebagai adidaya dunia hari ini.
Oleh karena itu, AS dengan berbagai siasat licik dan keji berupaya keras membendung kelompok politik Islam dan gerakan jihad yang selalu mengancam eksistensi rezim mitra politik AS, seperti Hamas yang selama ini dianggap sebagai ancaman politik dan keamanan di wilayah Timur Tengah. AS masih menggunakan narasi perang melawan terorisme untuk mendiskreditkan kelompok-kelompok pejuang Islam.
Zion*s Yahudi adalah sekutu penting AS di Timur Tengah. AS selama ini banyak bergantung pada Zion*s untuk mendukungnya. Tujuannya untuk memastikan Timur Tengah tetap sejalan dengan kepentingan AS dengan menangkal ancaman-ancaman yang muncul baik dari rezim maupun kelompok-kelompok perlawanan. Posisi penting ini membuat Zion*s akan selalu AS lindungi eksistensi serta supremasi kekuatan militernya di Timur Tengah.
Rencana AS, Mengekalkan Penjajahan Zion*s
Pasca serangan 7 Oktober 2023 lalu, AS dan Zion*s seakan-akan memasuki babak baru perlawanan masyarakat Palestina, khususnya Gaza. AS bahu-membahu bersama Zion*s berupaya untuk mempercepat upaya untuk mendesain kembali arah baru kawasan Timur Tengah agar tetap dalam kontrol AS.
Untuk Gaza sendiri, pada September 2025 lalu, AS telah mengajukan proposal untuk menangani Jalur Gaza sehingga akan mengekalkan pendudukan Zion*s atas Palestina. Salah satu poin pentingnya yakni usulan AS bahwa jalur Gaza harus dipimpin oleh pemerintahan teknokrat Palestina tanpa keterlibatan Hamas.
Belajar dari kasus serupa, AS akan menempatkan penguasa boneka yang akan bekerja melayani kepentingan AS. Selain itu, keinginan AS untuk membangun Gaza sebagai zona ekonomi khusus secara vulgar menampakkan hasrat AS untuk mengendalikan Gaza.
Poin-poin tersebut tidak dapat dipisahkan dengan serangkaian rencana AS untuk Timur Tengah. Sejak lama, AS berupaya menjaga hubungan erat dengan negara-negara di Timur Tengah melalui berbagai kerja sama ekonomi, politik, dan militer. Berbagai kerja sama ini pada akhirnya menjadi alat politik AS untuk membungkam para penguasa negeri muslim.
Langkah ini kian realistis saat Presiden AS, Donald Trump melakukan upaya normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Zion*s dalam kerangka Abraham Accords, demimenyusul jejak negara Timur Tengah lainnya, seperti Mesir (1979) dan Yordania (1994).
Melalui Abraham Accords, AS dan Zion*s berharap Timur Tengah menjadi lebih stabil dari ancaman musuh-musuh politiknya, terutama dari kalangan kelompok jihad Islam dan gerakan Islam ideologis. Wajar jika Barat juga menaruh perhatian besar pada gerakan-gerakan tersebut. Di tengah pengkhianatan para penguasa muslim, keberadaan gerakan Islam saat ini sesungguhnya menjadi tumpuan utama yang mengobarkan perlawanan terhadap kaum kafir penjajah.
Di sisi lain, harus disadari bahwa umat Islam saat ini terkerat-kerat dalam ikatan nasionalisme melalui konsep nation state. Konsep inilah yang mengekang kaki dan tangan kaum muslim sehingga tidak mampu bergerak untuk membebaskan Palestina. Sekat geografis ini tidak lain adalah buah dari perang pemikiran yang Barat lancarkan, untuk melemahkan kaum muslim.
Sudah selayaknya umat menyadari alasan di balik misi menembus wilayah Palestina yang digagas para aktivis kemanusiaan global seperti Sumud Freedom Flotilla, meski saat itu mereka belum mampu menembus blokade Zion*s atas Palestina. Ini adalah bukti nyata, betapa kontaminasi pemikiran kaum kafir penjajah melalui konsep nasionalisme selama ini telah berhasil melumpuhkan kekuatan besar umat Islam. Padahal, umat ini adalah umat yang satu sebagai tabiat umat Rasulullah Muhammad saw.
Kafir Barat jelas tidak main-main dalam merancang peta baru Timur Tengah, termasuk Palestina. Oleh sebab itu, umat Islam pun harus menyadari bahwa untuk membebaskan Palestina dari penderitaan yang berkepanjangan tidak cukup dengan mengutuk dan memohon kebaikan Zion*s agar membuka pintu masuk untuk bantuan kemanusiaan. Umat harus mengambil solusi mandiri sebagai merupakan agenda utama umat yang sangat mendasar, yakni jihad dan Khilafah.
Jihad dan Khilafah, Solusi Mendasar
Dari realitas di atas, jelaslah urgensi institusi politik umat Islam, yakni Khilafah. Sebab, hadirnya Khilafah bukan hanya menjadi institusi pemersatu, melainkan sebagai pengomando umat di bawah arahan seorang pemimpin, yakni khalifah. Sebagai pemimpin, khalifah berwenang untuk memobilisasi kaum muslim untuk berjihad melawan entitas Zion*s dan meruntuhkan kepongahan adidaya Barat saat ini.
Islam dengan tegas memberikan legitimasi untuk melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang terlebih dahulu memerangi kaum muslim. Dalam konteks ini, pembebasan Palestina harus dipahami sebagai bagian dari perjuangan melawan penjajahan yang didukung oleh kekuatan negara adidaya.
Al-Qur’an menegaskan prinsip tersebut dengan memerintahkan kaum beriman untuk berjuang di jalan Allah sebagaimana firman-Nya, “Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian… Bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian.” (QS Al-Baqarah [2]: 190-191).
Khalifahlah yang akan mengerahkan seluruh daya dan kemampuan umat, serta menggerakkan militer umat Islam untuk membebaskan setiap jengkal tanah kaum muslim yang sedang dijajah kaum kafir. Ketegasan inilah yang tampak dari khalifah seperti Sultan Abdul Hamid II yang mengusir Theodor Herzl tatkala meminta sejengkal tanah untuk Yahudi di Palestina.
Barat sangat memahami kekuatan umat Islam jika mereka bersatu. Tidak heran, mereka berkepentingan untuk terus-menerus memutar narasi terorisme dan melakukan monsterisasi mengenai jihad dan Khilafah, termasuk para pejuangnya. Jihad mereka identikkan sebagai aksi teror, Khilafah distigma sebagai negara otoriter, dan para pejuangnya dilabeli radikal. Inilah upaya Barat penjajah untuk menjauhkan umat Islam dari solusi hakiki bagi Palestina.
Memperjuangkan Pembebasan Palestina Secara Politis
Sejarah Palestina sesungguhnya lekat dengan kisah heroik perjuangan yang membuat wilayah ini penting bagi umat Islam. Palestina dibebaskan sebanyak dua kali. Pertama pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab ra., sedangkan yang kedua pada masa Sultan Salahuddin al-Ayyubi.
Sultan Salahuddin al-Ayyubi yang mengusir pasukan Salib hingga meninggalkan Baitulmaqdis. Beliau mengembalikan Yerusalem ke pangkuan umat Islam setelah orang-orang Nasrani menguasainya selama 88 tahun. Beliau dan pasukannya mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjidilaqsa, dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Jelas, Palestina adalah tanah milik umat Islam.
Selain kisah pembebasan di atas, keberadaan Palestina menjadi penting bagi umat Islam karena keberadaan Masjidilaqsa yang merupakan kiblat pertama kaum muslim. Tidak hanya itu, Palestina adalah tempat tujuan isra Rasulullah saw. dan selanjutnya melakukan mikraj yang terjadi di bulan Rajab.
Jelas, tanah Palestina begitu lekat dengan sejarah Islam sehingga dengan sendirinya umat Islam harus senantiasa mengobarkan semangat untuk memperjuangkan pembebasan Palestina. Perjuangan tersebut hanya bisa tuntas tatkala umat ini memiliki kepemimpinan hakiki di bawah institusi politiknya, Khilafah Islamiah. Inilah yang seharusnya menjadi agenda utama umat Islam.
Selain mampu membebaskan Palestina, Khilafah adalah pesaing yang sepadan, bahkan memiliki potensi besar untuk menggeser AS yang saat ini menjadi pemegang kendali tatanan dunia.
Maha Benar Allah dalam firman-Nya, “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS An-Nuur [24]: 55).
Untuk menegakkan Khilafah ini, tentu umat harus memahami akar masalah umat Islam hari ini. Bukan hanya perihal Palestina, tetapi juga di seluruh negeri-negeri muslim yang hari ini tunduk dalam cengkeraman kapitalisme. Di samping itu, umat harus melakukan gerak terarah untuk mendukung dan terlibat dalam perjuangan bersama kelompok dakwah yang fokus berjuang menegakkan Khilafah Islamiah dengan mengikuti metode dakwah Rasulullah saw.
Kelompok dakwah ini haruslah bersifat ideologis dan mengusung Islam sebagai solusi mendasar bagi seluruh problematik kehidupan. Dalam aktivitasnya, kelompok ini bergerak menyadarkan umat, melakukan langkah-langkah yang bersifat politis, dan mengopinikan Islam sebagai satu-satunya jalan untuk melepaskan umat dari hegemoni ideologi kapitalisme saat ini.
Aktivitas politik ini juga bertujuan untuk membongkar narasi-narasi sesat Barat, melakukan pertarungan pemikiran, serta mengungkap pengkhianatan para penguasa muslim yang menjadi perpanjangan tangan adidaya AS.
Gerakan politik Islam ini tegak sebagai implementasi dari pemahaman metode dakwah Rasulullah saw. yang bersifat politis. Ini sekaligus merupakan langkah taktis dan strategis, agar umat tidak terus-menerus mengikuti titah para penjajah, atau merestui bungkamnya para penguasa muslim dunia dan ketakmampuan umat Islam untuk bergerak membebaskan Palestina akibat kungkungan nasionalisme. Wallahualam bissawab. [MNews/JM-NA]
