[Kabar] Aktivis: Sudan Memiliki Sejarah Kolonialisme yang Menyebabkannya Terpecah Belah

Muslimah News, INTERNASIONAL — Latar belakang sejarah kolonialisme Sudan penting untuk dipahami, termasuk sejarah pemerintahan di wilayah Sudan itu sendiri.

Hal ini disampaikan aktivis muslimah Tsuroyya Amal Yasna kepada Kantor Berita ideologis internasional, Sabtu (23-8-2025). Ia mengemukakan, imperialisasi Inggris pada abad ke -19 mendorong Sudan terpecah belah dan berkonflik.

“Inggris menjajah Sudan pada 1899. Sebagian disebabkan persaingan kekaisaran yang sengit antara Inggris dan Prancis dalam perebutan Afrika,” ujarnya.

Perebutan Afrika sendiri, lanjutnya, adalah invasi, penaklukan, dan kolonisasi sebagian besar Afrika oleh tujuh kekuatan Eropa Barat yang didorong oleh Revolusi Industri Kedua pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 pada era Imperialisme Baru oleh Belgia, Prancis, Jerman, Britania Raya, Italia, Portugal, dan Spanyol. “Oleh karena itu, Inggris bertekad untuk mengamankan kendali atas Mesir dan Sungai Nil karena merupakan salah satu dari dua jalur perdagangan ke koloni-koloninya di India dan Afrika Selatan,” ucapnya.

Penting

Ia mengatakan, alasan utama Inggris melakukan invasi militer ke Sudan pada 1898 karena posisi penting Sudan bagi Inggris, termasuk dalam mengamankan jalur perairan strategis untuk kepentingan ekonominya

“Pasukan Kekaisaran Inggris, termasuk tokoh-tokoh seperti Sir Winston Churchill, bertempur melawan pasukan Khalifah Sudan dalam Pertempuran Omdurman. Pertempuran ini melibatkan perebutan ibu kota Khartoum di bawah kepemimpinan Hebert Kitchner dari Inggris-Mesir,” urainya.

Pasukan Inggris-Mesir, sambungnya, mampu sepenuhnya membangun eksistensi dan pengaruh mereka di koloni Sudan melalui beberapa perjanjian dan kebijakan administratif yang menetapkan kekuasaan kondominium gabungan Inggris-Mesir dengan Sudan di bawah kepemimpinan Kerajaan Inggris dan Khedive Mesir.

“Secara teori, Mesir berbagi peran pemerintahan, tetapi dalam praktiknya, struktur Kondominium memastikan kendali penuh Inggris atas Sudan. Para gubernur dan inspektur biasanya adalah perwira Inggris, meskipun secara teknis bertugas di Angkatan Darat Mesir, dan tokoh-tokoh kunci dalam pemerintahan dan pegawai negeri sipil selalu lulusan universitas dan sekolah militer Inggris. Hal ini pada akhirnya menjadi mekanisme yang digunakan Inggris untuk mengendalikan Sudan hingga pembentukan negara Sudan yang berdaulat dan merdeka pada 1 Januari 1956,” paparnya.

Di sisi lain, terangnya, Darfur diserbu dan diduduki Inggris pada 1916 dengan menduduki ibu kota Al-Fashir. “Inggris melepaskan kendali langsungnya pada tahun 1953, tetapi konflik tetap terjadi seperti biasa di wilayah yang sebelumnya diduduki Inggris,” imbuhnya.

Ini karena, jelasnya, Inggris menguasai wilayah tersebut melalui pendekatan klasik, yakni adu domba dan kuasai, baik secara etnis maupun agama.

“Komunitas yang lebih “Arab” di utara diberdayakan atas komunitas yang lebih “Afrika” di barat dan selatan. Pemerintah Inggris membagi negara itu menjadi dua wilayah yang berbeda, Sudan Utara dan Selatan. Melalui proses yang disebut “Kebijakan Selatan”, Sudan Selatan dikelola secara terpisah dari wilayah Utara yang lebih maju secara ekonomi,” bebernya.

Kemudian, tuturnya, di wilayah selatan yang menganut kepercayaan agama animisme, kegiatan misionaris Kristen pun dimulai. “Akibatnya, Sudan Selatan modern yang memisahkan diri dari Sudan pada 2011 terdiri dari 60% Kristen, 34% animisme, dan 6% muslim. Ini adalah pembagian suku yang telah menjadi pemecah selama dua hingga tiga dekade terakhir,” ungkapnya.

Kolonialisme Politik dan Budaya

Setelah agresi dan penjajahan Inggris dari tahun 1896 M hingga 1956 M, sambungnya, beberapa dekade berikutnya Sudan menghadapi kolonialisme politik dan budaya tidak langsung, penyebaran nilai-nilai kapitalisme yang busuk, dan perjuangan kolonialisme lama dan baru antara Inggris dan Amerika.

“Akibatnya, Sudan sebagai sebuah negara telah berada dalam kondisi konflik dan kekerasan yang terus-menerus sejak kemerdekaannya pada 1956 hingga saat ini melalui suntikan senjata besar-besaran yang telah memperbesar perpecahan etnis dan politik oleh Amerika dan Inggris,” imbuhnya.

Bahkan, bebernya, Amerika khususnya, telah menggunakan militer untuk melakukan banyak kudeta sejak kudeta Nimieri pada 1969. “Sudan pun berada di bawah pengaruh Amerika dan memiliki aliansi politik yang kuat dengan Amerika Serikat sejak tahun 1972,” ucapnya.

Petualangan minyak Sudan dimulai dengan perusahaan minyak Amerika, Chevron, yang menemukan cadangan minyak di Distrik Bentiu, Sungai Nil Hulu.

“Selama periode Jaffar Nimeri (1969—1985) sebagai agen AS, ia secara alami menyambut baik hubungan diplomatik yang lebih kuat dengan AS. Pada 1982, Sudan menerima lebih banyak bantuan AS daripada negara lain di Afrika sub-Sahara dalam bentuk bantuan militer. Dalam kunjungan Nimeiri ke AS pada 1983, Ronald Reagan menekankan pentingnya Sudan di bawah pengaruh AS,” urainya.

Kemudian, ia mengemukakan, Amerika Serikat mengawasi pelaksanaan pemisahan Sudan Selatan pada 2011 di bawah pemerintahan Obama. “Hal ini terjadi setelah AS menciptakan gerakan separatis yang disebut Tentara/Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA/M) pada 1983 dipimpin oleh agennya, John Garang, yang berupaya menyatukan semua pemberontak dan gerakan mereka menjadi satu gerakan,” ujarnya.

Berikutnya, ia menuturkan, Ketua Partai Umma Nasional Al-Sadiq al-Mahdi yang dikenal karena kesetiaannya kepada Inggris dan memimpin Sudan (1986—1989), kemudian digulingkan oleh kudeta Omar al-Bashir. “Pada 2005, rezim Al-Bashir dan SPLM/A menandatangani Perjanjian Perdamaian Komprehensif (CPA) yang dimulai pada awal 2000-an dalam naungan Otoritas Antarpemerintah untuk Pembangunan (IAD) di bawah kepemimpinan Kenya didukung oleh AS, Inggris, dan Norwegia,” terangnya.

CPA menetapkan pemerintahan satu negara dua sistem, lanjutnya, dengan Sudan Utara menerapkan hukum syariat, sementara Sudan Selatan tetap sekuler yang menghasilkan kemerdekaan Sudan Selatan pada 2011. Setahun kemudian, katanya, Perjanjian Perdamaian Sudan Timur (ESPA) ditandatangani.

“Jadi, Amerikalah yang membawa Presiden Al-Bashir dan kelompoknya ke tampuk kekuasaan pada 1989 hingga 2019 untuk memusatkan pengaruh AS di negara tersebut dan menerapkan gagasan pemisahan wilayah Selatan. Akibatnya, Sudan, baik di utara maupun selatan, menjadi wilayah yang sepenuhnya berada di bawah pengaruh AS,” terangnya.

Meskipun demikian, ulasnya, Eropa, terutama Inggris karena pengaruhnya di bekas Sudan dan agen-agennya di negara itu, terus berupaya melakukan intervensi sebisa mungkin untuk mendapatkan kembali pengaruhnya di Sudan atau setidaknya mencoba berbagi pengaruhnya dengan Amerika, meskipun hanya sedikit.

Ketiadaan Peradaban Islam

Dalam pandangan Tsuroyya, banyaknya permasalahan Sudan saat ini dapat dilihat sebagai ketiadaan peradaban Islam di dunia dan di kawasan, serta terdapat korelasi langsung dengan penderitaan manusia.

“Membayangkan Islam dan Negara Khilafah sebagai solusi bukanlah mimpi yang sia-sia. Sebaliknya, hal itu harus menjadi aspirasi yang nyata. Sudan telah menderita di bawah kapitalisme, lebih parah daripada kebanyakan negara lain. Sudan telah makmur dalam segala hal di bawah Islam dan tentu saja dapat kembali makmur,” tandasnya. [MNews/RA]