Muslimah News, NASIONAL — Koalisi Barisan Guru (Kobar) Indonesia mengingatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar tidak sembrono dalam meredistribusi guru aparatur sipil negara (ASN) ke sekolah swasta. Aliansi organisasi guru dari berbagai daerah itu menilai, ada sejumlah permasalahan yang akan terjadi jika program tersebut tidak dijalankan dengan hati-hati.
Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Guru Seluruh Indonesia Soeparman Mardjoeki Nahali mengatakan, program redistribusi ASN ini berpotensi menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap para guru di sekolah swasta.
Kebijakan ini muncul karena banyaknya pengajuan dari sekolah swasta yang meminta agar guru mereka yang dipindah ke sekolah negeri lantaran diangkat menjadi ASN dipindahkan kembali. Alasannya, saat itu sekolah swasta banyak kehilangan guru terbaik mereka.
Namun, menurutnya, kondisi telah berubah karena saat ini banyak sekolah swasta yang kekurangan murid sehingga terancam kekurangan anggaran. ”Hal itu lantaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang selama ini menjadi penopang utama sekolah swasta bergantung pada jumlah murid,” jelasnya. Ia mengkhawatirkan, kalau pemerintah terlambat membantu, PHK massal bisa terjadi pada guru swasta karena ada sejumlah satuan pendidikan swasta yang bakal gulung tikar.
Menghambat
Pemerhati pendidikan Layli Triana menilai, ketimpangan tenaga pendidik ini akan menghambat terwujudnya pemerataan pendidikan. ”Pendidikan yang bermutu dan merata merupakan hak dasar setiap warga negara. Namun hingga kini, pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi problem, terutama terkait distribusi tenaga pendidik. Ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta, serta antara wilayah perkotaan dan pelosok, terus menjadi isu yang menghambat terwujudnya pemerataan pendidikan secara nasional,” tuturnya kepada MNews, Senin (4-8-2025).
Ia memaparkan, berdasarkan data yang disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mut’i, hingga saat ini terdapat 110 ribu guru swasta yang telah lulus seleksi guru ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kemudian ditempatkan di sekolah negeri. “Akibatnya sekolah swasta mengalami kekurangan guru tetap yang kompeten. Ketimpangan ini berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan yang diterima peserta didik, terutama sekolah yang berada di daerah pelosok atau daerah 3T karena keterbatasan SDM dan infrastruktur,” kritiknya.
Oleh karena itu, ia menambahkan, diperlukan solusi yang benar-benar permanen untuk mengatasi kekurangan guru terutama di daerah 3T. ”Diperlukan kebijakan yang tepat antara pemerintah pusat dan daerah mengingat masalah ini sudah bergulir cukup lama, tetapi belum kunjung teratasi. Bukan karena minimnya ide, tetapi minimnya komitmen pemimpin pusat dan daerah,” terangnya.
Kebijakan redistribusi guru ini, kata Layli, perlu persiapan dan kinerja yang terstruktur sehingga bukan sebatas tambal sulam untuk mengatasi solusi kekurangan guru di sekolah swasta, tetapi harus memperhatikan profesionalitas serta sebaran guru di sekolah negeri dan swasta.
”Pemerintah seharusnya segera menyelesaikan masalah pengangkatan guru honorer dan melakukan pemerataan tugas guru di seluruh negeri,” harapnya.
Islam
Ia menegaskan, negara bisa mencontoh Islam dalam menjamin pemerataan guru di setiap negeri yang berada di bawah naungan Khilafah. ”Sejarah Islam mencatat bagaimana perhatian besar Khilafah terhadap pendidikan dan pemerataan guru dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan tsaqafah Islam,” ucapnya bangga.
Layli mencontohkan, Khalifah Umar bin Khaththab mengutus guru-guru ke berbagai wilayah kekhalifahan Islam untuk menyebarkan ilmu. ”Begitu juga pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, banyak didirikan madrasah dan perpustakaan. Salah satunya adalah Baitul Hikmah (perpustakaan dan pusat penelitian) di Baghdad. Guru-guru dikirim ke wilayah yang jauh untuk memastikan pendidikan merata, termasuk ke daerah-daerah non-Arab yang baru masuk Islam,” bebernya.
Dalam Islam, ucapnya, guru juga dimuliakan dengan diberi dukungan berupa gaji, fasilitas, dan penghargaan dari negara. ”Selain itu, Islam juga menghapus diskriminasi dalam pendidikan. Semua orang, baik kaya maupun miskin, wilayah kota atau desa, berhak mendapatan pendidikan yang sama kualitasnya. Hal ini tentu akan mewujudkan pemerataan pendidikan sekaligus pemerataan guru ke berbagai tempat,” paparnya.
Terakhir, ia menekankan, kebijakan pemerataan guru merupakan tanggung jawab negara untuk mencerdaskan rakyatnya. Namun, menurutnya, jika kebijakan ini dilakukan tanpa ada upaya mempersiapkan kualitas guru dan kesejahteraan guru tentu hanya akan menimbulkan masalah baru. ”Maka dari itu, hanya dengan penerapan Islam kafah saja yang akan mampu mewujudkan pemerataan kebutuhan guru tanpa mengesampingkan aspek profesionalitas guru itu sendiri,” pungkasnya. [MNews/IA]

Maa syaa Allah, semoga kita selalu Istiqomah dalam Dakwah menegakkan kembali Khilafah
Maa syaa Allah, semoga kita selalu Istiqomah dalam Dakwah menegakkan kembali Negara Islam