[Politik Ekonomi Islam] Kerusakan Konsep Keadilan Sosial

[Politik Ekonomi Islam] Kerusakan Konsep Keadilan Sosial

Penulis: Abdurrahman al-Maliki

Muslimah News, TELAAH KITAB — Berdasarkan uraian sebelumnya, sosialisme secara keseluruhan adalah rusak, baik sosialisme sejati, seperti sosialisme Karl Marx dan sejenisnya, atau sosialisme semu (pseudo so cialism), seperti sosialisme negara yang populer di negeri-negeri Islam dan dipropagandakan oleh sebagian penguasa di negeri-negeri Arab. Sekarang tinggal masalah keadilan sosial yang sudah menjadi wacana publik.

Keadilan sosial bukanlah sistem ekonomi seperti sosialisme. la hanya merupakan teori yang bertujuan untuk mengurangi kezaliman yang amat mengerikan akibat penerapan sistem kapitalisme di tengah masyarakat. Keadilan sosial jelas merupakan upaya untuk menambal kebobrokan sistem kapitalisme.

Meskipun dimaksudkan untuk menambal kekurangan dan kebusukan sistem kapitalisme, sebenarnya konsep keadilan sosial adalah konsep yang juga zalim. Keberadaannya justru memperpanjang umur kapitalisme dan kebusukannya. Contoh keadilan sosial adalah memberikan uang pensiunan kepada para pegawai negeri dan memberikan bonus kepada para pekerja, memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan secara gratis bagi orang-orang miskin. Contoh-contoh semacam ini bukanlah bentuk keadilan sosial, tetapi merupakan kezaliman sosial.

Mengapa para pegawai negeri yang terakreditasi—ketika sudah tua— mendapatkan pensiun dari negara? Sebaliknya, pekerja, tukang semir sepatu, tukang kebun, sopir, dan sebagian anak-anak bangsa yang lain yang kekurangan tidak mendapatkan hal yang sama. Mengapa pula pekerja mendapatkan bonus? Adapun para pedagang di atas kereta api atau bus, penjual koran, tukang semir sepatu, dan yang sejenisnya tidak mendapatkannya? Mengapa pula pelayanan kesehatan dan pendidikan hanya gratis bagi kaum fakir miskin dan tidak gratis bagi semua manusia?

Sesungguhnya semua realitas ini menunjukkan dengan jelas bahwa konsep keadilan sosial (dalam kapitalisme) ini nyatanya merupakan kezaliman sosial. Pasalnya, negara sesungguhnya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi seluruh umat, orang per orang, seperti kesehatan, pendidikan, bantuan hukum, dan pemeliharaan keamanan. Semua ini berlaku, baik bagi si miskin ataupun si kaya, si kuat atau si lemah karena mereka sama-sama membutuhkannya. Negaralah yang bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan semua kebutuhan primer (basic needs) setiap orang secara menyeluruh. Negara juga harus membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka masing-masing.

Jaminan ini berlaku umum bagi siapa saja yang tidak mampu mencapai pemenuhan kebutuhan tersebut secara menyeluruh. Dengan demikian, pegawai negeri ataupun tukang semir sepatu sama-sama berhak memperoleh alat pemenuhan yang mereka butuhkan, yakni pemenuhan yang menyeluruh atas kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) mereka. Tidak boleh terjadi bahwa yang memperoleh tunjangan pensiun dan bonus hanyalah orang-orang tertentu.

Dengan demikian, keadilan sosial sebenarnya merupakan kezaliman sosial. Lebih dari itu, eksistensinya merupakan obat bius (narkotika) untuk membius manusia supaya tidak sadar (lupa) akan kebobrokan sistem kapitalisme. Semua ini tidak lain merupakan upaya untuk memperpanjang umur sistem kapitalisme dan penerapannya.

Oleh karena itu, jelas kita tidak boleh mempropagandakan sosialisme, apalagi berupaya untuk menerapkannya. [MNews/RY-YG]

Sumber: Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *