[Kabar] Balita Tidak Mendapatkan Jaminan Kesehatan, Pengamat: Bukti Abainya Negara pada Kesehatan Generasi

Muslimah News, NASIONAL – Pada webinar Kepemilikan Jaminan Kesehatan Anak Usia Dini di Jakarta, Selasa (2-9-2025), bertajuk ”Kepemilikan Jaminan Kesehatan Anak Usia Dini”, Direktur Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) Irma Ardiana mengatakan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan menjadi salah satu upaya untuk memastikan keamanan dan keselamatan anak usia dini. Ia menjelaskan bahwa adanya jaminan Kesehatan akan berbuah tercapainya cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage.

Namun, sayangnya hal itu belum terwujud di Indonesia. Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, sebesar 47% anak usia kurang dari 1 tahun tidak memiliki jaminan kesehatan. Sementara itu, dari data Pemutakhiran Pendataan Keluarga pada 2024 masih ditemukan 25,42% anak usia dini dari kelompok keluarga miskin (desil 1–4) masih belum memiliki jaminan kesehatan.

Di sisi lain, angka kematian anak di Indonesia tinggi. Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk Tahun 2020 menyebutkan angka kematian anak sebesar 2,98 yang artinya terdapat sekitar 3 kematian anak usia 1–4 tahun dari seribu kelahiran hidup. Sementara angka kematian bayi juga masih tinggi, yakni sebesar 19,83 yang artinya 19–20 bayi dari 1.000 kelahiran bayi tidak berhasil hidup.

Penyebab kematian anak, khususnya anak balita, antara lain penyakit menular, penyakit tidak menular, serta kecelakaan. Penyebab kematian tersebut sejatinya bisa dicegah apabila anak mendapatlkan layanan kesehatan sejak dini.

Abai

Pengamat kebijakan publik dr. Arum Harjanti mengungkapkan, belum adanya jaminan kesehatan secara menyeluruh dan paripurna ini juga menunjukkan abainya negara atas upaya mewujudkan generasi sehat. “Bahkan juga menjadi bukti ketidakseriusan negeri dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas di tengah berbagai persoalan kesehatan pada generasi, termasuk tingginya angka stunting.,” ucapnya kepada MNews, Jumat (19-9-2025).

Layanan kesehatan, tegasnya, adalah hak dasar setiap rakyat, termasuk balita. “Bahkan balita sangat memerlukan layanan kesehatan yang prima dan mudah dijangkau setiap saat mengingat masa balita adalah masa rentan,” jelasnya.

Terlebih lagi, lanjutnya, masa itu merupakan periode tumbuh kembang yang akan berpengaruh pada kualitas masa depan generasi yang tentu akan berpengaruh terhadap masa depan bangsa dan negara. “Oleh karena itu, banyaknya anak balita yang belum mendapatkan jaminan kesehatan adalah satu persoalan besar bagi sebuah negara,” jelasnya.

Penerapan sistem kapitalisme, paparnya, meniscayakan adanya kesenjangan layanan kesehatan pada rakyat. “Pasalnya, prinsip dasar tata kelola negara berdasarkan sistem ini adalah meminimalkan peran negara. Negara, hanya berperan sebagai regulator yang membuat regulasi agar semua urusan dapat berjalan dengan baik. Negara menyerahkan berbagai urusan layanan rakyat kepada pihak lain, atau swasta,” bebernya.

Akibatnya, ia menyampaikan, akses layanan tergantung kepada kemampuan rakyatnya, siapa yang kuat alias punya uang yang mendapatkan layanan. “Kalaulah ada layanan gratis dari negara, itu hanya untuk sebagian kecil rakyat, dan layanan tersebut pun ala kadarnya. Tata kelola sistem kapitalisme yang diskriminatif ini tidak akan terjadi ketika negara menerapkan sistem Islam secara kafah dalam sistem Khilafah,” ujarnya.

Islam

Arum menuturkan, Islam memandang negara adalah pelayan dan pengurus rakyat. “Nabi Muhammad saw. menyebutkan bahwa negara atau penguasa adalah raa’in atau pengurus rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Taala. Khilafah wajib menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh rakyat, apalagi layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan. Dengan demikian, Khilafah akan memberikan jaminan kesehatan kepada rakyatnya termasuk balita secara menyeluruh,” jelasnya.

Ia mengingatkan dengan firman Allah Swt. dalam surah An-Nisa ayat 4, ”Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. ”

Jaminan ini, lanjutnya, juga meniscayakan diperolehnya layanan kesehatan secara mudah, cepat, dan gratis dengan layanan berkualitas. “Apalagi, Islam memandang generasi sehat merupakan salah satu aspek strategis untuk mewujudkan SDM yang berkualitas,” tuturnya.

Ia menerangkan, karena sehat merupakan salah satu unsur kesejahteraan, maka jaminan kesehatan termasuk yang akan dipenuhi oleh Khilafah. ”Dengan tata kelola layanan kesehatan sesuai tuntunan Islam, maka tidak ada anak yang tidak memililki jaminan kesehatan dalam Khilafah,” pungkasnya. [MNews/IK]