[Kabar] Rereongan Sapoe Sarebu, Aktivis: Mengurai Akar Persoalan Kemiskinan?

[Kabar] Rereongan Sapoe Sarebu, Aktivis: Mengurai Akar Persoalan Kemiskinan?

Muslimah News, NASIONAL — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, melalui Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu), mengimbau ASN dan warga Jawa Barat ikut menyumbang seribu rupiah per hari bagi kepentingan pendidikan dan kesehatan warga yang membutuhkan.

Mengurai Persoalan?

Namun, penulis sekaligus aktivis Forum Lingkar Studi Tsaqafah Islam Nettyhera mempertanyakan, mampukah inisiatif ini mengurai akar persoalan kemiskinan struktural di negeri ini atau justru menandakan melemahnya fungsi negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat?”

“Apalagi, semangat gotong royong malah dijadikan tumpuan utama untuk menyelesaikan persoalan struktural, seperti kemiskinan. Ini menunjukkan tanggung jawab negara dialihkan kepada individu dan komunitas,” ujarnya kepada MNews, Ahad (12-10-2025),

Padahal, jelasnya, hakikat kemiskinan bukan sekadar soal individu yang tidak berdaya atau malas bekerja, tetapi konsekuensi dari struktur ekonomi kapitalistik yang menciptakan kesenjangan. “Di bawah sistem ekonomi liberal kapitalisme, sumber daya alam yang semestinya menjadi milik rakyat justru dikuasai oleh segelintir elite dan korporasi asing,” imbuhnya.

Dalam sistem kapitalisme, paparnya, negara berperan sebagai regulator, bukan pengelola dan penanggung kesejahteraan. “Sementara rakyat kecil yang seharusnya menikmati hasil bumi dan tambang, malah hidup dalam beban pajak, harga bahan pokok tinggi, serta biaya kesehatan dan pendidikan yang mencekik,” ucapnya.

Oleh karenanya, ia menyatakan, ketika negara meminta rakyat menyumbang seribu rupiah per hari untuk menolong sesama, hal itu terasa ironis. “Negara seolah memindahkan tanggung jawab strukturalnya kepada individu yang terbebani oleh sistem yang timpang,” tuturnya.

Aturan Islam

Dalam pandangan Islam, ungkapnya, memang bersedekah dan membantu sesama adalah amal mulia. “Namun, aturan Islam juga menetapkan peran negara sebagai penanggung utama kesejahteraan rakyat. Islam pun mengatur bahwa pengelolaan dan distribusi kekayaan adalah wewenang negara, bukan diserahkan kepada masyarakat secara sukarela,” ujarnya.

Ia mengutarakan, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nizhām al-Iqtishādi fi al-Islām menjelaskan bahwa fungsi utama negara adalah mengatur sirkulasi harta di tengah masyarakat agar tidak hanya berputar di tangan orang-orang kaya sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS Al-Hasyr ayat 7.

“Jadi, negara wajib memastikan setiap individu memiliki akses terhadap harta dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan layak,” terangnya.

Menurut Syekh Taqiyuddin, lanjutnya, kemiskinan dalam Islam bukan sekadar problem moral yang diatasi dengan sedekah, tetapi problem struktural yang harus diselesaikan melalui kebijakan negara dalam mengelola kepemilikan umum dan pendapatan baitulmal.

“Sumber daya alam, hasil tambang, dan kekayaan publik tidak boleh diserahkan kepada swasta atau dikomersialisasi karena semua itu merupakan milik umum yang hasilnya wajib digunakan untuk kemaslahatan rakyat,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Netty menegaskan, kebijakan seperti Rereongan Sapoe Sarebu yang mengandalkan sedekah rakyat untuk menolong rakyat, dalam kacamata sistem Islam, justru menunjukkan bahwa negara sedang melepaskan tanggung jawabnya sebagai pengelola utama sumber daya dan pelindung kesejahteraan rakyat.

“Sebaliknya, kesejahteraan sejati hanya akan terwujud ketika negara menunaikan perannya sebagai raa’in (pengurus) yang bertanggung jawab atas urusan umat melalui penerapan syariat Islam secara kafah,” tandasnya. [MNews/RA]

Share

2 thoughts on “[Kabar] Rereongan Sapoe Sarebu, Aktivis: Mengurai Akar Persoalan Kemiskinan?”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *