[Kabar] Ditolak RS, Kader Posyandu dan Bayinya Meninggal, Pemerhati: Ironi Layanan Kesehatan

[Kabar] Ditolak RS, Kader Posyandu dan Bayinya Meninggal, Pemerhati: Ironi Layanan Kesehatan

Muslimah News, NASIONAL — Seorang Ibu di Jayapura, Papua, Irene Sokoy, Senin (17-11-2025) meninggal bersama bayi yang dikandungnya karena terlambat mendapatkan pelayanan medis. Ibu yang merupakan kader posyandu aktif tersebut sempat mengalami penolakan empat rumah sakit di Kota dan Kabupaten Jayapura. Bahkan salah satu RS meminta uang muka Rp4 juta untuk kamar VIP karena kelas III BPJS penuh.

Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri menyampaikan permohonan maaf mendalam kepada keluarga Irene Sokoy. Ia menyebut tragedi itu sebagai bukti kebobrokan layanan kesehatan di Papua dan berjanji melakukan evaluasi total.

Ironi

Pemerhati kebijakan kesehatan dr. Arum Harjanti menyatakan, ini adalah ironi layanan kesehatan. “Sangat memprihatinkan, kasus ini terjadi di tengah PR besar tingginya angka kematian ibu dan bayi di Papua dan menimpa seorang ibu kader posyandu! Sungguh miris nasib ibu hamil yang juga kader posyandu ini. Sungguh satu ironi yang amat menyesakkan dada,“ ujarnya kepada MNews, Kamis (27-11-2025).

Apalagi, ungkapnya, hambatan ini didapatkan saat ingin mendapatkan pertolongan agar dapat melahirkan dengan aman. “Ini menggambarkan buruknya tata kelola kesehatan khususnya kesehatan ibu dan bayi hari ini,“ ucapnya.

Berbagai persoalan tersebut, menurut Arum, tidak selayaknya terjadi karena sebenarnya bisa diantisipasi dengan tata kelola yang baik. “Terlebih, kondisi ini berkaitan dengan rumah sakit yang merupakan institusi yang harus senantiasa siap memberikan layanan kesehatan kapan pun rakyat membutuhkan. Komitmen negara memberikan jaminan kesehatan bagi rakyat, menjadi angan kosong di tengah janji negara menjadi penanggung iuran kesehatan rakyat yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI),“ urainya.

Ia menilai, situasi buruk ini menjadi bukti bahwa negara tidak memiliki visi riayah atau pengurus rakyatnya. “Negara abai dalam menjamin ketersediaan SDM kesehatan dengan berbagai keahlian, sekaligus pemerataan sebaran SDM kesehatan dan layanan kesehatan di seluruh penjuru tanah air,“ kritiknya.

Padahal, sambungnya, negara wajib menetapkan manajemen layanan pada situasi tertentu, seperti renovasi RS, termasuk ruang operasi atau saat dokter sedang cuti. “Negara seharusnya menjamin layanan tetap berjalan sehingga rakyat yang membutuhkan tidak telantar,“ cetusnya.

Memang, ujarnya, kapitalisasi layanan kesehatan makin menguatkan minimalnya peran negara. “Inilah buah penerapan sistem kapitalisme yang meniscayakan pembatasan peran negara. Sistem ini juga nyata-nyata telah menggerus nilai kemanusiaan. Prosedur administrasi telah menyandera empati dan rasa peduli meski pasien sedang berjuang antara hidup dan mati,“ tuturnya prihatin.

Layanan Sesuai Fitrah

Oleh karenanya, Arum menegaskan, tata kelola kesehatan seperti ini tidak layak diterapkan. “Rakyat membutuhkan layanan kesehatan yang memperhatikan fitrah kemanusiaan, yaitu menjaga kehidupan manusia. Layanan itu ada dalam sistem Islam,“ jelasnya.

Ia menjelaskan, sistem Islam adalah satu-satunya alternatif akan hadirnya layanan yang mewajibkan menjaga keselamatan nyawa setiap individu. “Islam bahkan menetapkan salah satu maqasid (tujuan) syariat adalah menjaga nyawa,“ sebutnya.

Islam, tambahnya, menetapkan negara sebagai raa’in atau pengurus rakyat sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. bahwa al-imamu raa’in.

“Oleh karena itu, Khilafah sebagai pelaksana amanah mengurus rakyat akan menetapkan tata kelola kesehatan yang menjamin setiap individu mendapatkan layanan kesehatan. Khilafah juga wajib menyediakan seluruh sarana dan prasarana layanan kesehatan juga SDM kesehatan agar layanan kesehatan dapat dijangkau setiap individu rakyat,“ terangnya.

Hal ini, tuturnya, sesuai dengan kaidah syarak ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib ‘sesuatu yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu adalah wajib’.

Visi riayah ini, ungkapnya, menjadikan Khilafah memastikan hadirnya layanan kesehatan lengkap berkualitas terbaik secara merata di seluruh wilayah Kekhalifahan. “Tersedianya layanan yang siap setiap saat juga menjadi komitmen Khilafah demi mewujudkan visi riayah ini. Demikian juga hadirnya SDM kesehatan yang amanah dan senantiasa berlaku ihsan adalah satu keniscayaan. Semua terwujud atas dasar iman kepada Allah Swt. bahwa amanah ini kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.,“ paparnya.

Bukti

Ia mencontohkan bukti nyata pemerataan layanan kesehatan pada masa peradaban Islam, yaitu keberadaan rumah sakit keliling di samping rumah sakit permanen di kota-kota. “Rumah sakit keliling ini dikirim oleh khalifah untuk menjangkau wilayah terpencil yang jauh dari kota, seperti di desa-desa. Rumah sakit keliling dilengkapi dengan obat-obatan, peralatan, tenda, juga staf dokter, perawat, serta petugas kesehatan. Mereka memberikan layanan kesehatan dan merawat pasien di sana,“ jabarnya.

Salah satu RS keliling yang terkenal, lanjutnya, ditemukan pada masa pemerintahan Sultan Seljuk Muhammad Saljuqi. “Rumah sakit keliling tersebut dilengkapi dengan berbagai sarana lengkap sehingga membutuhkan 40 unta untuk mengangkutnya,“ bebernya.

Bukti nyata tata kelola kesehatan berdasarkan Islam ini, tuturnya, benar-benar memberikan jaminan layanan kesehatan berkualitas, gratis, dan mudah didapatklan, bahkan di wilayah terpencil sekalipun. “Sungguh layanan seperti inilah yang sangat diharapkan oleh setiap individu rakyat,“ tandasnya. [MNews/RA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *