[Demokrasi Sistem Kufur] Haram Mengambil, Menerapkan, dan Menyebarluaskan Demokrasi (Bagian 7/16)

[Demokrasi Sistem Kufur] Haram Mengambil, Menerapkan, dan Menyebarluaskan Demokrasi (Bagian 7/16)

Penulis: Syekh Abdul Qadim Zallum

Sambungan dari “Haramnya Demokrasi” Bagian 6/16.

Muslimah News, TELAAH KITAB — Di pihak lain, para pengemban tsaqafah Islam juga tidak lagi memiliki kesadaran terhadap Islam dan hakikat atau realitas hukum-hukumnya. Mereka juga tidak menyadari hakikat peradaban, ide, dan peraturan Barat. Selain itu, mereka tidak mengetahui kontradiksi antara peradaban, ide, dan pandangan hidup Barat dengan akidah, hukum, peradaban, dan pandangan hidup Islam.

Kondisi tersebut terjadi karena taraf pemikiran kaum muslim telah anjlok. Mereka sangat lemah dalam memahami Islam dan hukum-hukumnya. Mereka pun telah salah dalam memahami cara penerapan syariat Islam di tengah masyarakat. Akibatnya, Islam lalu ditafsirkan dengan pengertian yang tidak sesuai dengan kandungan nas-nas syariat. Sementara itu, hukum-hukum Islam pun ditakwilkan agar sesuai dengan kondisi yang ada, bukan sebaliknya, yaitu mengubah kondisi yang ada agar sesuai dengan hukum-hukum Islam.

Kemudian mereka mengambil berbagai hukum yang tidak ada dasarnya dalam syariat, dasarnya lemah, atau dengan hujah yang didasarkan kepada kaidah yang sangat keliru. Menurut mereka, perubahan hukum tidak mungkin dipungkiri karena adanya faktor perubahan zaman. Dengan berpedoman pada kaidah semacam ini, wajar jika kemudian Islam ditakwilkan oleh banyak orang dalam rangka disesuaikan dengan setiap aliran, gagasan, dan ideologi, walaupun penakwilan mereka bertentangan dengan hukum-hukum dan pandangan hidup Islam.

Mereka lantas mengatakan bahwa peradaban dan ide-ide Barat tidak bertentangan dengan Islam dan hukum-hukumnya karena semua itu justru diambil dari peradaban Islam. Mereka mengatakan bahwa sistem pemerintahan demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme juga tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Namun faktanya, kedua sistem tersebut adalah sistem kufur. Mereka mengatakan pula bahwa ide demokrasi dan kebebasan umum yang berlaku bagi setiap individu juga berasal dari Islam. Akan tetapi kedua ide itu pada hakikatnya sangat bertentangan dengan Islam.

Dengan demikian, muncullah ketidakjelasan dalam benak mereka terkait apa saja yang boleh diambil oleh kaum muslim dari bangsa dan umat lain, serta apa yang haram diambil oleh mereka. Hal yang boleh diambil dari bangsa dan umat lain misalnya, ilmu kedokteran, farmasi, teknik, kimia, pertanian, industri, peraturan lalu lintas, transportasi, dan perkara mubah lainnya yang tidak menyalahi Islam. Sementara itu, hal yang haram untuk diambil dari bangsa dan umat lain adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan akidah Islam dan hukum-hukumnya.

Semua perkara yang berasal dari bangsa-bangsa dan umat lain haram diambil, kecuali jika bersumber dari Al-Qur’an dan sunah, serta dalil-dalil syariat yang ditunjukkan oleh keduanya, yaitu kias dan ijmak sahabat. Keadaan semacam ini akhirnya memberikan peluang kepada Barat untuk menjajakan peradaban dan pandangan hidup mereka, yakni ide demokrasi dan kapitalisme, serta ide kebebasan umum ke negeri-negeri Islam.

Sebelum menjelaskan pertentangan demokrasi dengan Islam sekaligus menerangkan hukum syariat dalam pengambilan demokrasi, kami ingin mengupas sesuai dengan nas-nas dan hukum syariat tentang hal-hal yang boleh dan yang haram diambil oleh kaum muslim dari umat dan bangsa lain. Dalam hal ini, kami berpendapat sebagai berikut.

1. Sesungguhnya hukum asal seluruh perbuatan manusia dan seluruh benda yang digunakannya atau yang berhubungan dengan perbuatan manusia adalah mengikuti Rasulullah saw. dan terikat dengan hukum-hukum yang dibawanya. Keumuman ayat-ayat hukum menunjukkan bahwa dalam masalah-masalah tersebut wajib hukumnya merujuk dan terikat dengan-syariat Islam. Allah Swt. berfirman, “Apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kalian, laksanakanlah, dan apa saja yang dilarangnya atas kalian, tinggalkanlah.” (QS Al-Hasyr: 7).

“Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim/pemutus atas apa saja yang mereka perselisihkan.” (QS An-Nisa’: 65).

“Dalam hal apa saja kalian berselisih, maka putusannya harus dikembalikan kepada Allah.” (QS Asy-Syûrâ: 10).

“Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul-Nya (sunah).” (QS An-Nisa’: 59).

Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang melakukan suatu perbuatan yang tidak kami perintahkan, maka ia tidak diterima.” (HR Muslim).

“Siapa saja yang mengada-adakan sesuatu di dalam urusan (agama) kami ini yang tidak berasal darinya, maka hal itu tertolak.” (HR Al-Bukhari).

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya mengikuti dan terikat dengan syariat adalah wajib, baik dalam konteks perbuatan manusia maupun benda-benda yang digunakannya. Dengan demikian, seorang muslim tidak boleh melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, kecuali setelah mengetahui hukum Allah yang terkait dengan perbuatan tersebut. Apabila perbuatan tersebut wajib atau mandub (sunah), ia dapat melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut haram atau makruh, ia harus meninggalkannya. Apabila perbuatan tersebut mubah, ia berhak memilih untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya.

Atas dasar inilah, dalam konteks perbuatan manusia, berlaku kaidah, “Hukum asal perbuatan manusia adalah terikat dengan hukum Allah.” Sementara itu, berkaitan dengan benda-benda yang berhubungan dengan perbuatan manusia, maka hukum asalnya adalah mubah, selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Dalam hal ini berlaku kaidah, “Hukum asal benda adalah mubah.” Artinya, benda apa pun tidak diharamkan, kecuali jika ada dalil syariat yang menunjukkan keharamannya. Prinsip ini didasarkan pada nas-nas syariat yang bersifat umum dan telah membolehkan manusia untuk memanfaatkan semua benda yang ada di alam sekitarnya.

Allah Swt. berfirman, “Tidakkah kalian memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kalian apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi.” (QS Luqmân: 20).

Kalimat “menundukkan untuk kalian apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi” bermakna bahwa Allah Swt. telah membolehkan semua yang ada di dalamnya untuk dimanfaatkan oleh manusia. [MNews/RY-YG]

Sumber: Abdul Qadim Zallum, Demokrasi Sistem Kufur.

Bersambung ke “Haramnya Demokrasi ” Bagian 8/16.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *