Muslimah News, FOKUS— Kenaikan gaji hakim Indonesia resmi diumumkan Presiden Prabowo Subianto dengan lonjakan tertinggi mencapai 280% bagi golongan paling junior. Pengumuman disampaikan saat pelantikan 1.451 hakim baru di Gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat, Kamis (12-6-2025).
Kenaikan gaji ini dinilai oleh Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan sebagai langkah progresif untuk memperbaiki fondasi keadilan dari akar rumput. Menurutnya, fokus kebijakan tersebut adalah kepada peningkatan kesejahteraan para hakim muda, terutama yang bertugas di daerah sangat strategis.
“Dalam konteks itu, kenaikan gaji hingga 280% bukan angka fantastis, melainkan bentuk keadilan struktural yang selama ini terabaikan,” ungkapnya. Ali menyebutkan pemberian penghidupan yang layak bagi para hakim muda merupakan bagian dari upaya negara menjaga integritas sistem hukum Indonesia.
Dengan kenaikan gaji ini Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto berharap para hakim tidak lagi melakukan pelayanan transaksional. “Saudara-saudara perlu mengingat, sekali saja saudara terjerumus melakukan pelayanan transaksional maka ibarat meminum air laut, semakin diminum, semakin haus,” ujar Sunarto dalam acara pembinaan bagi hakim di Hotel Mercure, Jakarta Pusat, Jumat (13-6-2025). Sunarto juga memperingatkan aparat peradilan yang terbukti menerima gratifikasi akan langsung dicopot, berapa pun besar uang yang mereka terima.
Kenaikan Gaji Solusi Menghilangkan Gratifikasi?
Wacana menaikkan gaji sebagai solusi menghilangkan gratifikasi bersandar pada logika homo economicus, yakni manusia sebagai makhluk rasional yang bertindak berdasarkan hitungan untung-rugi materiel. Dalam logika ini, makin tinggi insentif legal yang diterima, semisal gaji dan tunjangan maka makin kecil kemungkinan seseorang mencari keuntungan ilegal.
Namun, teori ini tidak sepenuhnya berlaku. Adanya naluri cinta harta dalam diri manusia menyebabkan setinggi apa pun gajinya, keinginan untuk memperkaya diri melebihi dari yang sekarang dimiliki bisa saja muncul dalam diri manusia.
Faktanya, gaji besar tidak serta-merta menghilangkan niat jahat. Banyak hakim yang menerima tunjangan layak tetap saja tertangkap karena suap. Ini menunjukkan bahwa akar masalah korupsi atau gratifikasi pada lembaga kehakiman tidak hanya terletak pada aspek kesejahteraan, tetapi pada lemahnya integritas pribadi, sistem pengawasan, serta penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang rendah.
Hakim adalah sosok yang secara konstitusional dipercaya menjadi penjaga keadilan dan pelindung hak warga negara. Tanggung jawab sebesar itu tidak cukup dipikul oleh gaji, ia hanya bisa ditopang oleh integritas dan kesadaran spiritual yang mendalam dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sekularisme
Lemahnya integritas pribadi dan penghayatan agama yang rendah tidak bisa dilepaskan dari sistem hidup yang menaungi negeri ini, yaitu sekularisme, termasuk sistem hukumnya. Sistem hukum yang tegak di atas sekularisme menjadikan agama hanya berperan di ranah privat. Pengaturan urusan publik diserahkan kepada aturan manusia yang lemah dan terbatas. Standar halal haram, baik buruk, serta benar salah tidak menjadi acuan penegakan hukum dan keadilan. Asalkan menguntungkan dan bermanfaat, apa pun akan dilakukan.
Dalam masyarakat seperti ini tidak ada mekanisme internal yang menjadi panduan individu untuk memiliki integritas dalam menegakkan keadilan. Masyarakat pun kehilangan fungsi sebagai alat kontrol eksternal untuk meminimalkan kejahatan. Negara juga abai dalam menjaga dan mengurus umat.
Selain sistem pengawasan berbasis sistem, permasalahan mendasarnya justru karena tidak ada pengawasan internal yang melekat dan berdimensi ruhiyah. Konsekuensi dari sistem hukum dan peradilan sekuler yang menafikan keberadaan Allah mengakibatkan mereka melakukan sesuatu berdasarkan manfaat atau kepentingan demi memenuhi nafsu serakahnya.
Selain itu, sistem peradilan sekuler yang menerapkan peradilan berjenjang memungkinkan terdakwa yang tidak puas terhadap vonis hakim mengajukan banding. Dengan begitu, keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya bisa dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Harapannya dengan mekanisme tersebut, kepastian hukum dan keadilan tercipta. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, yakni ketakpastian hukum karena putusan yang berubah-ubah sesuai jenjang pengadilan. Tidak jarang pengadilan berjenjang ini justru menjadi ladang basah pelaku mafia peradilan untuk jual beli vonis, baik dengan suap maupun gratifikasi.
Lembaga peradilan selama ini juga belum mampu memberikan sanksi tegas yang menimbulkan efek jera pada penanganan permasalahan hakim. Hakim yang bermasalah sering kali hanya dikenakan hukuman disiplin atau denda yang tidak signifikan. Jika pun dipenjarakan, terkesan hanya untuk meredam amarah publik sebab di penjara mereka akan mendapatkan sel mewah.
Pada titik inilah integritas sistem hukum sekuler sulit diwujudkan sebab kerusakannya bukan sekadar gaji yang rendah dan buruknya moral penegak hukum, tetapi justru terletak pada asasnya yang sekuler yang menafikan aturan dari Zat Yang Maha Adil Allah Taala.
Sistem Islam Menjamin Integritas para Hakim
Sistem peradilan Islam merupakan satu kesatuan sistem Islam yang terpancar dari akidah Islam, termasuk sistem pendidikannya. Dalam kitab Usus at-Ta’lim fi Daulah al-Khilafah hlm. 10Syekh Abu Yasin rahimahullah menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah, “Pertama, membangun kepribadian islami, pola pikir (akliah) dan jiwa (nafsiah) bagi umat, yaitu dengan cara menanamkan tsaqafah Islam berupa akidah, pemikiran, dan perilaku islami ke dalam akal dan jiwa anak didik. Oleh karenanya, harus disusun dan dilaksanakan kurikulum negara Khilafah untuk merealisasikan tujuan tersebut. Kedua, mempersiapkan anak-anak kaum muslim agar di antara mereka menjadi ulama-ulama yang ahli di setiap aspek kehidupan, baik ilmu-ilmu keislaman (ijtihad, fikih, peradilan, dan lain-lain) maupun ilmu terapan.”
Sistem pendidikan seperti ini akan menghasilkan individu yang jika menjadi hakim akan memiliki iman dan takwa yang kuat sehingga memiliki integritas dalam menegakkan keadilan. Motivasi ruhiyah akan mendominasi dalam setiap pelaksanaan hukum. Terlebih khalifah akan memilih para hakim dengan kualifikasi yang sangat ketat dari orang-orang yang amanah, memenuhi kualifikasi hakim (kafa’ah), memiliki etos kerja tinggi (himmah), serta dikenal ketakwaannya.
Dalam kitab Ajhizah ad-Daulah al-Khilafah fi al-Hukmi wa al-Idarati (Struktur Negara Khilafah, Pemerintahan dan Administrasi) hlm. 186 disebutkan bahwa orang yang mengurusi peradilan disyaratkan harus muslim, merdeka, balig, berakal sehat, adil, fakih (menguasai berbagai pengetahuan tentang hukum syariat), dan memahami aplikasi hukum terhadap berbagai fakta.
Terkait gaji para hakim, Al-Hafizh Ibnu Hajar al-’Ashqalani rahimahullah dalam Fath al-Bari‘ mengatakan, ”Gaji (ar-rizqu) adalah apa yang telah ditetapkan oleh imam (khalifah) yang diambil dari baitulmal untuk yang melaksanakan kemaslahatan-kemaslahatan kaum muslim. Hakim atau kadi termasuk orang yang boleh digaji dengan dana dari baitulmal.”
Khalifah akan memberikan gaji yang menyejahterakan kepada para hakim sehingga tidak tergoda suap, hadiah, dan yang sejenisnya. Disamping itu, masih ditambah insentif perumahan, transportasi, dan lain-lain. Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang menangani tugas untuk kami, sedangkan ia tidak memiliki rumah, hendaklah ia mengambil rumah, atau tidak memiliki istri, hendaklah ia menikah, atau tidak memiliki pembantu, hendaknya ia mengambil pembantu, atau tidak memiliki kendaraan, hendaklah ia mengambil kendaraan. Siapa saja yang mengambil selain itu maka ia telah berbuat curang.” (HR Ahmad dan Abu Dawud).
Hukum yang diterapkan oleh para hakim pun hanya bersumber dari wahyu yaitu Al-Qur’an dan Sunah. Peran hakim bukan membuat hukum, tetapi hanya menggali hukum dari nas-nas syariat. Pembuat hukum adalah Allah Swt. Penerimaan dan penerapan hukum-hukum Allah merupakan manifestasi ketakwaan. Oleh karenanya, dalam proses penerapan hukum, yang dominan adalah motivasi ruhiyah. Motivasi ini akan menjadi kendali yang menuntun para hakim untuk tetap berada di jalan Allah saat memutuskan perkara.
Dalam peradilan Islam tidak dikenal sistem berjenjang. Hukum Islam bersifat tetap, vonis yang telah diputuskan tidak bisa dibatalkan. Ini sebagaimana kaidah syariat, “al-ijtihad la yunqadhu bi-mitslihi (ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad semisalnya).”
Pasal 83 Rancangan Undang-Undang Dasar Islam menyebutkan, “Tidak ada pengadilan banding tingkat pertama maupun mahkamah banding tingkat kedua (kasasi). Seluruh bentuk pengadilan—dalam memutuskan satu perselisihan—kedudukannya sama. Apabila kadi memutuskan satu perkara, keputusannya sah/berlaku. Kadi lain tidak dapat membatalkan keputusannya, kecuali putusannya di luar (sistem hukum) Islam atau bertentangan dengan nas yang qath’i dari Al-Qur’an dan Sunah, ijmak sahabat, atau vonisnya bertentangan dengan hakikat permasalahannya.”
Ini bermakna vonis hasil ijtihad seorang hakim tidak bisa dibatalkan oleh vonis hasil ijtihad hakim yang lain. Vonis yang diputuskan berlaku mengikat dan wajib dilaksanakan. Dengan ketentuan seperti ini, celah bagi hakim untuk melakukan jual beli vonis menjadi tertutup.
Hukum dalam sistem peradilan Islam memberikan efek jera (zawajir) sekaligus penebus dosa di akhirat (jawabir). Hukum Islam akan membuat jera pelaku kejahatan sehingga tidak melakukan tindak kriminal. Pelaksanaan hukum Islam akan menjadi penebus dosa di akhirat sehingga pelakunya tidak disiksa lagi karena dosa itu. Sifat ini akan mendorong orang yang memiliki ketakwaan, tetapi terpeleset berbuat kriminal akan mengakui perbuatannya dan meminta diterapkan sanksi atasnya.
Sistem peradilan Islam yang merupakan bagian dari penerapan Islam kafah akan memberikan lingkungan yang kondusif bagi para hakim untuk menjaga integritas. Terlebih penerapan hukum Islam tegak di atas tiga asas yaitu, (1) ketakwaan individu yang mendorongnya untuk terikat kepada hukum syarak, (2) kontrol masyarakat, dan (3) negara yang menerapkan syariat Islam kafah.
Terkait asas pertama, takwa adalah sikap seseorang untuk menjaga diri dari azab neraka ketika melakukan atau meninggalkan perbuatan. Kesadaran seperti ini akan mendorong seseorang untuk terikat kepada hukum syarak dalam setiap aktivitasnya. Di samping itu, ketakwaan akan menjadikan seseorang segera bertobat ketika melakukan penyimpangan terhadap hukum syarak dan menebus segala kesalahannya. Dengan asas takwa, seorang hakim akan menjalankan tugas secara adil dan tidak akan menggunakan kekuasaanya untuk kepentingan pribadi.
Asas kedua, penegakan hukum dalam Islam adalah kontrol individu dan masyarakat. Kontrol individu dan masyarakat terhadap individu lain diperlukan karena manusia bukan malaikat. Juga karena tidak ada seorang manusia pun yang terbebas dari dosa. Oleh karena itu, manusia memerlukan manusia yang lain untuk mengontrol dirinya.
Masing-masing orang membutuhkan kepada yang lain sehingga bisa saling mengontrol atau muhasabah. Kontrol terhadap penguasa dan pejabat negara lainnya, termasuk para hakim, wajib dibuka seluas-luasnya. Di samping kontrol dari masyarakat, dalam peradilan Islam para hakim juga akan senantiasa dikontrol secara sistemis oleh khalifah dan mahkamah mazalim.
Asas ketiga, adanya negara yang menerapkan seluruh syariat Islam. Penerapan syariat Islam oleh negara akan menjamin seluruh hukum syariat terterapkan secara kafah.
Tidak heran kalau Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizhamul Islam menyebutkan bahwa salah satu puncak peradaban emas Khilafah adalah penerapan syariat Islam di bidang hukum dan peradilan. Keberhasilan yang gemilang di bidang ini membentang sejak Rasulullah saw. hijrah ke Madinah hingga Khilafah Utsmaniyah jatuh ke tangan kafir penjajah pada 1924.
Oleh karena itu, penerapan syariat Islam kafah dalam sistem Khilafah bukan sekadar kewajiban, tetapi kebutuhan bagi manusia agar memperoleh keadilan hakiki. Seluruh kaum muslim berkewajiban untuk mewujudkannya. [MNews/IA-RR].

Maa syaa Alloh, Rindu penerapan Islam secara kaffah