[Kabar] Aktivis Menyesalkan Siswa Sekolah Rakyat Disiapkan Menjadi Pekerja Migran

Muslimah News, NASIONAL — Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan siswa Sekolah Rakyat agar memiliki kompetensi dan kesiapan kerja untuk menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Untuk itu, Kemensos akan bekerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk memasukkan modul pembelajaran khusus terkait dengan pekerja migran ke dalam kurikulum.

Menyedihkan

Penulis dan aktivis Forum Lingkar Studi Tsaqofah Islam Ir. Titi Hutami menyesalkan siswa Sekolah Rakyat disiapkan untuk menjadi pekerja migran. “Sangat menyedihkan, siswa Sekolah Rakyat disiapkan kompetensinya hanya untuk menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Artinya, pemerintah mengantarkan anak didik negeri ini hanya sebatas untuk mengabdi pada kepentingan bisnis para kapitalis di negara asing,” ujarnya kepada MNews, Senin (25-11-2025).

Ia menilai, ini tentunya menjadikan mereka sebagai tenaga kerja murah karena pendidikan mereka hanya sampai batas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), jadi belum sampai memiliki keahlian khusus.

Menurutnya, negara tidak layak mengambil pola pendidikan seperti demikian. “Negara memiliki kewajiban memberikan pendidikan terbaik bagi setiap anak, yakni mempersiapkan anak untuk memiliki kepribadian mulia, menjadi generasi yang hebat, dan SDM yang mumpuni untuk memajukan negara,” tuturnya.

Sayangnya, ia menerangkan, negara saat ini tidak mampu melakukannya. ”Penyebabnya, tidak lepas dari penerapan sistem kapitalisme yang menjerumuskan rakyat dan negara dalam kemiskinan. Dalam sistem ini, SDA dikuasai segelintir individu dan korporasi asing yang memiliki modal,” imbuhnya.

Hal ini, ungkapnya, mengakibatkan negara tidak mampu mengalokasikan dana yang cukup demi pendidikan yang berkualitas. ”Jadilah orientasi pendidikan hanya sebatas materi, yakni sebatas menyiapkan lahirnya roda-roda penggerak produksi baru. Tidak mengherankan apabila lulusan Sekolah Rakyat dipersiapkan untuk segera bisa bekerja,” cetusnya.

Di lain sisi, Titi menjelaskan, kapitalisme juga mengusung paham sekularisme. ”Dengan paham ini, negara merasa tidak bertanggung jawab dalam masalah pembentukan kualitas keimanan siswa. Itu dianggap urusan pribadi, bukan urusan negara,” sesalnya.

Walhasil, ujarnya, anak didik negeri ini jauh dari mendapatkan pendidikan berkualitas, bahkan anak didik justru dibentuk menjadi penjaga sistem kapitalisme. ”Mereka tidak sadar bahwa sistem tersebut telah merusak dan menyengsarakan negeri ini,” imbuhnya.

Jaminan

Menurut Titi, ini berkebalikan dengan sistem Islam. ”Pendidikan menjadi salah satu jaminan yang diberikan negara kepada rakyatnya. Pendidikan diberikan secara cuma-cuma tanpa diskriminasi, miskin atau kaya, bertempat tinggal di kota atau pelosok desa. Jaminan ini meliputi jenjang pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi,” paparnya.

Kemudian, ia mengutip pandangan Syekh Atha’ bin Khalil dalam Usus at-Ta’lim fi Daulah al-Khilafah (Strategi Pendidikan Negara Islam) yang menjelaskan secara rinci tentang sistem pendidikan dalam Islam yang sangat jauh berbeda dengan sistem kapitalisme saat ini.

”Kualitas pendidikan dalam Islam tampak dari tujuannya membentuk individu-individu yang memiliki kepribadian Islam, yakni individu yang meyakini bahwa seluruh aktivitas kehidupannya, baik berpikir maupun bersikap harus sejalan dengan syariat Islam,” jelasnya.

Hal ini, lanjutnya, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS Al-Hasyr ayat 7, ”Apa saja yang Rasul bawa kepada kalian, terimalah ia. Apa saja yang ia larang atas kalian, tinggalkanlah.”

Dari sini, tuturnya, individu yang berkepribadian Islam akan menjauhi segala aturan atau sistem kehidupan di luar Islam sebagaimana hadis Rasulullah saw. riwayat Muslim, “Dan barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak.”

Titi menyatakan, seperti itulah pendidikan berkualitas dalam mencetak anak didik berkepribadian Islam. “Bentuk nyatanya, negara mempersiapkan anak didik menjadi calon ulama, pemikir, tenaga ahli dalam berbagai bidang yang dibutuhkan negara, dan pemimpin yang bertanggung jawab terhadap agama dan rakyatnya. Anak didik disiapkan untuk memajukan dan menjaga negaranya sendiri, bukan menjadi pekerja negara asing,” ungkapnya.

Ia menerangkan, ketika anak didik sudah lulus sampai jenjang tertentu yang mampu dilewati, atau matang dalam keahlian tertentu, negara akan menempatkan mereka sesuai bidang keahliannya. “Artinya, negara menyiapkan lapangan pekerjaan yang sesuai untuk mereka. Negara tidak lepas tanggung jawab dengan membiarkan para lulusan mencari pekerjaan hingga ke luar negeri,” ujarnya mengutip pesan Rasulullah saw. dalam riwayat Bukhari, “Imam adalah pemelihara dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”

Sejarah

Sejarah pun telah membuktikan, urainya, bahwa pendidikan yang dilakukan Rasulullah saw. melahirkan sahabat-sahabat yang tangguh dalam dakwah Islam.

Pada masa kekhalifahan berikutnya, ia menerangkan, kemajuan pendidikan sangat pesat. ”Lahir ulama-ulama besar, seperti Imam Syafi’i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, dan imam-imam lainnya yang mengukir sejarah dalam kemampuannya berijtihad,” imbuhnya.

Tidak kalah penting, jelasnya, ilmuwan sains di bidang kesehatan, astronomi, dan matematika yang menjadi peletak dasar kemajuan sains dan teknologi hari ini. ”Hal itu bisa dibaca lengkap dalam Sumbangan Keilmuan Islam pada Dunia karya Prof. Dr. Ahmad Fuad Basya,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengingatkan, umat Islam hari ini berkewajiban menerapkan kembali sistem pendidkan dengan pola yang pernah dicontohkan tersebut. ”Tujuan pendidikan bukan untuk sekadar menyiapkan pekerja, lebih-lebih menjadi pekerja migran. Namun, semua itu hanya dapat diperoleh dari negara yang tegak dengan sistem Islam, yakni Khilafah Islam,” tutupnya. [MNews/RA]