[Kabar] Jaminan Keselamatan Pasien, Pengamat: Ilusi Sistem Kesehatan Kapitalisme


Muslimah News, NASIONAL — Keluarga pasien cuci darah di salah satu Rumah Sakit (RS) di Bandar Lampung mengeluhkan kondisi layanan cuci darah yang dinilai membahayakan keselamatan pasien karena kondisi listrik yang tidak stabil. Pasalnya, setiap kali listrik padam, mesin cuci darah langsung berhenti beroperasi. Peristiwa itu terjadi pada Senin (29-9-2025) lalu.

Ia mengatakan, sudah berulang kali menghubungi pihak RS, tetapi tidak mendapat tanggapan. Bahkan, perawat di ruang cuci darah juga kewalahan karena harus bolak-balik mengatur ulang mesin setiap kali listrik mati.

Sementara itu, DPRD Kota Malang menyoroti masih adanya kendala yang dialami masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan, mulai dari keterlambatan obat penyakit kronis hingga pasien yang dipulangkan meski kondisinya masih memerlukan perawatan.

Pada Kamis (2-10-2025), mereka menggelar rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan Cabang Utama Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang, serta perwakilan rumah sakit. Arief Wahyudi, anggota Komisi C DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB menegaskan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Malang Yudhi Wahyu Cahyono menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hasil rapat dengan melakukan evaluasi internal serta melibatkan DPRD Kota Malang dalam kegiatan sosialisasi bersama.

Ilusi

Menyoroti hal tersebut, pengamat kebijakan publik dr. Arum Harjanti menilai bahwa jaminan kesehatan pasien merupakan ilusi dalam sistem kesehatan ala kapitalisme.

“Berbagai persoalan di atas, jelas menghambat terwujudnya layanan paripurna pada pasien. Hambatan ini akan berdampak secara nyata terhadap upaya penyembuhan pasien, bahkan bisa membahayakan keselamatan nyawa pasien,“ ungkapnya kepada MNews, Kamis (9-10-2025).

Ia mengaku prihatin karena perbaikan tidak kunjung dilakukan meski sudah berulang kali disampaikan. “Ini menunjukkan kurangnya perhatian atas persoalan yang terjadi di lapangan. Keselamatan dan nyawa pasien terabaikan karena asas yang digunakan negara bukanlah layanan, tetapi bisnis dan keuntungan,“ sesalnya.

Akibatnya, ia menyatakan, rakyat miskin dan lemah makin sulit mendapatkan layanan kesehatan secara optimal. “Negara tidak memprioritaskannya karena penyediaan layanan berkualitas yang menyeluruh akan menyedot anggaran negara dan dianggap membebani negara,“ lanjutnya.

Bahkan, ujarnya, kesehatan dan nyawa rakyat miskin diabaikan karena layanan negara hanya ala kadarnya. “Hanya mereka yang berharta yang dapat membeli layanan kesehatan di rumah sakit swasta dengan fasilitas lengkap dengan bayaran mahal. Semua ini merupakan wajah buruk layanan kesehatan kapitalisme yang abai pada aspek kemanusiaan,“ jelasnya.

Di sisi lain, menurutnya, ada kendala dari model pelaksanaan anggaran yang dijalankan. “Dalam tata kelola kesehatan hari ini, dengan perencanaan anggaran yang bersifat tahunan, hal-hal baru yang mendesak sulit untuk direalisasikan karena belum masuk dalam anggaran,“ ucapnya.

Ditambah lagi, tuturnya, penerapan sistem desentralisasi juga memberikan hambatan penyediaan anggaran ketika ada keterbatasan anggaran daerah akibat kecilnya pendapatan asli daerah.

Sistem Islam

Namun, Arum menyampaikan, hal berbeda terjadi dalam sistem Islam. “Dalam Islam, negara bertanggung jawab memberikan layanan kesehatan berkualitas dan optimal untuk rakyatnya. Negara yang disebut Khilafah akan mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan keselamatan pasien,“ imbuhnya.

Tidak hanya itu, tuturnya, Islam sangat memperhatikan kehidupan manusia. “Salah satu maqashid (tujuan)syariat adalah menjaga jiwa manusia. Allah Swt. telah memerintahkan untuk menjaga kehidupan manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 32, ‘Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan semua manusia.’,“ jelasnya.

Nabi saw. pun, urainya, memerintahkan untuk menghindarkan diri dari bahaya sebagaimana sabdanya, “Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.“ Prinsip ini, tambahnya, menjadi pedoman dalam menjaga keselamatan pasien di RS.

Dengan demikian, terangnya, Khilafah akan menjamin penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk upaya kesembuhan dan menyelamatkan nyawa manusia dengan optimal. “Khilafah juga akan memastikan tersedianya SDM kesehatan yang profesional melalui pendidikan kedokteran yang berkualitas. Demikian pula halnya dengan ketersediaan obat untuk pasien dan kebutuhan lain dalam mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas,“ paparnya.

Bahkan, jelasnya, mengingat kesehatan adalah kebutuhan dasar individu dan menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakannya, maka Khilafah menyediakan anggaran yang bersifat mutlak. “Hal ini mudah bagi Khilafah karena sistem ekonomi Islam telah mengatur sumber-sumber pemasukan negara. Begitu pula model pemerintahan yang sentralistik akan memudahkan penyediaan anggaran yang urgen dan mendesak untuk menjamin keselamatan pasien,“ ungkapnya.

Jadi, ia menegaskan, ketetapan Islam akan peran negara sebagai raa’in (pelayan) menjadikan negara peduli dan berusaha mewujudkan layanan kesehatan terbaik dan aman dari berbagai gangguan. “Negara pun akan proaktif membuat langkah antisipasi agar layanan kesehatan berjalan dengan paripurna,“ ucapnya.

Dengan model pengaturan kebijakan pada level penguasa yang bersifat sentralisasi dan layanan administrasi bersifat desentralisasi, tandasnya, mudah bagi Khilafah untuk segera membenahi berbagai persoalan yang muncul dalam layanan kesehatan, terlebih menyangkut keselamatan dan nyawa rakyat. [MNews/RA]

Share

3 thoughts on “[Kabar] Jaminan Keselamatan Pasien, Pengamat: Ilusi Sistem Kesehatan Kapitalisme”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *