Muslimah News, NASIONAL— Peringatan hari lahir Pancasila merupakan momentum pengingat sejarah, sekaligus meneguhkan kembali nilai dan jati diri bangsa Indonesia. Hal itu ditekankan dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Senin (2-6-2025)
Isi pidato resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia Yudian Wahyudi yang dibacakan Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerja Sama, dan TIK Unesa Dwi Cahyo Kartiko menegaskan pentingnya memperkukuh dan merevitalisasi nilai Pancasila melalui Asta Cita.
Revitalisasi dilakukan pada semua dimensi kehidupan, baik di bidang pendidikan, pemerintahan dan birokrasi, ekonomi, maupun ruang digital.
Normatif
Pemerhati kebijakan publik Dr. Ernawati, M.P.H menilai, kelima sila dalam Pancasila hanya memuat nilai normatif. ”Nilai-nilai tersebut memang terdengar ideal dalam tataran konsep, tetapi tidak pernah diterjemahkan ke dalam sistem hukum, tata pemerintahan, atau perangkat pendidikan yang operasional,” ungkapnya kepada Mnews, Kamis (12-6-2025).
Akibatnya, ia melanjutkan, Pancasila lebih berfungsi sebagai slogan nasionalistis semata, tanpa kekuatan nyata untuk membentuk perubahan struktural di tengah masyarakat. ”Permasalahan fundamental tersebut yang menjadikan Pancasila tidak akan pernah bisa memiliki kekuatan transformasi nyata di masyarakat,” tandasnya.
Ia mencontohkan, Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dioperasionalkan sebagai basis hukum negara. Sementara dalam sistem demokrasi liberal, ucapnya, kebijakan diambil berdasarkan suara mayoritas, bukan wahyu atau nilai ilahiah. ”Maka, nilai ketuhanan hanya menjadi simbol, bukan rujukan normatif dalam pengambilan keputusan politik dan hukum,” simpulnya.
Menurutnya, Pancasila tidak didukung oleh struktur pemerintahan dan sistem hukum yang menjamin aplikasinya secara menyeluruh. ”Lembaga seperti BPIP hanya berperan edukatif dan seremonial, bukan pelaksana hukum. Akibatnya, nilai keadilan sosial tidak berdaya menghadapi dominasi ekonomi kapitalistik, swastanisasi aset publik, dan ketimpangan distribusi kekayaan yang makin lebar,” kritiknya.
Demikian pula dalam pendidikan, sambungnya, Pancasila hanya hadir dalam buku teks, bukan dalam kurikulum menyeluruh yang membentuk kepribadian ideologis rakyat. ”Nilai kemanusiaan, gotong royong, dan persatuan, kehilangan konteks operasional yang menjadikannya efektif dalam membina moral individu dan sosial,” ulasnya.
Ideologi Menyeluruh
Ia lalu membandingkan, berbeda dengan Pancasila yang berhenti pada tataran nilai normatif tanpa perangkat implementasi yang sistemis, Islam hadir sebagai ideologi menyeluruh (mabda syamil).
”Islam tidak hanya memberikan seperangkat nilai luhur, seperti keadilan, ketuhanan, dan persaudaraan, tetapi juga menyediakan aturan praktis yang dapat diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik individu, masyarakat, maupun negara,” bebernya.
Ia menerangkan, Islam menyusun seperangkat hukum (ahkām syar‘iyyah) yang bersumber dari wahyu (Al-Qur’an dan Sunah) dan dijelaskan melalui ijmak sahabat serta kias. ”Hukum ini mencakup hukum individu (ibadah, akhlak, muamalah), hukum masyarakat (ekonomi, pendidikan, pergaulan), dan hukum negara (politik, sistem sanksi, hubungan luar negeri). Aturan-aturan ini bukan hanya bersifat moral, melainkan mengikat secara hukum dan operasional dalam struktur negara Islam (Khilafah),” urainya.
Islam, kata Ernawati, menetapkan bentuk pemerintahan khusus, yaitu Khilafah yang berbeda dari sistem demokrasi, monarki, atau teokrasi.
“Khilafah adalah institusi eksekutif tertinggi yang dipimpin oleh seorang khalifah yang bertugas menerapkan hukum syariat atas seluruh wilayah dan rakyat. Sumber hukum bukan suara mayoritas (seperti dalam demokrasi), melainkan wahyu Allah. Khalifah dibaiat oleh umat, bukan dipilih berdasarkan popularitas atau partai. Sistem Khilafah tidak mengenal legislatif yang membuat hukum baru karena hukum sudah ditetapkan oleh syariat, tinggal diterapkan,” bebernya.
Dalam bidang ekonomi, lanjutnya, Islam memiliki mekanisme operasional, nilai keadilan ekonomi dalam Islam tidak hanya menjadi wacana. Ia mencontohkan, Islam menetapkan zakat sebagai instrumen wajib untuk distribusi kekayaan kepada delapan golongan mustahik.
”Larangan riba sebagai pencegah eksploitasi kapitalistis oleh pemilik modal. Adanya pelarangan kepemilikan individu atas sumber daya strategis (seperti air, energi, dan tambang) karena merupakan milik umum yang harus dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Islam juga melarang monopoli, penimbunan (ihtikar), dan transaksi spekulatif (gharar),” terangnya.
Dalam Bidang Pendidikan, ia menjelaskan, Islam memandang pendidikan sebagai sarana untuk membentuk kepribadian Islam (syahsiah islamiah). “Tujuan pendidikan bukan sekadar mencetak tenaga kerja teknis, tetapi menciptakan generasi beriman, bertakwa, dan mampu memimpin peradaban. Kurikulum yang diberlakukan mencakup tsaqafah Islam (ilmu keislaman), ilmu kehidupan (sains dan teknologi), dan metode berpikir Islam (fikriyah islamiah). Jadi pendidikan dibangun atas asas akidah Islam, bukan sekularisme,” ulasnya.
Bidang politik dan sosial, sebutnya, Islam juga memiliki aturan hubungan antara penguasa dan rakyat, antara laki-laki dan perempuan, antara muslim dan nonmuslim, semua diatur secara rinci.
“Sistem partai politik dalam Islam bukanlah partai kekuasaan, melainkan partai dakwah untuk melakukan amar makruf nahi mungkar. Jadi, tidak ada ruang bagi sekularisme, pluralisme agama, maupun kebebasan tanpa batas, seperti dalam demokrasi liberal,” bandingnya.
Begitu juga dengan bidang peradilan, menurutnya, peradilan dalam Islam mandiri, dengan kadi yang bertugas menerapkan hukum syariat. ”Tidak ada hukum buatan manusia, dan tidak ada sistem hukum ganda (dual legal system) sehingga apa pun keputusan yang diambil didasarkan pada Al-Qur’an dan hadis, bukan pada yurisprudensi Barat atau konstitusi buatan manusia,” tegasnya.
Utuh
Dengan penjelasan di atas, Ernawati berkesimpulan, Islam tidak hanya berbicara soal nilai, tetapi menyusun sistem hidup yang utuh dan operatif.
”Setiap nilai dalam Islam memiliki turunan praktis dan sistemis yang dapat diterapkan dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbeda dari Pancasila yang berhenti pada idealisme moral, Islam membangun struktur sosial, politik, dan ekonomi secara konkret berdasarkan wahyu sehingga nilai-nilainya tidak menjadi slogan, tetapi benar-benar hidup dalam sistem kehidupan umat manusia,” ungkapnya.
Terakhir ia menyampaikan, kegagalan implementasi Pancasila bukan karena nilai-nilainya keliru, tetapi karena ketiadaan sistem konkret yang menjamin penerapannya. ”Oleh karena itu, solusi tuntas bukanlah sekadar revitalisasi idiom nilai, tetapi perubahan total menuju sistem Islam yang mampu menerapkan seluruh nilai secara struktural dan operasional dalam kehidupan bernegara,” pungkasnya. [MNews/IA]

Maa syaa Alloh Islam tidak hanya berbicara soal nilai, tetapi menyusun sistem hidup yang utuh dan operatif