[Kabar] Ribuan Siswa Keracunan MBG, Pengamat: Saatnya Menghentikan Kebijakan Populis

Muslimah News, NASIONAL — Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengatakan, tiga lembaga memiliki data berbeda tentang  jumlah korban keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron. Sama-sama di sekitar angka 5 ribu,” kata Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (22-9-2025).

Ia merinci, Badan Gizi Nasional (BGN) mendata ada 5.080 korban kasus keracunan MBG dengan 46 kasus. Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 60 kasus keracunan MBG dengan jumlah korban sebanyak 5.207 orang. Sedangkan, BPOM mencatat sebanyak 55 kasus dengan jumlah korban 5.320 orang.

Selain itu, KSP menyebut koalisi masyarakat sipil, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), mencatat data keracunan menu MBG sebanyak 5.360 orang.

Saatnya Dihentikan

Kondisi ini mendapat perhatian pengamat kebijakan publik Kanti Rahmillah, M.Si.. Kepada MNews, Ahad (28-9-2025), ia menuturkan bahwa kebijakan populis ini sudah saatnya dihentikan karena gagal mencapai tujuannya.

“Jika kita evaluasi ketiga tujuan MBG, yakni memenuhi gizi anak, meningkatkan prestasi, dan menggerakkan ekonomi, maka semuanya gagal. Buktinya ribuan anak malah keracunan,” ujarnya prihatin.

Selain itu, tambahnya, meningkatkan prestasi anak pun dianggap hanya omong kosong sebab proses belajar mengajar malah terganggu dengan sibuknya para guru untuk mengatur distribusi.

“Begitu pula dengan tujuan menggerakan ekonomi. Investigasi Tempo dalam acara Bocor Alus (19 April 2025) menemukan bahwa mayoritas yayasan yang melakukan MoU dengan BGN adalah kroninya penguasa. Artinya, ekonomi hanya berputar pada segelintir orang,” ucapnya.

Belum lagi, ungkapnya, terkait dugaan korupsi. “Transparansi Internasional (TI) Indonesia menemukan potensi kegagalan dan ruang korupsi yang amat besar di proyek ini. Misalnya, penunjukan mitra pelaksana SPPG yang tidak terbuka juga proses Pengadaan Barang dan Jasa (PJB) yang tidak transparan,” urainya.

Padahal, lanjutnya, KPK menyatakan bahwa sektor PJB masih mendominasi sebagai sektor dengan kasus suap dan gratifikasi tertinggi. “Inilah yang menjadikan persoalan MBG bukan lagi persoalan teknis, melainkan sistematis,” bebernya.

Bukan Solusi

Kanti menegaskan, MBG juga bukan solusi fundamental untuk mengatasi gizi buruk. “Sebabnya, jika ingin memenuhi gizi anak seharusnya negara mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh kepala keluarga sehingga mereka bisa memenuhi gizi anggota keluarganya,” cetusnya.

Oleh karena itu, nilainya, program MBG sebenarnya sedang mengonfirmasi kegagalan negara. “Di antaranya dalam menciptakan lapangan kerja bagi kepala keluarga dengan gaji yang layak dan dalam menyejahterakan rakyat sehingga kecukupan gizi tidak bisa terpenuhi,” ulasnya.

Ia menyatakan, hal ini tidak bisa dilepaskan dari tata kelola negara yang bercorak kapitalistik. “Negara hanya berperan sebagai regulator bagi korporasi. Akibatnya, program ataupun kebijakan ditetapkan bukan untuk kemasalahatn umat melainkan pencitraan semata,” paparnya.

Ditambah lagi, sambungnya, penerapan sistem politik demokrasi meniscayakan penguasa hanya fokus pada pencitraan daripada memenuhi kebutuhan rakyat.

Mekanisme Islam

Kanti menuturkan, sistem Islam memiliki mekanisme untuk memenuhi gizi rakyat. Pertama, sebutnya, terjaminnya kebutuhan primer per individu secara layak.
“Syariat memerintahkan setiap kepala keluarga untuk bekerja sesuai firman Allah Swt. dalam QS Al-Mulk: 15. Jika kepala keluarga tidak sanggup bekerja, maka kerabatnya yang membantu. Jika tidak ada kerabat atau kerabat tidak mampu membantu, maka keluarga tersebut akan mendapatkan santunan dari negara,” jabarnya.

Kedua, jelasnya, negara wajib membuka lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. “Dengan tersedianya lapangan pekerjaan bagi orang tua, maka setiap keluarga akan mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarganya. Adapun makan siang saat anak berada di sekolah, pemenuhan gizinya bisa berasal dari sekolah. Ini satu kesatuan dengan pendidikan, sebab pendidikan dan pangan adalah kebutuhan primer yang dijamin oleh negara,” urainya.

Ketiga, ujarnya, politik APBN syariah mampu menyediakan fasilitas sekolah berkualitas beserta makan siang bergizi. “Seluruh kebutuhan termasuk pangan sudah terjamin, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Ketika politik APBN bebasis syariah ini diterapkan, pemasukannya melimpah dan pengeluarannya berdasarkan skala prioritas. Umat pun menjadi prioritas utama,” paparnya.

Keempat, sistem politik Islam tidak akan melahirkan penguasa populis. “Penguasa dalam sistem Islam tidak mementingkan pencitraan, melainkan nasib umat. Seluruh kebijakannya menuntaskan persoalan, termasuk pemenuhan gizi umat,” tuturnya.

Jadi, ia menekankan, jaminan ketersediaan pangan bergizi bagi seluruh rakyat benar-benar terwujud, bukan hanya di siang hari, tetapi di setiap waktu makan, bukan hanya untuk anak-anak, tetapi seluruh warganya. “Oleh karenanya, kembali kepada kehidupan Islam dalam naungan Khilafah Islam menjadi sangat dirindukan,” pungkasnya. [MNews/RA]