State Capture Tumbuh Subur dalam Demokrasi Kapitalisme

State Capture Tumbuh Subur dalam Demokrasi Kapitalisme

Muslimah News, FOKUS — State capture (corruption) menjadi topik yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di Rusia, Jumat (20-6-2025). Prabowo menyebut state capture sebagai bahaya besar yang mengintai Indonesia sebagai negara berkembang. Menurutnya, masalah ini sangat serius dan harus segera diselesaikan.

Prabowo menjelaskan, state capture adalah kolusi antara kapitalis besar dan pejabat pemerintahan serta elite politik. Menurutnya, kolusi ini tidak membantu mengentaskan kemiskinan atau memperluas kelas menengah.

Sebagai solusi atas state capture, Prabowo menyatakan bahwa kompromi antara sosialisme dan kapitalisme menjadi jalan yang ia pilih. Prabowo menegaskan, “Saya memilih jalan kompromi, mengambil yang terbaik dari sosialisme dan kapitalisme.”

Ia menilai, sosialisme murni sudah terbukti tidak berhasil karena terlalu utopis, sedangkan kapitalisme murni menghasilkan ketimpangan. Oleh karenanya, ia memilih menggunakan kreativitas, inovasi, dan inisiatif kapitalisme, tetapi tetap menjalankan intervensi pemerintah untuk memberantas kemiskinan, kelaparan, dan melindungi yang lemah. Ia mengakui bahwa untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Benarkah jalan kompromi ini bisa dilakukan dan menjadi solusi atas state capture?

Korupsi dan Kolusi Menggurita

Tawaran solusi Prabowo terkesan berputar-putar. Untuk menyolusi state capture, ia menawarkan kompromi antara kapitalisme dan sosialisme, tetapi tetap membutuhkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Ia ingin mengatasi state capture, tetapi syaratnya pemerintahan harus bersih dari korupsi, padahal masalahnya adalah korupsi itu sendiri. Alhasil, pemerintah tampak bingung dalam menyelesaikan masalah korupsi yang sudah demikian menggurita di negeri ini.

Fakta menunjukkan, jumlah kasus korupsi sangat tinggi di Indonesia. Sepanjang 2024 terdapat 1.280 perkara korupsi ditangani Polri yang melibatkan 830 tersangka dan merugikan negara hingga Rp4,8 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 4.182 pengaduan dari masyarakat, menetapkan 163 tersangka, menggelar 5 operasi tangkap tangan, menetapkan 6 tersangka TPPU, dan menetapkan 4 tersangka korporasi.

“Klasemen Liga Korupsi Indonesia”, istilah yang digunakan untuk menyebut kasus korupsi yang menyebabkan kerugian terbesar, nyatanya senantiasa diisi oleh korporasi. Sebut saja kasus Pertamina (Rp968,55 triliun), PT Timah (Rp300 triliun), BLBI (Rp138 triliun), PT Duta Palma Group (Rp78 triliun), PT TPPI (37,8 triliun), PT Asabri (22,7 triliun), PT Asabri (Rp22,7 triliun), PT Jiwasraya (16,8 triliun), dan yang terbaru adalah kasus Wilmar Group (Rp11,8 triliun). Semua kasus ini melibatkan korporasi dan para kapitalis besar yang bekerja sama dengan oknum pejabat hingga merugikan negara dalam jumlah yang luar biasa. Kasus-kasus ini merupakan realitas state capture di Indonesia.

Kerugian negara pada tiap kasus juga makin besar hingga disebut megakorupsi. “Takhta” tertinggi dipegang oleh kasus Pertamina dengan kerugian hampir Rp1 kuadriliun. Kalau mau dibandingkan, anggaran untuk pendidikan, misalnya, hanya Rp665 triliun dan anggaran kesehatan hanya Rp187 triliun. Jika digabungkan, anggaran kedua sektor tersebut masih kalah besar dengan nilai korupsi Pertamina. Sungguh mencengangkan.

Tumbuh Subur dalam Demokrasi Kapitalisme

State capture sejatinya merupakan konsekuensi penerapan sistem politik sekuler demokrasi kapitalisme. Sistem ini berasaskan sekularisme yang menihilkan peran agama dalam aktivitas politik maupun ekonomi. Akibatnya, keuntungan materi (kapital) menjadi tujuan yang terus dikejar dalam aktivitas berpolitik dan berekonomi, meski dengan menghalalkan segala cara.

Selain itu, sistem demokrasi kapitalisme kental dengan politik transaksional karena penguasa membutuhkan modal superbesar untuk maju dalam kontestasi sehingga membutuhkan kucuran dana dari para pengusaha (kapitalis). Sebagai contoh, beberapa calon kepala daerah pada Pilkada 2024 mengaku telah mengeluarkan uang puluhan miliar rupiah. Tentu para calon tersebut tidak memiliki dana sebesar itu sehingga mereka melakukan kolusi dengan para kapitalis untuk mendapatkan dana segar.

Sebagai kompensasi, para pengusaha kapitalis tersebut akan menuntut balas budi dalam bentuk kebijakan penguasa yang pro kapitalis. Selanjutnya, lahirlah regulasi yang menguntungkan kapitalis dan merugikan rakyat, misalnya UU Cipta Kerja yang memudahkan perizinan demi investasi. UU ini juga mengepras (memotong) aturan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), yaitu berupa penyederhanaan proses AMDAL, pengurangan kewajiban penyusunan AMDAL untuk kegiatan tertentu, dan berkurangnya partisipasi publik dalam proses AMDAL. Dampaknya, kerusakan alam yang makin parah akibat penambangan atau perkebunan.

Ironisnya, kolusi antara kapitalis raksasa dan penguasa tidak hanya terjadi pada jalur ilegal, tetapi juga jalur legal, yaitu atas nama investasi. Dengan dalih investasi, para kapitalis besar (lokal dan asing) bisa mendapatkan hak untuk mengelola tambang, hutan, laut, lahan, dan kekayaan alam lainnya dalam jangka waktu puluhan tahun sehingga bisa mengeruk keuntungan yang sangat besar. Kasus tambang nikel di kawasan Raja Ampat merupakan contoh konkret kerusakan alam akibat ulah para kapitalis yang direstui penguasa atas jargon investasi.

Hubungan gelap antara penguasa dan pengusaha ini terus terjalin meski mengorbankan kemaslahatan rakyat. Rakyat selalu menjadi korban kebijakan dan regulasi yang dibuat berdasarkan kompromi penguasa dan pengusaha.

Akibatnya, kehidupan rakyat makin menderita. Kekayaan alam diserahkan kepada para kapitalis besar sehingga banyak rakyat yang hidup miskin. Rakyat tidak mendapatkan manisnya hasil tambang, tetapi hanya mendapatkan pahitnya limbah yang merusak alam dan memutus penghidupan mereka.

Inilah fasad yang Allah Taala kabarkan dalam QS Ar-Rum ayat 41, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” Fasad ini merupakan akibat pengaturan politik dan ekonomi dengan sistem sekuler demokrasi kapitalisme—yang sungguh bertolak belakang dengan pengaturan Islam.

Selama negara menerapkan sistem demokrasi kapitalisme, state capture akan terus tumbuh subur. Adapun penggabungan konsep sosialisme dengan kapitalisme, tidak akan menghapus watak asli kapitalisme itu sendiri, yaitu menuhankan materi. Selama fondasi negara masih tetap sekularisme yang menghilangkan peran agama, state capture akan tetap menggurita.

Khilafah, Pemerintahan yang Bersih

Sistem pemerintahan Islam (Khilafah) merupakan pemerintahan yang bersih. Khilafah mampu secara efektif mencegah terjadinya state capture sejak aspek mendasar, yaitu asas kehidupan masyarakat. Akidah Islam menjadi asas kehidupan dalam Khilafah, baik bagi individu, masyarakat, maupun negara. Setiap individu memiliki keimanan dan ketakwaan yang kukuh sehingga bersikap jujur dan tidak menjadikan jabatan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri dengan perbuatan korup.

Para pejabat dalam Khilafah akan memandang jabatan sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai dengan hukum syariat dan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Taala pada Hari Akhir. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah Jilid II hlm. 158 menjelaskan bahwa penguasa haruslah orang yang kuat, yaitu memiliki kekuatan kepribadian (syahsiah) berupa kekuatan akal (akliah) dan jiwa (nafsiah). Dengan kata lain, penguasa harus memiliki kepribadian Islam.

Selain itu, penguasa harus memiliki sifat takwa dalam dirinya dan dalam kepemimpinannya terhadap umat. Rasulullah saw. bersabda, “Dahulu, jika Rasulullah saw. mengangkat seorang pemimpin atas pasukan atau detasemen, beliau berpesan kepadanya dengan ketakwaan kepada Allah dalam dirinya sendiri dan agar ia memperlakukan kaum muslim yang bersamanya dengan baik.” (HR Muslim dan Ahmad).

Islam memiliki mekanisme untuk mencegah dan mengatasi kolusi dan korupsi agar tidak menjadi besar dan meluas hingga menggerogoti negara.

Pertama, Khilafah akan membentuk kepribadian islami pada individu-individu rakyat melalui sistem pendidikan berbasis akidah Islam. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan dalam kitab Muqaddimah ad-Dustur Pasal 165—167, “Kurikulum pendidikan wajib berlandaskan akidah Islam. Seluruh materi pelajaran dan metode pengajaran dalam pendidikan disusun agar tidak menyimpang dari landasan tersebut. Strategi pendidikan adalah membentuk pola pikir islami (akliah islamiah) dan jiwa yang Islami (nafsiah islamiah). Seluruh materi pelajaran yang akan diajarkan disusun atas dasar strategi tersebut. Tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian islami (syahsiah islamiah) dan membekalinya dengan ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah kehidupan. Metode pendidikan dirancang untuk merealisasikan tujuan tersebut. Setiap metode yang berorientasi bukan kepada tujuan tersebut dilarang.”

Dengan sistem pendidikan Islam, akan terwujud individu-individu yang memiliki integritas, termasuk ketika menjadi pejabat. Mereka tidak silau dengan harta dan kemewahan dunia karena hati mereka terpaut pada akhirat. Mereka tidak tergoda untuk mengambil harta yang bukan haknya karena yakin setiap dirham yang diperoleh dari jalan haram akan mengantarkan pada kerugian, yaitu siksa neraka.

Kedua, sistem rekrutmen pejabat dalam Khilafah sederhana dan murah, tetapi efektif. Penguasa dalam Khilafah harus memenuhi tujuh syarat, yaitu laki-laki, muslim, balig, berakal, merdeka, adil, dan mampu (kapabel). Khalifah dipilih oleh ahlul-ḥall wal-’aqd yang merupakan orang-orang bertakwa dan prosesnya dibatasi waktu tiga hari dengan malamnya sehingga tidak membutuhkan biaya besar. Hal ini menutup celah adanya politik transaksional dan potensi adanya pemilik modal yang menjadi cukong politik. Proses pemilihan akan berjalan secara jujur dan transparan, tidak ada praktik politik uang.

Adapun penguasa selain khalifah, yaitu wali (gubernur) dan amil (bupati/wali kota) akan dipilih oleh khalifah secara langsung berdasarkan tujuh syarat yang sudah disebutkan. Dengan demikian, tidak ada celah politik transaksional dalam pemilihan kepala daerah.

Ketiga, khalifah wajib menjalankan pemerintahan dengan hukum Islam. Dalam kitab Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah Jilid II hlm. 163 dijelaskan bahwa penguasa wajib untuk memerintah dengan Kitabullah dan Sunah Rasul-Nya, serta dilarang untuk melirik kepada selain Islam atau mengambil sesuatu pun dari selain Islam. Penguasa terikat dengan batas-batas yang ditentukan Al-Qur’an dan Sunah.

Keempat, pengelolaan harta baitulmal harus sesuai syariat. Khalifah memang memiliki wewenang untuk mengelola harta baitulmal sesuai pendapat dan ijtihadnya, tetapi pengelolaan itu tidak boleh menyimpang dari hukum syariat (Syekh Abdul Qadim Zallum, Sistem Pemerintahan Islam, hlm. 149).

Terdapat peringatan yang sangat keras agar penguasa tidak “menyentuh” (menyalahgunakan) harta kekayaan umum dengan alasan apa pun. Ini berdasarkan hadis Rasulullah saw., “Sesungguhnya aku menugaskan beberapa orang laki-laki di antara kalian untuk mengurusi hal-hal yang dikuasakan kepadaku oleh Allah. Lalu salah seorang dari kalian datang dan berkata, ‘Ini milikmu dan yang ini hadiah yang dihadiahkan kepadaku.’ Kenapa ia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya, sampai datang kepadanya hadiah, jika ia benar? Demi Allah, tidak seorang pun dari kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, kecuali ia akan menanggungnya pada Hari Kiamat.” (HR Bukhari).

Kelima, khalifah akan melakukan pengawasan terhadap harta para pejabat. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khaththab ra., beliau menghitung harta pejabat sebelum dan sesudah menjabat. Jika ada kenaikan yang tidak wajar, pejabat tersebut harus membuktikan sumbernya. Jika tidak bisa membuktikan sumbernya, negara akan menyita harta yang diduga tidak sah tersebut (harta ghulul) dan dimasukkan ke baitulmal.

Keenam, terdapat sanksi tegas dan menjerakan bagi siapa pun yang terbukti melakukan tindakan khianat terhadap harta umat. Hukuman untuk koruptor adalah takzir, yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh khalifah atau kadi. Bentuk takzir mulai dari yang paling ringan, seperti nasihat atau teguran, sampai yang paling tegas, yaitu hukuman mati. Berat ringannya hukuman disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan (Syekh Abdurrahman al-Maliki, Nizham al-Uqubat, hlm. 78—89). Selain itu, koruptor wajib mengembalikan harta yang dikorupsi kepada negara (baitulmal).

Dengan penerapan syariat Islam kafah, state capture bisa dicegah dan harta baitulmal bisa digunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslim. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]

Share

2 thoughts on “State Capture Tumbuh Subur dalam Demokrasi Kapitalisme”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *