Penulis: Abdurrahman al-Maliki
Muslimah News, TELAAH KITAB — Berobat termasuk di antara perkara-perkara mubah dan merupakan salah satu urusan rakyat. Melindungi badan dari penyakit dan segala hal yang tidak baik termasuk urusan rakyat yang besar. Negara bertanggung jawab mengurusi urusan-urusan rakyat. Ini sebagaimana hadis, “Imam (pemimpin) bagaikan penggembala dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas penggembalaannya.”
Dengan demikian, negara bertanggung jawab mengadakan sarana pengobatan dan menghilangkan bahaya. Jika pengadaan sarana pengobatan bagi semua manusia tidak ada, akan berdampak pada terjadinya bahaya (kerusakan). Rasullah saw. bersabda, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun bagi orang lain.” (HR Ibnu Majah, Malik, dan Ahmad).
Dari aspek ini, pengobatan juga menjadi tanggung jawab negara. Pengadaan sarana pengobatan sebagai kewajiban negara dilihat dari aspek eksistensi pengobatan sebagai salah satu urusan di antara urusan-urusan yang wajib dilindungi negara. Demikian juga dari aspek bahwa tidak adanya pengadaan sarana pengobatan akan berbahaya bagi manusia.
Berdasarkan kedua aspek ini, pengadaan sarana pengobatan menjadi tanggung jawab negara. Selain itu, Rasulullah saw. pernah dihadiahi seorang dokter, lalu beliau menjadikan dokter itu untuk kaum muslim. Dengan demikian, perbuatan Rasul saw.menunjukkan bahwa beliau tidak menggunakannya dan mengambilnya untuk diri sendiri, tetapi menjadikannya untuk kaum muslim. Ini merupakan dalil bahwa pengobatan merupakan hak semua kaum muslim, bukan hak beliau saja.
Ketiga perkara ini, yakni keamanan, pendidikan, dan pengobatan merupakan kebutuhan primer bagi semua manusia. Pengadaannya untuk semua manusia menjadi tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara terhadap ketiga perkara ini sama, baik terhadap orang fakir, miskin, atau orang kaya karena merupakan kebutuhan primer bagi manusia.
Selain itu, harta yang dibayarkan untuk para guru itu tidak dikhususkan untuk pendidikan anak-anak kaum fakir dan miskin, tetapi bersifat umum meliputi orang fakir, miskin, dan kaya. Keamanan dan pengobatan juga merupakan hak semua manusia, baik fakir, miskin, kaya, kuat, atau lemah.
Meskipun pengadaannya bagi semua manusia menjadi tanggung jawab negara, seseorang tidak dilarang mengadakannya untuk dirinya sendiri. Artinya, seseorang boleh mengangkat seorang penjaga yang khusus untuk menjaga dirinya (body guard) atau rumahnya (satpam), boleh mendatangkan guru khusus untuk anak-anaknya, dan boleh berobat kepada dokter khusus dengan membayar upahnya. Boleh juga bagi seorang guru dan dokter mengambil upah.
Kebolehan seorang penjaga mengambil upah sudah jelas hukumnya. Adapun kebolehan seorang guru mengambil upah adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan dari sabda Nabi saw., “Sesungguhnya sesuatu yang lebih berhak kamu ambil sebagai upah adalah (dari mengajar) Kitabullah.” (HR Al-Bukhari).
Ini menunjukkan kebolehan seseorang mengadakan pendidikan untuk dirinya sendiri. Adapun kebolehan seorang dokter mengambil upah, hal itu berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Anas ra. yang berkata, “Nabi saw. pernah memanggil seseorang, lalu ia membekam beliau. Kemudian beliau memberinya sebagai upah satu sha’ atau dua sha’.” (HR Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad).
Pembekaman pada waktu itu termasuk bagian dari pengobatan yang dijalankan oleh dokter. Ini menunjukkan kebolehan seseorang untuk mengadakan sarana pengobatan untuk dirinya sendiri. Inilah jaminan Islam terhadap pemenuhan semua kebutuhan-kebutuhan primer bagi semua rakyat individu per individu secara menyeluruh. Islam juga mengadakan sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer yang diperlukan semua manusia.
Dengan hukum-hukum ini, politik ekonomi terealisasikan secara menyeluruh, menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang mampu, menjamin nafkah kaum fakir, miskin, orang-orang yang lemah secara fisik, serta para pengangguran. Hukum-hukum tersebut menjaminan pemenuhan semua kebutuhan-kebutuhan primer masing-masing individu rakyat terealisasi secara menyeluruh. Walhasil, sempurnalah upaya merealisasikan politik ekonomi Islam.
Sumber: Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam.
