Muslimah News, INTERNASIONAL— Kota Al-Fasher di Negara Bagian Darfur Utara, Sudan, telah menjadi pusat penderitaan bagi anak-anak, ungkap para aktivis kemanusiaan PBB, Rabu (27-8-2025). Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA) mengatakan situasi yang sudah parah di Darfur Utara terus memburuk pada tingkat yang mengkhawatirkan.
UNICEF menyebut di Al-Fasher, pengepungan milisi Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF) telah memutus jalur pasokan. Fasilitas kesehatan dan tim nutrisi keliling terpaksa menghentikan layanan karena persediaan habis dan tidak ada pasokan baru yang dapat masuk sehingga sekitar 6.000 anak menderita malnutrisi akut yang parah tanpa perawatan.
Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) mengatakan malanutrisi, penyakit, dan kekerasan merenggut nyawa anak-anak setiap hari di Al-Fasher. Diperkirakan 260.000 warga sipil, yang separuhnya adalah anak-anak, terperangkap di kota tersebut, terputus dari bantuan kemanusiaan selama lebih dari 16 bulan.
UNICEF juga mengatakan sejak dimulainya pengepungan Al-Fasher pada April 2024, di kota itu saja lebih dari 1.100 pelanggaran berat telah terverifikasi, termasuk pembunuhan dan kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik serius terhadap lebih dari seribu anak.
Terpuruk
Aktivis muslim asal Sudan Zeena as-Samit menilai, rangkaian penderitaan di Sudan tidak lepas dari terjadinya serangkaian kudeta di negeri itu. ”Serangkaian kudeta telah melanda rakyat Sudan, membuat mereka terpuruk akibat perang dan ketakstabilan,” tuturnya kepada Kantor Berita ideologis internasional, Ahad (31-8-2025).
Di bawah presiden Omar al-Bashir, lanjutnya, yang memerintah Sudan dengan tangan besi selama 30 tahun, telah menjerumuskan rakyat ke dalam pahitnya ketakadilan dan tirani, serta menjerumuskan negara ke dalam krisis ekonomi yang parah.
”Pemberontakan terhadap Al-Bashir ditanggapi dengan represif dan penganiayaan. Pada 2004, misalnya, pasukan militer bergerak ke Darfur di Sudan barat untuk menumpas gerakan pemberontak yang menuduh pemerintah pusat di Khartoum memarginalkan wilayah tersebut,” jelasnya.
Akibatnya, ia mengatakan, ratusan ribu warga Darfur mengungsi ke negara tetangga, Chad. “Situasi politik yang memburuk digambarkan oleh Menteri Luar Negeri AS saat itu, Colin Powell, sebagai genosida,” tukasnya.
Menurutnya, pemerintah Sudan telah mengabaikan pemenuhan kebutuhan pokok, membiarkan rakyat hidup dalam kemiskinan dan kekurangan, serta mengizinkan penggunaan pinjaman riba.
“Kondisi kesehatan juga tragis. Menurut sebuah statistik yang diterbitkan oleh situs web Sudan Now pada 2018, satu dari 20 anak di Sudan menderita malnutrisi, dan penyakit seperti malaria dan skistosomiasis menyebar, mencapai dua juta kasus,” bebernya.
Zeena mengatakan, tidak ada kepedulian terhadap rakyat, sementara rakyat kelaparan dan hidup dalam kemiskinan yang parah. “Kebijakan pemerintah Omar al-Bashir dengan mencabut subsidi roti dan bahan bakar, kenaikan harga kebutuhan pokok, kelangkaan berbagai barang, berlanjutnya kebijakan keuangan yang didiktekan oleh Dana Moneter Internasional dan lembaga lainnya, serta memburuknya kondisi kesehatan, berdampak besar pada ketidakpuasan seluruh rakyat Sudan,” ulasnya.
Ia melanjutkan, protes dan demonstrasi meletus, dan api revolusi berkobar melawan pemerintahan ini di seluruh kota di Sudan. “Rezim ini digulingkan pada 2019 setelah Kementerian Pertahanan mengumumkan pengunduran diri Al-Bashir dan militer akan menjalankan urusan negara,” jelasnya.
Meskipun rezim Bashir telah digulingkan, sambungnya, penderitaan rakyat Sudan terus berlanjut di bawah bayang-bayang konflik yang dilancarkan oleh negara-negara Barat dan diawasi oleh organisasi-organisasi dunia.
”Penderitaan ini tidak akan berhenti dan tidak akan berakhir, kecuali aturan-aturan syariat diterapkan secara kafah. Negara dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah semata, tidak tunduk kepada musuh. Menjadikan pengibaran panji-panji Islam dan penerapan aturan-aturannya sebagai tujuan,” pungkasnya. [MNews/IA]
