Hari Anak Nasional Ke-41: Solusi Utopis Sistem Kapitalistis

Hari Anak Nasional Ke-41: Solusi Utopis Sistem Kapitalistis

Penulis: Arini Retnaningsih

Muslimah News, FOKUS — Hari Anak Nasional (HAN) diperingati setiap 23 Juli sebagai momen untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia. Pada 2025, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), telah merilis tema utama “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045”. Selain itu, ada beberapa subtema berkelanjutan untuk HAN 2025, yaitu bebas stunting, pendidikan inklusif, perlindungan anak dari kekerasan, perkawinan anak, dan anak cerdas digital: aman dan positif di dunia maya. (IDN Times, 16-7-2025).

Tahun ini adalah HAN ke-41. Artinya, telah 41 tahun Hari Anak Nasional diperingati sejak disahkan melalui Keputusan Presiden No. 44/1984. Ironisnya, sekalipun sudah berpuluh kali diperingati, HAN dari tahun ke tahun selalu menyisakan masalah yang tidak kunjung usai, bahkan terus bertambah. Pemerintah juga telah membuat UU khusus untuk perlindungan anak, yakni UU 35/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, semua upaya ini seolah membentur dinding besar yang tidak bisa ditembus.

Permasalahan Anak Kian Marak

Permasalahan anak di Indonesia, dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang berbeda-beda. Ada beberapa persoalan yang angka prevalensinya tampak turun, ada juga yang justru naik dan permasalahannya kian bervariasi.

Terkait persoalan stunting, misalnya, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa prevalensi stunting Indonesia 2024 adalah 19,8%. Memang ada penurunan, tetapi secara global—berdasarkan data UNICEF dan WHO—angka prevalensi stunting Indonesia masih menempati urutan tertinggi ke-27 dari 154 negara yang memiliki data stunting.[i]

Solusi yang diangkat dalam persoalan stunting ini adalah MBG (makan bergizi gratis), di samping solusi yang ada sebelumnya, melalui intervensi gizi terhadap remaja putri dan ibu hamil. Namun, program MBG banyak terkendala persoalan. Dari alokasi dana, penyelenggaraan, sampai banyaknya kasus keracunan. Program ini dari awal memang kontroversial. Dengan anggaran yang begitu besar, Program MBG dianggap lebih efektif untuk membuka lapangan kerja yang memungkinkan kepala keluarga bekerja secara layak sehingga mampu meningkatkan ekonomi dan mencukupi kebutuhan pokok keluarga.

Persoalan pendidikan anak juga ruwet. Sistem penerimaan murid baru (SPMB) membuat banyak anak yang tidak bisa masuk sekolah negeri karena domisili yang jauh. Belum lagi persoalan kualitas pendidikan. Kebijakan 50 siswa satu kelas di Jabar—yang diklaim akan menurunkan angka putus sekolah—ternyata berdampak pada penurunan kualitas pembelajaran.

Dengan 50 siswa, bagaimana guru akan mampu memantau perkembangan setiap siswa dengan baik? Padahal, sekolah bukan sekadar transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan budi pekerti. Bisa kita prediksikan bagaimana produk sistem pendidikan kita pada masa mendatang. Angka bullying di sekolah, tawuran, dan pergaulan bebas, kemungkinan besar juga akan meningkat.

Dari seluruh persoalan anak, tindak kekerasan terhadap anak menjadi persoalan yang menonjol. Data pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan jumlah kasus dan korban kekerasan anak (0—17 tahun) mengalami kenaikan beberapa tahun terakhir. Hingga November 2024, angkanya sudah mencapai 14.308 kasus dengan 15.886 korban.

Temuan lain dari Simfoni PPA menunjukkan, kekerasan anak memiliki pola yang sama dari tahun ke tahun. Pertama, pelaku kekerasan anak didominasi orang terdekat dan orang tua termasuk yang tertinggi setelah pacar/teman anak. Kedua, jumlah kasus terbanyak terjadi di dalam rumah tangga.[ii]

Angka kekerasan yang terdata ini hanya apa yang dilaporkan dan tercatat. Sedangkan yang tidak tercatat boleh jadi lebih besar lagi karena persoalan kekerasan terhadap anak sering kali tertutupi dinding-dinding rumah yang tertutup. Anak juga sering tidak berani mengadukan tindak kekerasan orang tuanya, atau tidak tahu harus mengadukan ke siapa. Inilah yang menjadikan kekerasan dalam keluarga layaknya gunung es yang tampak di permukaannya saja.

Kekerasan terhadap anak juga merambah dunia maya. Judi online, pornografi, bullying, hingga kekerasan seksual, makin mengancam anak-anak Indonesia di ruang digital. Badan Pusat Statistik (2021) mencatat bahwa 89% anak usia lima tahun ke atas menggunakan internet hanya untuk media sosial. Hal ini meningkatkan risiko mereka terpapar konten berbahaya.

Memang pemerintah telah memperkenalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Namun melihat praktik berbagai aturan selama ini, seperti pembatasan dan pemblokiran akun-akun judol, pornografi, L8-67, dan sebagainya, yang tidak pernah berlaku efektif, ancaman dunia digital akan tetap membayangi.

Solusi Parsial bagi Permasalahan Sistemis

Persoalan anak bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Di sekitar anak, ada keluarga, sekolah, masyarakat, negara, ditambah dunia maya. Masing-masing pihak ini juga tidak berdiri sendiri-sendiri. Keluarga, misalnya, menciptakan keluarga harmonis yang membuat anak tumbuh dan berkembang dengan baik, bukan semata-mata peran orang tua. Orang tua harus memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anak. Untuk mendapat penghasilan, orang tua harus bekerja, hidup dalam sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara.

Berbicara sistem ekonomi, negara kita saat ini menerapkan sistem ekonomi kapitalistis. Akses terhadap sumber daya hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki modal. Sedangkan orang yang tidak atau hanya sedikit memiliki modal, menjadi makin miskin. Kesenjangan pun kian lebar antara yang miskin dan kaya. Kondisi ini lalu bisa memicu stres pada orang tua dan berimpas ketakmampuan mengurus anak yang berujung pada kekerasan terhadap anak, penelantaran, perdagangan anak, gizi buruk, dan stunting.

Kapitalisme juga menyebabkan disfungsi keluarga. Negara kapitalis selalu mempromosikan partisipasi ekonomi perempuan sebagai bentuk pemberdayaan perempuan dalam pembangunan. Akibatnya, para ibu lebih sibuk dengan pekerjaan daripada mengurus keluarga atau mengasuh anak.

Permasalahan yang muncul di sekolah, apabila kita telusuri ujung penyebabnya, juga akibat pengaturan oleh negara, dari kurikulum yang sekuler, kebijakan yang salah, dan perekrutan guru yang tidak didasarkan profesionalitas. Begitu pula permasalahan di dunia digital. Tidak sedikit negara yang mampu menerapkan kontrol akses internet di negaranya, seperti Cina, Brunei, dan beberapa negara lain. Lalu, mengapa Indonesia tidak bisa?

Inilah pembahasan yang salah dari faktor-faktor penyebab munculnya persoalan anak. Pembahasannya selalu terhenti di keluarga, sekolah, atau efek dunia digital. Tidak ada yang membahas bahwa semua persoalan tersebut pada dasarnya adalah kegagalan negara dalam melindungi anak Indonesia. Tidak ada upaya untuk menelaah lebih dalam bahwa peran negara yang minimalis dalam sistem kapitalistis berimplikasi besar dalam memunculkan kemiskinan, disfungsi keluarga, merebaknya tayangan merusak, atau buruknya implementasi hukum.

Semua faktor kembali lagi pada sistem yang saat ini diterapkan. Sistem liberalisme yang masuk melalui media-media digital adalah hasil penerapan aturan sekuler kapitalisme. Begitu pula hukum yang merupakan hasil penerapan demokrasi, penyusunannya diserahkan kepada keterbatasan pikiran dan akal manusia. Rasa iba manusia telah membuat hukum rajam, hukuman mati, atau hukuman di hadapan khalayak, ditolak. Akibatnya, hukum menjadi mandul, tidak berefek pencegahan, bahkan tidak membuat jera pelaku kejahatan.

Dengan demikian, berbagai persoalan anak pada dasarnya disebabkan oleh penerapan sistem yang rusak, sistem yang hanya melahirkan kerusakan dan kebobrokan di semua lini kehidupan. Sudah selayaknya sistem ini kita tinggalkan, berpindah pada sistem yang memuliakan generasi, yang telah terbukti saat diterapkan menghasilkan anak-anak berkualitas. Sistem itu adalah Islam.

Islam Melindungi Anak

Secara sistem, penerapan Islam secara sempurna akan menjamin penghapusan semua persoalan anak. Islam adalah satu-satunya agama yang tidak hanya mengatur ritual atau aspek ruhiah. Islam juga merupakan akidah siyasi, yaitu akidah yang memancarkan seperangkat aturan untuk mengatur kehidupan.

Islam memiliki mekanisme untuk melindungi anak secara total, dari tumbuh kembang fisik, kepribadian, hingga kesejahteraannya. Hal ini tecermin pada bagaimana syariat Islam mengatur hukum-hukum pengasuhan, penyusuan, dan nafkah.

Para ibu boleh beraktivitas di luar rumah, tetapi setelah tugasnya sebagai ibu dan pengatur rumah ditunaikan secara sempurna. Mencari nafkah tidak diwajibkan atas mereka sehingga mereka bisa berkonsentrasi penuh menjalankan kewajiban mengurus dan mengasuh anak-anak. Dalam hal ini, apabila ayah atau para wali tidak memberikan nafkah, negara bisa memaksa mereka untuk mengeluarkan nafkah melaui jalur hukum. Inilah pencegahan stunting dan gizi buruk yang paling efektif pada anak karena tujuan pengasuhan anak dalam Islam adalan mencegah anak dari kebinasaan.

Dalam masalah ekonomi, Islam mewajibkan negara menyediakan lapangan kerja yang luas agar para kepala keluarga dapat bekerja dan memberikan nafkah untuk keluarganya. Semua sumber daya alam strategis adalah milik umat yang dikelola negara. Negara berkewajiban mendistribusikan seluruh hasil kekayaan negara untuk kesejahteraan warga negara, termasuk anak, baik untuk mencukupi kebutuhan pokok, kesehatan, maupun pendidikan.

Islam menghargai kebebasan, tetapi tetap menjaga agar kebebasan tersebut bernilai positif untuk kehidupan. Media massa, internet, dan sarana-sarana penyebaran pemikiran dan informasi, berada di bawah kendali negara, dibatasi hanya boleh menyebarkan apa yang sesuai dengan ajaran agama dan bernilai produktif bagi umat. Negara berhak untuk membuat aturan dalam hal ini.

Penerapan sistem Islam juga menjaga suasana takwa terus hidup di tengah masyarakat. Negara berkewajiban membina warga negara sehingga ketakwaan individu menjadi pilar bagi pelaksanaan hukum-hukum Islam. Individu bertakwa tidak akan melakukan pelanggaran hukum terhadap anak-anak. Masyarakat yang bertakwa juga akan selalu mengontrol agar individu tidak melakukan pelanggaran. Dengan demikian, masyarakat menjadi pilar kedua dalam pelaksanaan hukum syarak.

Pilar ketiga adalah penegakan hukum oleh negara. Negara menjalankan syariat secara sempurna dalam segala bidang untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan anak. Negara juga menerapkan sistem sanksi yang tegas bagi para pelanggar hukum, seperti pemerkosa dicambuk 100 kali jika belum menikah, dirajam jika sudah menikah. Penyodomi akan dibunuh. Pembunuh anak akan dikisas, yakni balas bunuh, atau membayar diat sebanyak 100 ekor unta yang jika dikonversi saat ini bernilai lebih dari Rp3 miliar. (Sistem Sanksi dalam Islam, Abdurrahman al-Maliki, 1990). Begitu pun tindak kejahatan lain, ditetapkan hukuman tegas yang membuat orang-orang berpikir beribu kali sebelum melakukan tindakan kejahatan.

Penerapan sistem Islam secara utuh ini akan menyelesaikan masalah-masalah anak secara tuntas, bukan solusi parsial yang memunculkan berbagai persoalan baru. Penerapan sistem ini hanya bisa dilakukan dalam institusi negara Islam, yaitu Khilafah Islamiah yang akan menerapkannya secara sempurna tanpa diskriminasi. Orang dewasa ataupun anak-anak, muslim maupun nonmuslim, laki-laki atau perempuan, semua mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara.

Hanya dalam sistem yang telah terbukti dari sejarah penerapannya selama kurang lebih 13 abad inilah, anak-anak dapat tumbuh dengan aman, menjadi calon-calon pemimpin, calon-calon pejuang dan calon generasi terbaik. Anak terlindungi, umat maju seluruhnya. Generasi hebat akan terwujud secara nyata, bukan lagi utopia. [MNews/GZ]


[i] https://www.kemenkopmk.go.id/perlu-terobosan-dan-intervensi-tepat-sasaran-lintas-sektor-untuk-atasi-stunting

[ii] https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-22-II-P3DI-November-2024-217.pdf

Share

2 thoughts on “Hari Anak Nasional Ke-41: Solusi Utopis Sistem Kapitalistis”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *