[Kabar] Bahasa Portugis di Sekolah, Pemerhati: Salah Arah Pendidikan ala Kapitalisme

Muslimah News, NASIONAL — Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23-10-2025) menghasilkan keputusan bahwa bahasa Portugis akan menjadi mata pelajaran bahasa asing yang diajarkan di sekolah hingga kampus di Indonesia.

”Karena pentingnya hubungan ini, saya putuskan bahasa Portugis akan menjadi salah satu bahasa prioritas dalam pendidikan kita. Kita ingin hubungan ini berkembang lebih baik. Selain bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Perancis, Jerman, dan Rusia—kini bahasa Portugis juga menjadi bahasa prioritas bagi kita,” tutur Prabowo.

Prabowo pun menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) agar para tenaga pendidik mulai mengajar bahasa Portugis di setiap sekolah di seluruh penjuru negeri.

Salah Arah

Namun, pemerhati kebijakan pendidikan Noor Afeefa, S.Si. menilai, keputusan tersebut menunjukkan salah arahnya pendidikan ala kapitalisme.

“Pendidikan dijadikan komoditas bagi kepentingan politik dan ekonomi. Kurikulum disusun mengikuti selera pasar kapitalistik dan untuk kepentingan kapitalisme (mendongkrak pertumbuhan ekonomi). Padahal akibatnya amat mengerikan. Yakni, makin tergerusnya misi penting pendidikan untuk mewujudkan insan yang berkepribadian Islam yang hingga kini tidak mendapat perhatian serius dari negara,” paparnya kepada MNews, Kamis (30-10-2025)..

Selain itu, jelasnya, keputusan Presiden menunjukkan bahwa negara tidak memiliki visi riayah (pelayanan) terhadap kebutuhan pendidikan rakyat. Perlu disadari, lanjutnya, saat ini persoalan pendidikan makin rumit dan banyak yang belum tuntas, seperti masalah perilaku murid, akses pendidikan, sarana prasarana, problem guru, dan lainnya.

“Namun, mengapa kepala negara justru melontarkan gagasan aneh yang akan menambah beban dan persoalan? Jelas sekali, keputusan ini bukanlah bentuk pelayanan yang benar dari penguasa kepada rakyat,” ungkapnya.

Ia menyayangkan, demi basa-basi diplomasi atau menjalin hubungan Indonesia-Brazil, negara rela mengorbankan nasib pendidikan anak negeri. “Kurikulum sekuler dibuat makin sekuler, makin menjauhkan murid dari Islam. Sebabnya, mengajarkan bahasa pada murid yang minim keterikatan kepada akidah Islam, bisa mengundang bahaya. Secara fakta, mempelajari bahasa pada umumnya juga mengenal budaya kaum yang menggunakannya. Akankah murid menjadi makin cinta pada budaya asing?” tanyanya retoris.

Menurutnya, tanpa mata pembelajaran Bahasa Portugis saja, murid sudah dibebani dengan kurikulum yang padat dan jauh dari seharusnya. “Jika ditambahkan, maka akan makin jauhlah dari tujuan pendidikan sahih,” imbuhnya.

Secara teknis, ia menilai, memasukkan kurikulum pelajaran Bahasa Portugis juga bisa dianggap kebijakan gegabah. “Sebabnya, belum ada kajian ilmiahnya, tingkat kesiapannya, mulai dari pendidik, waktu pembelajaran, dan sebagainya. Seharusnya Presiden tidak meremehkan semua ini sebab menyangkut puluhan juta jiwa murid di negeri ini,” tuturnya.

Belum lagi, sambungnya, terdapat kekhawatiran jika keputusan tersebut benar-benar direalisasikan, maka akan berpotensi terjadinya impor tenaga pendidik pelajaran Bahasa Portugis karena belum pernah menjadi mata pelajaran maupun mata kuliah yang melahirkan guru-guru bahasa ini. “Tentu, hal ini juga akan menambah beban umat karena akan mendapat invasi tenaga kerja asing dan budayanya,” bebernya.

Sistem Islam

Noor mengungkapkan, sebaliknya yang terjadi dalam sistem Islam, Khilafah. “Kepala negara bertindak sebagai raa’in (penanggung jawab urusan umat) sehingga dalam menetapkan kebijakan apa pun, akan mempertimbangkan agar kewajiban utamanya untuk memenuhi semua kebutuhan dan urusan rakyat terpenuhi,” urainya.

Khalifah, lanjutnya, tidak akan mengeluarkan kebijakan secara gegabah. “Semua keputusan khalifah harus berdasar pada akidah Islam dan terikat dengan hukum syariat, maka semua yang bisa mengantarkan pada terlalaikannya kewajiban tidak akan diambil,” jelasnya.

Ia menekankan, yang harus dipahami, bahasa resmi dalam Daulah Islam adalah bahasa Arab. “Negara harus memastikan bahasa ini benar-benar dikuasai dan digunakan oleh umat sehingga umat tidak kesulitan mempelajari tsaqafah Islam dan tidak kesulitan pula untuk terikat dengan hukum syariat,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, terkait mempelajari bahasa asing, selain bahasa Arab, hukum asalnya mubah karena bahasa hanyalah wasilah atau sarana. “Namun, negara akan mempertimbangkan sesuai kebutuhan yang dibolehkan syariat dan memastikan tidak akan membawa kemudaratan bagi umat,” ujarnya.

Ia memisalkan, ketika itu menjadi ancaman bagi bahasa resmi negara atau menyebabkan umat mengadopsi budaya asing akibat mempelajari bahasa tersebut, maka negara akan mengatur batasan-batasan bagi rakyat dalam mempelajari bahasa asing.

“Rasulullah saw. pernah memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk mempelajari bahasa Suryani agar dapat membaca surat-surat dari luar negeri atau nonmuslim. Ini tentu untuk kepentingan dakwah dan eksistensi negara, bukan sekadar kepentingan ekonomi, apalagi basa-basi diplomasi politik bagi kepentingan kapitalisme,” imbuhnya.

Dengan hal tersebut, ia menggambarkan betapa terjaganya umat dan negara jika kepala negara bertindak sebagai raa’in, bertanggung jawab terhadap kewajibannya mengurus urusan umat seluruhnya. “Kita berharap, pendidikan yang karut-marut saat ini mendapat perhatian serius melalui perubahan secara fundamental menuju Islam, bukan malah menambah beban dan masalah,” ucapnya.

Untuk itu, tegasnya, kembali kepada sistem Islam, Khilafah, adalah satu-satunya jalan keluar. “Dengannya, bukan hanya pendidikannya maju. Namun, secara otomatis akan mengantarkan negara menjadi negara kuat, maju, dan sejahtera dalam rida Allah Swt.,” tutupnya. [MNews/RA]