Muslimah News, FOKUS — Revisi Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) yang tengah digodok DPR mendapat sorotan tajam dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, ada sejumlah pasal krusial yang berpotensi melemahkan fungsi KPK.
KPK menilai bahwa setidaknya ada 17 isu krusial. Salah satu yang disorot adalah usulan dalam RUU HAP agar penyadapan hanya boleh dilakukan setelah ada izin dari hakim pengawas. Dalam draf RUU tersebut, Pasal 83 menyatakan bahwa penyadapan harus mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri dalam waktu 1×24 jam sejak permohonan diajukan.
Dalam konteks KPK, regulasi semacam ini dapat menjadi pintu masuk bagi kebocoran informasi. Ini sebagaimana diungkapkan Deputi Penindakan KPK Asep Guntur, “Ketika izin penggeledahan harus melalui sistem peradilan biasa, bukan tidak mungkin bocor. Informasi akan sampai duluan ke pihak yang sedang diperiksa.”
Kegundahan KPK tentu beralasan di tengah korupsi yang makin sistematis, terstruktur, dan masif. Sampai pertengahan 2025 saja berbagai kasus korupsi berskala besar yang melibatkan pejabat tinggi, BUMN, dan sektor swasta terungkap.
Kasus korupsi terbesar tahun ini, misalnya, melibatkan PT Pertamina Patra Niaga dan anak usahanya dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang selama periode 2018—2023. Kejaksaan Agung mengungkap bahwa praktik korupsi ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp968,5 triliun.
Kasus lain, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditangkap oleh KPK atas tuduhan suap dan menghalangi penyidikan dalam kasus yang melibatkan Harun Masiku, politisi buron sejak 2020. Hasto diduga menyuap pejabat pemilu untuk mengamankan kursi parlemen dan menginstruksikan Masiku untuk menghindari penyelidikan. KPK juga tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di Bank Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) terkait dana iklan fiktif yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp222 miliar akibat selisih bayar.
Dilemahkan Sejak Lama
Proses pelemahan KPK sebagai lembaga independen yang mendapatkan mandat untuk melakukan pemberantasan korupsi disinyalir telah dilakukan sejak lama. Para oligarki politik dan ekonomi yang selama ini terusik dengan kesigapan KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi di berbagai sektor, tidak menghendaki KPK mempunyai kekuatan yang memungkinkan lembaga tersebut melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka.
Pintu masuk utama untuk melemahkan KPK adalah dengan melakukan revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau lebih dikenal dengan UU KPK. Wacananya telah bergulir sejak 2015. Akhirnya, pada September 2019 DPR mengesahkan revisi UU 30/2002 tentang KPK menjadi UU 19/2019 dengan sejumlah kewenangan yang telah dihilangkan atau direduksi.
Merespons UU KPK tersebut, pimpinan KPK saat itu mengajukan judicial review ke MK mengenai 26 poin yang dianggap sebagai upaya pelemahan kewenangan KPK. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh MK pada Maret 2021. Beberapa poin dalam revisi UU KPK yang diduga sebagai upaya pelemahan KPK di antaranya adalah: 1) pelemahan independensi KPK; 2) pembentukan Dewan Pengawas dengan sejumlah kewenangan yang membatasi kewenangan Pimpinan KPK; 3) kewenangan untuk menerbitkan SP3 dan penghentian penuntutan; dan 4) alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Saat revisi dilakukan pada 2019, pemerintah beralasan bahwa revisi UU KPK dilakukan karena lembaga KPK bisa menghambat upaya investasi. Akan tetapi, yang tidak dikemukakan pemerintah dan DPR secara eksplisit adalah bahwa mereka takut pada penyadapan yang dilakukan KPK. Dalam rekam jejak KPK, mereka telah berulang kali menyadap pejabat pemerintah dan anggota DPR.
Di antara kasus yang pernah terungkap melalui penyadapan adalah kasus penyuapan menteri kehutanan MS Kaban dan anggota DPR pada 2007, penyuapan hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada 2015, kasus penyuapan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan pada 2015, dan lain-lain. Revisi RUU HAP 2025 disinyalir juga melemahkan fungsi KPK dalam penyadapan ini.
Faktor Ideologis
Meskipun KPK berkomitmen memberantas korupsi, nyatanya gurita korupsi sudah mencengkeram semua lembaga di negeri ini. Seluruh kebijakan yang ditetapkan seolah tidak bisa dilepaskan dari praktik korupsi.
Jika ditelisik lebih mendalam, sulitnya pemberantasan korupsi bukan sekadar faktor teknis, tetapi lebih karena faktor ideologis. Sistem kehidupan sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan telah menjadikan manusia tidak berlandaskan agama. Mereka tidak memiliki kontrol internal untuk mencegah dirinya melakukan perbuatan dosa. Ini juga terjadi pada para penguasanya. Mereka membuang agama dari kehidupan bernegara dan menjadikan standar perbuatan mereka bukan halal haram, melainkan manfaat materi semata.
Kehidupan sekuler juga menghilangkan kontrol eksternal. Kehidupan yang individualistik menjadikan masyarakat fokus pada kehidupannya sendiri tanpa peduli pada kehidupan orang lain. Hubungan antarmanusia hanya sebatas materi. Inilah yang menjadikan korupsi berjemaah makin menggurita. Pelaku korupsi merasa lebih baik saling menutupi agar kepentingan aman terjaga daripada saling melaporkan.
Selain itu, sistem politik demokrasi yang berbiaya mahal menumbuhsuburkan politik transaksional. Bukan rahasia lagi bahwa seseorang yang mencalonkan dirinya untuk masuk parlemen akan membutuhkan banyak biaya. Lahirlah dari sini cukong politik, yakni orang-orang yang memberikan dana untuk pemenangan salah satu calon.
Wajar saja jika banyak pejabat pada awal masa jabatannya sibuk mengembalikan uang milik sponsornya. Ia akan melakukan berbagai cara, termasuk mencari celah untuk korupsi dalam setiap programnya.
Terlebih, sistem politik demokrasi yang sekuler hanya akan menjaring para politisi yang bervisi bisnis. Mereka mencalonkan dirinya menggunakan hitung-hitungan materi. Walhasil, saat menjabat, mereka akan memosisikan dirinya sebagai pedagang yang sedang “berjualan” pemenuhan kebutuhan hidup pada rakyat dan “berjualan” kebijakan kepada para pengusaha. Semua itu semata untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya.
Sanksi bagi koruptor yang lahir dari akal manusia juga tidak menciptakan efek jera. Berdasarkan riset ICW, koruptor hanya dihukum rata-rata dua tahun oleh pengadilan. Jaksa Pinangki, misalnya, yang sudah terbukti merugikan negara triliunan rupiah hanya menjalani hukuman penjara selama satu tahun satu bulan, jauh dari vonis majelis hakim tingkat banding yang menghukum Pinangki dengan pidana empat tahun penjara. Belum lagi sel tahanan koruptor yang mewah, berbeda 180 derajat dengan sel tahanan rakyat biasa. Semua itu makin mengikis rasa keadilan di tengah rakyat.
Oleh karena itu, sekuat apa pun KPK berusaha memberantas korupsi, selama sistem demokrasi masih diterapkan, korupsi tidak pernah akan berhenti karena demokrasi adalah penyebab tindak korupsi makin subur. Para pejabat bahu-membahu melakukan korupsi, politik saling sandera menjadikan mereka saling menutupi aib agar tidak terbongkar.
Islam Mampu Memberantas Korupsi
Karena korupsi bersifat ideologis maka penyelesaiannya harus bersifat ideologis. Sistem politik demokrasi telah gagal mewujudkan pemerintahan yang bersih dari para koruptor, sedangkan sistem Islam dipastikan mampu menjamin pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi. Pasalnya, Islam memiliki mekanisme yang ampuh dalam mencegah korupsi.
Mekanisme Islam dalam mencegah korupsi adalah:
Pertama, sistem kehidupan Islam menjadikan akidah sebagai landasan kehidupan. Dengan landasan ini seseorang akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Swt. dalam setiap perbuatan yang dilakukannya. Ia menyadari konsekuensi setiap perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kesadaran ini akan melahirkan takwa pada diri seseorang sehingga ia akan melakukan sesuai dengan perintah Allah Swt.
Dalam Al-Qur’an surah Al-Mujadalah ayat 7 Allah Swt. berfirman yang artinya, “Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
Keyakinan seperti ini yang menjadi jaminan adanya kontrol internal. Baik rakyat maupun pejabat akan memperhatikan perilakunya agar sesuai dengan perintah Allah Swt. Sedangkan korupsi tentu mengundang murka Allah Swt. maka akan dihindari.
Kedua, sistem politik Islam menandaskan bahwa jabatan adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah saw., “Kalian semua adalah pemimpin dan akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Seorang amir yang mengurus banyak orang adalah pemimpin dan akan ditanya tentang mereka.” (Muttafaq ’alaihi).
Di dalam Islam, motivasi menjadi penguasa semata untuk mengabdi kepada Allah Swt. dengan mengurus rakyat. Ia akan amanah dan kapabel sebab seseorang yang tidak memiliki kemampuan tidak akan berani mencalonkan diri menjadi pejabat. Rasulullah saw. bersabda, “Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya.“ (Muttafaq alaih).
Selain itu, sistem politik Islam bersifat tunggal, simpel, dan berbiaya murah. Hanya khalifah yang diberi kewenangan untuk mengangkat atau mencopot pejabat negara. Dengan demikian, tidak ada praktik politik transaksional (jual beli jabatan dan kebijakan) yang lumrah terjadi di sistem demokrasi.
Ketiga, sistem sanksi menjerakan. Sanksi bagi pejabat yang korupsi adalah takzir yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim atau kadi. Syekh Abdurrahman al-Maliki dalam kitab Nizhamul Uqubat hlm. 78—89 menjelaskan bentuk sanksi bagi koruptor bisa mulai dari yang paling ringan, seperti sekadar nasihat atau teguran dari hakim, bisa berupa penjara, pengenaan denda (gharamah), pengumuman pelaku di hadapan publik atau media massa (tasyhir), hukuman cambuk, hingga sanksi yang paling tegas, yaitu hukuman mati. Teknisnya bisa digantung atau dipancung. Berat ringannya hukuman takzir ini disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan.
Demikianlah persoalan korupsi akan tuntas dengan menerapkan syariat Islam sehingga terwujud pemerintahan yang bersih. Keadilan dan kesejahteraan terwujud di tengah masyarakat. Semua itu hanya akan terwujud jika Islam kafah diterapkan dalam sistem Khilafah Islam. [MNews/IA-RR]

persoalan korupsi akan tuntas dengan menerapkan syariat Islam sehingga terwujud pemerintahan yang bersih
Maa syaa Allah setiap permasalahan kehidupan hanya bisa diselesaikan dengan diterapkannya Sistem Islam secara Kaffah dalam Naungan Khilafah Islamiyyah