[Kabar] Cek Kesehatan Gratis, Pemerhati: Ilusi Kapitalisme Mewujudkan Masyarakat Sehat

[Kabar] Cek Kesehatan Gratis, Pemerhati: Ilusi Kapitalisme Mewujudkan Masyarakat Sehat

Muslimah News, NASIONAL – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan sekitar 44,9 juta orang telah terdaftar dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Sekitar 41,89 juta orang telah menjalani skrining. Menkes mengungkapkan bahwa dengan tingkat skrining saat ini mencapai 600.000 orang per hari, diperkirakan 30 juta peserta tambahan akan mengikuti program ini dalam 10 minggu terakhir pada 2025. Program CKG dianggap dapat mengurangi beban biaya kesehatan individu, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam program ini, diproyeksikan setiap warga dapat menghemat biaya pemeriksaan kesehatan berkisar antara Rp1,6 juta hingga Rp2 juta per orang.

Ilusi

Menanggapi hal tersebut, pemerhati kebijakan kesehatan dr. Arum Harjanti mengungkapkan, CKG didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan sumber dana ini didapat dari pajak yang dipungut dari rakyat. “Artinya, CKG ini tidak benar-benar gratis karena rakyat membiayai sendiri skrining kesehatannya. Rakyat juga harus membayar iuran per bulan untuk medapatkan layanan kesehatan. Betul ada PBI (penerima bantuan iuran), tapi hanya sebagian kecil saja. Oleh karena itu, terwujudnya kesehatan rakyat melalui program CKG, terlebih dalam tata kelola kesehatan dalam sistem kapitalisme, adalah ilusi,” ujarnya kepada MNews, Senin (27-10-2025).

Menurutnya, kesehatan seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor. “Selain faktor klinis, ada juga faktor nonklinis. Program CKG baru menyentuh aspek klinis. Secara realitas, pemeriksaan yang didapatkan oleh setiap individu rakyat tidak sama karena pemeriksaan tergantung ketersediaan sarana di fasilitas kesehatan yang dipilih. Artinya tidak semua individu bisa mendapatkan paket pemeriksaan yang seharusnya. Hal ini wajar, mengingat kondisi kelengkapan sarana dan prasarana puskesmas dan klinik belum merata,” jelasnya.

Persoalan selanjutnya, ujarnya, adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dibutuhkan. Belum meratanya sebaran rumah sakit (RS) menjadikan akses layanan kesehatan tingkat lanjut tidak mudah. “Belum lagi layanan yang didapat ditentukan oleh besarnya iuran yang dibayarkan dan dengan konsep layanan berjenjang, dibutuhkan biaya yang besar untuk dapat menjangkau layanan di RS rujukan. Tambahan lagi adanya prosedur yang berbelit dan masalah teknis-antrian yang cukup lama misalnya, membuat rakyat tidak mudah melakukan pemeriksaan lanjutan,” paparnya.

Di sisi lain, ucapnya, program CKG meneguhkan komitmen tata kelola kesehatan ala kapitalisme yang berorientasi pada aspek klinis dan abai pada faktor nonklinis. “Apalagi, sistem ini memberikan dampak buruk terhadap faktor nonklinis yang sering disebut sebagai faktor determinan sosial kesehatan. Kemiskinan, rendahnya pendidikan dan literasi kesehatan, buruknya lingkungan, serta kebijakan yang belum berpihak pada rakyat adalah faktor-faktor yang menghambat terwujudnya masyarakat sehat,” bebernya.

Ia menyampaikan, dengan paradigma kesehatan sebagai komoditas dan terwujudnya derajat kesehatan optimal setiap individu makin jauh dari realitas. “Selain itu, program ini mengukuhkan industrialisasi dan komersialisasi kesehatan yang selama ini menjadi spirit politik kesehatan kapitalisme. CKG ini akan memunculkan adanya kebutuhan berbagai sarana untuk menunjang program ini. Situasi ini akan menguntungkan perusahaan penyedia sarana fasilitas kesehatan, alat kesehatan, farmasi, termasuk bisnis asuransi BPJS kesehatan. Untung besar jelas ada di pelupuk mata para pengusaha kesehatan, sementara derajat kesehatan yang optimal belum tentu dapat terwujud,” urainya.

Politik Kesehatan Islam

Arum menjelaskan, kondisi berbeda akan didapatkan jika layanan kesehatan diselenggarakan sesuai dengan politik kesehatan Islam. “Negara yang disebut Khilafah ini akan memberikan layanan kesehatan yang menyeluruh dan komprehensif. Khilafah akan menyediakan semua jenis layanan kesehatan, dimulai dari layanan promotif preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Layanan ini diberikan secara gratis, berkualitas terbaik dan tanpa diskriminatif di seluruh wilayah negara. Rakyat akan mendapatkan layanan dengan prosedur yang mudah, dan diberikan dengan cepat oleh sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang profesional,” terangnya.

Semua itu, imbuhnya, adalah bentuk tanggung jawab negara atas rakyat karena Islam menetapkan negara adalah raa’in atau pengurus rakyat. “Khalifah sebagai kepala Negara Islam akan mewujdukan kesejahteraan dan menjadikan kesehatan sebagai layanan dasar untuk setiap individu rakyat,” ujarnya. Hal ini adalah wujud nyata sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yakni ‘Imam (khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyat yang diurusnya.’,” tegasnya.

Banyak bukti sejarah, lanjutnya, menunjukkan bahwa Islam menetapkan layanan kesehatan gratis kepada rakyatnya. “Pada masa Rasulullah saw. sudah ada perawatan para korban Perang Khandaq di dalam tenda di samping Masjid Nabawi yang dilakukan oleh Rufaydah al-Aslamiyah. Pada masa Bani Umayyah, Khalifah Al-Wālid ibn Abd al-Malik (715 M), menyediakan tempat perawatan bagi penderita lepra secara khusus untuk mencegah penularan dan memberi bantuan keuangan untuk keluarganya,” bebernya.

Sementara pada era Abbasiyah, ungkapnya, berdiri Rumah Sakit Al-Manshuri di Kairo, Mesir, pada 1248 M dengan 8.000 tempat tidur dan banyak bangsal khusus, biaya pengobatan gratis bagi semua kalangan. “Bahkan, apabila pasiennya telah sembuh, pihak Bimaristan yang justru memberikan pakaian dan uang pesangon kepada pasien tersebut sebagai pengganti sejumlah penghasilannya yang hilang akibat sakit. Jelaslah, hanya dalam sistem kesehatan Islam akan terwujud sehat yang sesungguhnya,” pungkasnya. [MNews/IK]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *