Muslimah News, INTERNASIONAL — Sekitar 900 orang ditangkap dalam demonstrasi pro Palestina di London, Sabtu (6-9-2025). Mereka memprotes genosida dan kelaparan yang terus berlanjut terhadap warga sipil yang tidak berdosa di Gaza, serta pelarangan kelompok Palestine Action yang dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Inggris pada Juli lalu.
Ratusan orang yang ikut aksi damai tersebut digiring oleh petugas polisi hanya karena memegang spanduk bertuliskan “Saya menentang genosida. Saya mendukung Aksi Palestina”. Lebih dari 700 orang ditangkap dalam demonstrasi serupa sebelumnya yang menentang genosida di Gaza.
Lelucon Demokrasi
Aktivis muslimah Asma Siddiq menyatakan, tindakan pemerintah Inggris tersebut menggambarkan lelucon sistem demokrasi.
“Pemerintah Inggris tidak malu menangkap ratusan pengunjuk rasa damai yang berdemonstrasi menentang pembantaian massal dan kelaparan rakyat Gaza. Pada saat yang sama, Inggris terlibat dalam genosida dengan mengizinkan pembuatan dan penjualan senjata untuk mendukung Zion*s. Ini menggambarkan dengan sempurna kekosongan moral, ketidakmanusiawian, dan lelucon sistem demokrasinya,” paparnya kepada Kantor Berita ideologis internasional, Kamis (18-9-2025).
Ia mengatakan, organisasi lain pada masa lalu juga telah melakukan aksi langsung untuk tujuan mereka, seperti para pejuang hak pilih perempuan, aktivis iklim, dan kelompok hak asasi hewan.
“Namun, fakta bahwa undang-undang terorisme digunakan untuk melawan organisasi yang mendukung pembebasan Palestina, menyoroti bahwa larangan tersebut ditujukan khusus untuk membungkam mereka yang menentang pendudukan Zion*s. Juga menunjukkan keterlibatan pemerintah Inggris dalam genosida ini,” ucapnya.
Ia mengutip perkataan Kerry Moscogiuri dari kelompok kampanye hak asasi manusia Amnesty International UK bahwa ketika pemerintah menangkap orang-orang berdasarkan undang-undang terorisme karena duduk dengan damai dalam protes, ada sesuatu yang sangat salah di Inggris.
Ketidakadilan
Asma menuturkan, selain menangkap dan menahan demonstran yang melakukan aksi damai pro Palestina, para dosen, dokter, dan profesional lainnya di Inggris juga diskors dari pekerjaan mereka. “Bahkan, mahasiswa dipaksa meninggalkan perkuliahan karena mengkritik pendudukan Zion*s dan mendukung pembebasan Palestina. Ketidakadilan ini juga terjadi di negara-negara demokrasi lainnya, termasuk Amerika Serikat dan Jerman,” cetusnya.
Dalam pandangan Asma, semua ini menggambarkan lelucon kebebasan berbicara yang sesungguhnya di negara-negara demokratis. “Mereka memperjuangkan dan menguliahi dunia tentang superioritas nilai-nilai liberalnya. Namun pada kenyataannya, mereka bersedia menginjak-injak dan membuangnya ketika kepentingan politik dan ekonomi mereka terancam,” sindirnya.
Ini karena, sambungnya, di bawah sistem demokrasi sekuler kapitalisme, keuntungan politik dan finansial akan selalu mengalahkan semua isu lainnya, termasuk melindungi kesucian hidup manusia.
“Jelas bahwa nilai-nilai dan keyakinan demokrasi sama saja, mudah dibentuk dan dibuang seperti hati nurani pemerintah yang memimpinnya,” ucapnya.
Sistem demokrasi, ungkapnya, memberikan ilusi bahwa kekuasaan diberikan kepada rakyat. “Padahal kenyataannya, kekuasaan tersebut berada di tangan elite penguasa atau orang kaya yang membentuk hukum dan kebijakan sesuai dengan kepentingan politik dan ekonomi mereka sendiri yang egois. Bahkan, kebebasan berbicara diberikan dan diambil dari rakyat berdasarkan apa yang secara politis menguntungkan pemerintah saat itu,” kritiknya.
Lebih lanjut, ia menilai, akuntabilitas sejati para penguasa hanyalah mimpi belaka karena mereka yang bertanggung jawab mempersenjatai Zion*s untuk melakukan genosida, dapat terhindar dari konsekuensi politik atau hukum apa pun.
Asma mengingatkan, semua ini hendaknya memberikan pelajaran yang jelas bagi umat Islam bahwa sistem demokrasi buatan manusia, apa pun bentuknya, tidak akan pernah mampu menjamin keadilan bagi suatu bangsa. Juga, lanjutnya, tidak memiliki landasan moral untuk menghentikan genosida.
“Penegakan hak asasi manusia tidak dapat diprediksi dan mudah berubah, serta terdapat garis tipis antara demokrasi dan otoritarianisme sebagaimana terlihat di Amerika Serikat saat ini dan berbagai negara demokrasi lainnya,” urainya.
Butuh Negara
Ia pun menegaskan, untuk menghentikan genosida di Gaza dan menghapus pendudukan Zion*s butuh negara yang benar-benar peduli terhadap kehidupan manusia, membela kemanusiaan, serta menentang ketidakadilan dan penindasan dalam segala bentuknya.
Negara ini, tambahnya, yang akan menjadi pelindung umat Islam dan din Islam, serta menggunakan militernya untuk memperjuangkan haknya. “Negara ini adalah Khilafah yang berdasarkan metode kenabian yang memerintah hanya dengan Al-Qur’an dan Sunah,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menekankan, jika ingin melihat berakhirnya pembantaian umat Islam di Palestina, Kashmir, Sudan, Yaman, dan di tempat lain, kita perlu bekerja dengan segera untuk mengembalikan negara ini. “Juga mendesak mereka yang berada di pasukan muslim untuk memberikan nusrah (dukungan) untuk pendirian negara ini tanpa ditunda,” tandasnya.
Terakhir, ia menutup dengan firman Allah Swt. surah An-Nur: 39, “Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila didatanginya air itu, ia tidak mendapatinya sesuatu apa pun.” [MNews/RA]
