[Kabar] Pengamat: Kapitalisme Menyebabkan Miliaran Penduduk Kesulitan Akses Air Bersih

[Kabar] Pengamat: Kapitalisme Menyebabkan Miliaran Penduduk Kesulitan Akses Air Bersih

Muslimah News, INTERNASIONAL — Menurut WHO (26-8-2025), 2,1 miliar penduduk sulit mengakses air bersih, setidaknya 1 dari 4 orang kekurangan air bersih, terutama di negara berkembang dan negara berkonflik. Laporan WHO serta UNICEF juga menunjukkan bahwa masyarakat di negara miskin dua kali lebih rentan kekurangan air minum yang aman dikonsumsi dibandingkan negara lain.

Berkaitan dengan hal itu, negara-negara hadir di Stockholm (24—28 Agustus 2025) pada peringatan World Water Week (Pekan Air Dunia) ke-35. Mereka membahas keterkaitan air dengan pemanasan global. Tema yang diangkat adalah “Water for Climate Action”, yakni menyoroti peran air dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Pertemuan tersebut difokuskan pada berbagai model dan membangun aliansi untuk membuka mekanisme pendanaan inovatif demi akses universal yang lebih aman.

Penyebab Utama

Kepada MNews, Sabtu (6-9-2025), pengamat kebijakan publik Kanti Rahmillah, M.Si. menyatakan, peringatan Pekan Air Dunia hampir tiap tahun terselenggara, tetapi krisis air bersih pada sebagian penduduk dunia tidak kunjung usai.

“Siapa saja yang mencermati persoalan ini akan menemukan bahwa penyebab utama krisis air di sebagian penduduk dunia adalah tata kelola negara yang kapitalistis,” tegasnya.

Sebagai bukti, ulasnya, privatisasi terjadi di hampir semua sektor, termasuk air. “Perusahaan-perusahaan besar yang menguasai sumber mata air mengatakan mereka melakukannya untuk efisiensi, tetapi kenyataannya berbeda. Air malah kian langka dan menjadi mahal,” urainya.

Selain itu, sambungnya, deforestasi besar-besaran untuk kepentingan industri terus dilakukan secara ugal-ugalan. “Laporan Forest Declaration Assessment menyebutkan bahwa luas deforestasi di Indonesia sepanjang 2023 mencapai 1,18 juta hektare, menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat kedua yang kehilangan hutan paling luas,” bebernya.

Belum lagi, ujarnya, pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) dan alih fungsi lahan makin brutal dilakukan. “Ini menyebabkan manusia kehilangan sumber air bersihnya,” jelasnya

Oleh karena itu, ia memandang, pertemuan internasional di Stockholm seharusnya tidak hanya membahas cara membangun aliansi untuk pendanaan, tetapi juga harus membahas akar persoalan, yaitu menghentikan privatisasi air, deforestasi, pencemaran DAS, hingga alih fungsi lahan pertanian oleh korporasi besar.

“Penghentian aktivitas tersebut harus dilakukan oleh negara yang tata kelolanya bukan kapitalisme. Sebabnya, kapitalisme adalah sistem yang melegalkan semua itu. Negara dalam kacamata kapitalisme hanyalah sebatas regulator, bukan pengurus umat,” cetusnya.

Tata Kelola Sahih

Untuk itu, Kanti mengingatkan, menjadi sebuah perkara urgen untuk beralih ke tata kelola yang sahih, yakni tata kelola Islam karena Islam sebagai ajaran yang paripurna telah sangat komprehensif mengatur tata kelola air.

“Islam memfungsikan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menyediakan air bagi masyarakat karena air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Upaya-upaya yang dilakukan akan benar-benar memperhatikan kemaslahatan umat,” urainya mengutip hadis riwayat Bukhari dan Muslim, “Imam/khalifah itu laksana penggembala dan hanya ia yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya.”

Ia memaparkan, agar daerah resapan tetap terpelihara dengan baik, negara bisa menentukan hima di daerah hulu. “Hima adalah kawasan yang didirikan secara khusus untuk melindungi tumbuh-tumbuhan dan kehidupan liar lainnya. Rasulullah saw. dan para khalifah setelahnya menetapkan beberapa hima,” terangnya.

Ia mencontohkan Khalifah Umar bin Khaththab yang menetapkan hima Al-Syaraf dan hima Al-Rabdah yang cukup luas di dekat Dariyah. “Sedangkan Khalifah Utsman bin Affan memperluas hima Al-Rabdah tersebut yang diriwayatkan mampu menampung 1.000 ekor binatang setiap tahunnya,” ungkapnya.

Untuk menjamin ketersediaan air bagi masyarakat, lanjutnya, Islam memiliki regulasi kepemilikan yang akan mengantarkan pada ketersediaan air yang melimpah.

“Sumber mata air, sungai, laut, selat, teluk, dan danau, seluruhnya adalah kepemilikan umum yang haram diprivatisasi dan dikomersialisasi. Pengelolaannya dilakukan oleh negara. Swasta tidak boleh terlibat, kecuali hanya masalah teknis yang itu pun harus di bawah kendali negara,” jabarnya.

Hal ini, jelasnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw. riwayat Abu Dawud dan Ahmad, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.”

Selain itu, urainya, Khilafah akan mengelola mata air sehingga semua rakyat bisa menikmatinya secara gratis, misalnya dengan mendirikan industri air bersih perpipaan yang menjangkau seluruh pelosok negeri. “Semua itu sangat niscaya terwujud dengan kekuatan pembiayaan oleh baitulmal,” ucapnya.

Ini karena, tandasnya, pengelolaan keuangan negara berbasis syariat Islam akan menjadikan kas negara dalam baitulmal akan selalu melimpah sehingga mampu menghadirkan teknologi tercanggih yang dapat menyelesaikan seluruh urusan manusia. [MNews/RA]

Share

One thought on “[Kabar] Pengamat: Kapitalisme Menyebabkan Miliaran Penduduk Kesulitan Akses Air Bersih”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *