[Kabar] Aktivis: Aksi Mahasiswa Hendaknya Menderaskan Narasi Perubahan yang Sahih

Muslimah News, NASIONAL — Aksi protes kembali digelar berbagai elemen mahasiswa yang menuntut pembubaran DPR dan pertanggungjawaban Polri atas meninggalnya seorang driver ojek online bernama Affan yang tewas setelah terlindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi.

Massa aksi menilai peristiwa tersebut menunjukkan matinya demokrasi di Indonesia. Mereka juga menyoroti tindakan aparat yang dinilai sebagai kesalahan oknum semata.

Tuntutan mahasiswa tidak hanya soal tragedi Affan, tetapi juga bentuk kekecewaan terhadap lembaga DPR yang dianggap gagal menjalankan fungsi perwakilan rakyat. Sejumlah organisasi mahasiswa menilai DPR justru menjadi simbol kemandekan demokrasi di tanah air.

Kepada MNews, Sabtu (6-9-2025), aktivis pemuda dari Kalimantan Selatan, Marnina Ika Putri, S.Pd., M.Pd., menyatakan, aksi ini menegaskan rapuhnya sistem demokrasi sehingga perlu dideraskan narasi perubahan yang sahih.

Ia pun menyayangkan seruan mahasiswa masih terjebak pada narasi “kesalahan oknum” dan “matinya demokrasi”. “Padahal, DPR justru merupakan ruh demokrasi itu sendiri. Dari sanalah lahir undang-undang pesanan oligarki yang terus memeras rakyat,” ulasnya.

Ini karena demokrasi bukan sekadar cacat karena ulah individu, urainya, tetapi rusak sejak dalam desainnya sebab menempatkan kedaulatan pada manusia, membuka ruang transaksi politik, kompromi kepentingan, dan dominasi modal atas kebijakan publik.

“Jadi, menyalahkan aparat atau satu-dua anggota dewan, sama saja menutup mata dari akar masalah karena demokrasi sendiri adalah alat penindasan sistemis,” ucapnya.

Solusi Sejati

Menurut Marnina, solusi sejati dari persoalan ini tidak cukup dengan mengganti oknum, memperbaiki mekanisme, atau memoles wajah demokrasi. “Arah perubahan yang sahih hanya akan terwujud jika paradigma diganti total dari sekuler kapitalistis menuju Islam sebagai sistem kehidupan,” jelasnya.

Ini karena, lanjutnya, Islam meletakkan kedaulatan pada Allah Swt., bukan manusia. “Syariat menjadi sumber hukum, bukan suara mayoritas yang bisa dibeli. Negara dalam Islam—Khilafah—me-riayah (mengurus) umat dengan mengelola harta milik umum untuk kesejahteraan rakyat, menjamin keamanan dan kehormatan jiwa tanpa pandang bulu, menjadikan jabatan sebagai amanah yang diawasi secara ketat, membentuk generasi pemimpin umat, bukan sekadar pekerja industri,” paparnya.

Namun, urainya, perubahan seperti ini tidak lahir dari jalan kekerasan, melainkan dakwah yang istikamah, penyadaran politik Islam di tengah umat, serta konsolidasi ulama, mahasiswa, dan rakyat dalam satu visi perjuangan.

Dengan demikian, pungkasnya, sudah saatnya gerakan mahasiswa keluar dari jebakan demokrasi dan menderaskan narasi perubahan yang sahih, yaitu Islam sebagai solusi, Khilafah sebagai sistem, dan rida Allah Swt. sebagai tujuan. [MNews/RA]

Share on Facebook

Tweet