[Kabar] Aktivis: Abyei Akan Menjadi “Kashmir-nya Sudan”

Muslimah News, INTERNASIONAL — Mengutip Arab News (5-11-2025), Duta Besar Amerika Serikat (AS) Michael Wathiz mengancam Sudan Selatan dan Sudan bahwa ia akan menentang pembaruan misi UNISFA atau pasukan penjaga perdamaian PBB di Abyei yang akan berakhir 15 November, kecuali kedua belah pihak menegakkan perjanjian damai 2011.

Menurut Waltz, penegakan perjanjian damai tersebut untuk mengamankan dukungan AS terhadap pembaruan UNISFA. “Untuk mengamankan dukungan Washington bagi perpanjangan misi UNISFA, negara-negara tetangga perlu memastikan Abyei menjadi zona demiliterisasi, menetapkan pengaturan administratif dan keamanan sementara, seperti adanya pasukan gabungan kepolisian Abyei, dan menentukan status akhir wilayah tersebut,” ujar Waltz.

Abyei merupakan wilayah di perbatasan Sudan Selatan dan Sudan yang statusnya masih belum jelas sejak Sudan Selatan merdeka pada 2011 dan masih disengketakan dengan pihak Sudan.

“Kashmir-nya Sudan”

Merespons hal tersebut, juru bicara (jubir) kelompok dakwah ideologis wilayah Sudan Ibrahim Othman menyatakan bahwa sejak 2011, ia sudah memperingatkan tentang status wilayah Abyei yang akan menjadi “Kashmir-nya Sudan”.

Kepada Kantor Berita ideologis internasional, Kamis (6-11-2025), ia menegaskan bahaya Perjanjian Naivasha (2005) yang menjadi landasan kemerdekaan Sudan Selatan pada 2011 sehingga menimbulkan isu perbatasan yang berlarut-larut.

“Kini lebih dari 14 tahun telah berlalu dan isu Abyei masih tetap ada. Hal ini tidak mengherankan bagi negara-negara kolonial karena terdapat wilayah-wilayah yang disengketakan di antara negeri-negeri muslim,” ucapnya.

Ia menuturkan, setelah pemisahan Sudan Selatan dari utara pada 2011, wilayah Abyei dibiarkan dalam sengketa dan kepemilikannya oleh salah satu pihak — Selatan atau Utara — tidak diselesaikan. “Padahal, referendum seharusnya berlangsung di Abyei pada 2011 bersamaan dengan referendum Sudan Selatan untuk menentukan afiliasi wilayah tersebut ke Utara atau Selatan. Namun, referendum tidak terjadi karena perselisihan kedua negara tentang siapa yang berhak untuk memilih dalam referendum,” urainya.

Wilayah tersebut, lanjutnya, dihuni oleh suku-suku yang termasuk ke Selatan, yaitu Suku Dinka Ngok, sedangkan yang lainnya masuk ke Utara, yaitu suku Misseriya. “Tentu saja Suku Dinka tidak akan menerima untuk dipisahkan dari lingkungan suku mereka untuk bergabung dengan negara Utara karena mereka akan menjadi mata rantai terlemah di Negara Sudan. Begitu juga Misseriya tidak akan menerima untuk dipisahkan dari lingkungan suku mereka untuk bergabung dengan negara Selatan karena mereka juga akan menjadi mata rantai terlemah di negara bagian itu,” paparnya.

Kemudian, ungkap Ibrahim, perang singkat meletus di wilayah tersebut pada 2012, tetapi diselesaikan dengan pembentukan Pasukan Keamanan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Abyei (UNISFA). “Selanjutnya pada November 2020, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan untuk mengimplementasikan Resolusi No. 2046 terkait masalah bilateral yang belum terselesaikan antara Sudan dan Sudan Selatan, serta situasi di negara bagian Kordofan Selatan dan Nil Biru, tetapi tidak menghasilkan keputusan yang jelas terkait Abyei,” sesalnya.

Apalagi, ia menduga, isu Abyei ini diangkat diiringi ancaman saat AS ingin memisahkan Darfur dari Sudan.

Penegakan Khilafah

Ibrahim memandang, persoalan-persoalan di negeri kaum muslim ini memang tidak dapat diselesaikan, kecuali dengan penegakan Negara Khilafah. “Khilafah akan menyatukan kembali negeri-negeri kaum muslim sehingga tidak ada lagi pertikaian tentang batas-batas wilayah. Ini karena ketundukan kepada ketentuan Islam terkait tanah kharaj dan ushr,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengingatkan, umat harus bergerak dan bersegera menegakkan Khilafah Rasyidah di atas minhaj kenabian. “Dengannya, tangan penjajah kafir yang suka mencampuri urusan negeri kaum muslim dapat diputus,” tandasnya. [MNews/RA]