Muslimah News, FOKUS — Cerita pilu pekerja migran seolah tidak ada habisnya. Bukan hanya pekerja migrannya, tetapi anak keturunannya pun menanggung duka. Sebut saja SS, perempuan asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini terpaksa menjadi pekerja migran di Arab Saudi karena kemiskinan yang membelit keluarganya.
Di Arab Saudi SS menikah siri dengan sesama pekerja migran asal Pakistan dan membuahkan tiga anak. Saat hamil anak ketiga, SS memutuskan pulang ke tanah air dengan membawa dua anaknya dan bayi yang masih dalam kandungan tanpa disertai suaminya. Setelah melahirkan anak ketiganya, SS kembali menjadi pekerja migran ke Arab Saudi dengan meninggalkan anak-anaknya di Indonesia. Anak yang dibawa pulang inilah yang disebut ”anak oleh-oleh”.
Banyak pekerja migran, terutama perempuan, membawa pulang “anak oleh-oleh” hasil hubungan mereka saat bekerja di mancanegara. Istilah “anak oleh-oleh” merujuk pada mereka yang lahir dari hubungan para pekerja migran Indonesia dengan warga asing ketika bekerja di luar negeri. Di NTB diperkirakan ada ribuan “anak oleh-oleh”, pasalnya NTB merupakan provinsi penyumbang terbanyak pekerja migran Indonesia.
Sekembalinya ke Indonesia, banyak “anak oleh-oleh” tidak memiliki akta kelahiran atau status kewarganegaraan karena pernikahan orang tua mereka tidak tercatat. Akibatnya, mereka kesulitan mendapatkan hak-hak dasar, seperti pendidikan dan layanan kesehatan.
Dengan wajah berbeda dan status orang tua yang tidak jelas, nyaris semua “anak oleh-oleh” menanggung stigma sosial, dikucilkan, bahkan disebut “anak haram”. Mereka mengalami perundungan, putus sekolah, bahkan pelecehan seksual. Kehidupan mereka pun kian sengsara di tengah jeratan kemiskinan struktural.
Buruknya kondisi anak pekerja migran tidak hanya disematkan kepada “anak oleh-oleh”. Hasil jajak pendapat salah satu media nasional pada 2—4 Februari 2021 merekam penilaian publik terhadap sosok anak pekerja migran. Lima dari sepuluh responden menyebutkan bahwa potret anak pekerja migran cenderung memprihatinkan dan kurang perhatian, bahkan telantar.
Perlindungan Belum Terwujud
Fenomena telantarnya anak pekerja migran merupakan bagian dari permasalahan pekerja migran yang kompleks. Sesungguhnya regulasi perlindungan anak pekerja migran diatur di dalam UU 18/2017 tentang Pekerja Migran Indonesia. Dalam ketentuan tersebut, perlindungan pekerja migran Indonesia tegas disebut sebagai segala upaya untuk melindungi kepentingan pekerja migran dan keluarganya. Artinya, keluarga pekerja migran, termasuk anak, merupakan aspek penting dalam skema perlindungan oleh negara.
Aturan yang lebih rinci muncul di Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Aturan tersebut menegaskan konsep Bina Keluarga TKI merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dengan memberdayakan ekonomi, menjaga keharmonisan, serta melindungi anak keluarga TKI untuk mewujudkan tercapainya ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Regulasi itu juga memberikan panduan perlindungan anak dari bentuk kekerasan serta eksploitasi, dan mengajak masyarakat turut mengawasi pergaulan anak. Sayang, meski regulasi perlindungan anak pekerja migran sudah dibuat, fakta di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak migran tetap tidak mendapat perlindungan. Stigma yang menimpa “anak oleh-oleh” baru-baru ini menjadi bukti bahwa perlindungan anak pekerja migran belum terwujud.
Kekeliruan Paradigma
Sejatinya akar persoalan yang membelenggu pekerja migran beserta keluarganya tidak terlepas dari penerapan ideologi kapitalisme yang memisahkan agama dari aturan bernegara. Penerapan ideologi ini kemudian melahirkan banyak persoalan.
Di antara persoalan itu adalah, pertama, asas manfaat yang melekat pada ideologi kapitalisme membuat negara membuat regulasi pengiriman pekerja migran perempuan. Regulasi ini dipandang menguntungkan negara karena ada remitansi devisa yang masuk ke dalam negeri. Sedihnya, pekerja perempuan biasanya lebih diminati karena mereka adalah tenaga kerja tekun dan murah. Perempuan hanya dilihat sebagai mesin pencetak uang.
Kemudahan regulasi ini ditambah kemiskinan yang membelit rakyat menjadikan jutaan perempuan rela meninggalkan keluarga serta anak-anaknya demi memperoleh sesuap nasi. Akhirnya anak-anak berada dalam pengasuhan orang lain yang belum tentu memiliki pola pengasuhan yang benar. Pengasuh yang memiliki permasalahan ekonomi bisa dipastikan berujung pada minimnya akses anak terhadap gizi makanan, kelayakan tempat tinggal, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
Pengasuh yang memiliki permasalahan psikologis juga berpotensi abai terhadap perkembangan anak. Permasalahan lain yang timbul adalah luapan amarah berlebihan hingga kekerasan fisik. Kondisi dapat bertambah parah ketika muncul impitan masalah ekonomi yang dapat menambah beban psikologis. Belum lagi stigma yang muncul cenderung mengarah pada citra buruk, seperti anak susah diatur, anak nakal dan liar, anak pembawa masalah, atau anak tidak terurus.
Kedua, racun kesetaraan gender. Kesetaraan gender yang ditebarkan oleh negara-negara kapitalis di negeri muslim juga berpengaruh pada sebagian perempuan. Perempuan dianggap produktif bila menghasilkan materi. Akibatnya mereka berbondong-bondong meninggalkan rumah untuk mengejar karier dengan meninggalkan anak-anak mereka. Sedangkan tujuan dari kesetaraan gender justru untuk menghancurkan tatanan keluarga muslim dan tatanan sosial.
Di sisi lain, nilai-nilai kapitalisme membangun cara pandang yang eksploitatif pada kaum miskin. Kapitalisme dengan prinsip sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme sangat memengaruhi cara pandang masyarakat, baik di tingkat individu maupun negara. Ini bisa kita lihat pada mindset pekerja perempuan yang tidak ragu mengorbankan peran utama mereka sebagai ibu dari anak-anak mereka demi pekerjaan.
Ketiga, penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini telah menciptakan kesenjangan sosial di masyarakat. Akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang telah menimbulkan kesulitan ekonomi di masyarakat. Kebijakan yang cenderung memihak pemilik modal juga menciptakan kesenjangan sosial dan kemiskinan struktural yang parah.
Penerapan ekonomi kapitalisme telah menciptakan jurang kesenjangan global antara negara maju dan negara berkembang serta menyebarkan kemiskinan. Kemiskinan inilah yang membuat ribuan perempuan tidak punya pilihan lain selain bekerja menyambung hidup menjadi pekerja migran di negeri orang dengan meninggalkan anak-anak mereka dalam kondisi kerentanan emosional, psikologis, dan seksual.
Keempat, negara abai dalam menjamin kesejahteraan rakyat di dalam negeri. Para pemimpin terbukti tidak mampu menyelesaikan kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja yang layak bagi rakyatnya. Negara tidak mampu mengelola SDA yang melimpah yang semestinya jika dikelola dengan benar bisa membuka banyak lapangan kerja dan menyejahterakan rakyat.
Kelima, regulasi yang ditujukan untuk melindungi anak-anak pekerja migran nyatanya tidak mampu menyelesaikan persoalan yang menimpa anak-anak pekerja migran. Kegagalan itu lebih karena negara hanya berperan sebagai regulator, bukan pengurus urusan rakyat sehingga regulasi hanya berhenti di atas kertas dan minim implementasi.
Jadi akar persoalan munculnya masalah pekerja migran dan anak-anaknya adalah penerapan ideologi kapitalisme yang merusak tatanan masyarakat, tatanan ekonomi, dan tatanan keluarga. Oleh karena itu selama sistem kapitalisme masih bercokol, selama itu pula duka anak-anak pekerja migran akan terus ada.
Islam Solusi Tuntas
Negara Khilafah yang menjadikan Islam sebagai ideologinya, serta halal-haram menjadi tolok ukurnya akan memberikan solusi tuntas terhadap persoalan pekerja migran dan anak-anaknya. Solusi itu terlihat dari beberapa aspek sebagai berikut.
Pertama, Islam menempatkan filosofi perempuan sebagai kehormatan yang harus dijaga. Islam telah menetapkan fungsi dan tugas utama perempuan adalah menjadi ibu dan pengatur rumah. Pada Pasal 112 kitab Muqaddimah ad-Dustur, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah menyebutkan, ”Hukum asal seorang perempuan adalah ibu dan pengatur rumah tangga. Perempuan merupakan kehormatan yang wajib dijaga.”
Filosofi ini didukung oleh sistem nilai Islam yang akan memberi corak khas pada masyarakatnya pada semua level. Corak ini akan terlihat dari bagaimana Islam menumbuhkan mentalitas tanggung jawab kaum perempuan sebagai ibu dari anak-anak dengan memberi mereka pemahaman bahwa hal itulah kemuliaan terbesar kaum perempuan sehingga mereka tidak mudah meninggalkan keluarga dan anak-anak mereka demi mengejar materi.
Saat perempuan memiliki pemahaman yang benar tentang tugas utama mereka sebagai ibu dan fokus menjalankan tugas itu maka pintu lahirnya anak-anak bermasalah akan tertutup karena setiap masalah yang muncul akan diselesaikan sesuai panduan hukum syariat.
Kedua, Islam menetapkan bahwa mencari nafkah adalah kewajiban kaum laki-laki dewasa, bukan kewajiban kaum wanita.
Ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 233, ”Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.”
Islam menggariskan bahwa perempuan harus selalu dijamin nafkahnya oleh suami maupun ahli warisnya. Jika mereka tidak ada atau tidak memiliki kesanggupan nafkah, baitulmal akan menjamin kebutuhan finansialnya. Dengan jaminan seperti ini para perempuan tidak perlu bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri, apalagi menanggung nafkah keluarga.
Ketiga, Khilafah akan memacu produktivitas kaum laki-laki dewasa yang berkewajiban mencari nafkah, mulai dari penyediaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, hingga menyediakan modal. Khilafah akan memastikan mereka bekerja, bahkan jika diperlukan akan ada sanksi bagi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik.
Dalam kitab Ajhizah Daulah al-Khilafah disebutkan bahwa Rasulullah saw. telah mengarahkan seorang laki-laki agar membeli tali dan kapak untuk mencari kayu bakar dengan alat-alat itu, kemudian kayu bakar itu dijual ke masyarakat. Imam Ahmad telah menuturkan riwayat Imam At-Tirmidzi, “Seorang laki-laki ansar pernah datang kepada Nabi saw. dan meminta-minta kepada Rasulullah saw. Lalu Rasulullah saw. bertanya kepada laki-laki itu, ‘Apakah di rumahmu ada sesuatu?’ Ia menjawab, ‘Benar ada.’ Nabi saw. bersabda, ‘Bawa keduanya ke sini!’ Laki-laki itu pun membawa barang tersebut. Lalu Rasulullah saw. mengambil keduanya dan berkata, ‘Siapa yang mau membeli barang ini?’ Lalu seorang laki-laki berkata, ‘Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.’ Rasulullah saw. lalu menyerahkan kedua barang tersebut kepada pembeli dan mengambil dua dirham harganya, lalu Rasulullah memberikan kepada orang ansar itu. Beliau bersabda, ‘Belilah dengan satu dirham sesuatu dan berikanlah kepada keluargamu. Belilah kapak dengan satu dirham yang lain lalu bawalah kepadaku!’ Lalu ia membawa kapak itu kepada Rasulullah saw. Lalu Rasulullah saw. menggenggamnya erat dan menyodorkan kembali kepada orang ansar seraya berkata, ‘Pergilah, carilah kayu bakar, dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu lagi selama 15 hari!’ Orang itu pun melakukannya. Lalu 15 hari kemudian ia datang dan ia telah memperoleh lima belas dirham.”
Untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja, Khilafah akan menutup kegiatan ekonomi nonriil dan digantikan sektor riil. Dengan itu, produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa di bidang industri, pertanian, maupun perdagangan akan selalu membutuhkan jasa dalam jumlah besar sehingga tidak akan ada lagi yang kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan. Saat semua ini terealisasi, semua laki-laki bisa mendapatkan pekerjaan sehingga kebutuhan keluarga tercukupi. Dengan demikian, kondisi yang memaksa kaum perempuan untuk menjadi pekerja migran tidak akan ada lagi.
Keempat, Khilafah menjamin kebutuhan pokok seluruh warga. Khilafah menempatkan basis utama kebijakan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Dalam kitab Muqaddimah ad-Dustur pasal 125 disebutkan, ”Seluruh kebutuhan pokok setiap individu masyarakat harus dijamin pemenuhannya per individu secara sempurna. Juga harus dijamin kemungkinan setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder semaksimal mungkin.”
Dalam kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khaththab ra. pernah berkata kepada pegawainya yang bertugas membagikan sedekah, ”Jika kamu memberikan maka cukupkanlah.” Selanjutnya beliau berkata lagi, ”Berilah mereka itu sedekah berulang kali sekalipun salah seorang di antara mereka memiliki seratus unta.” Khalifah Umar menerapkan politik ekonomi yang memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer rakyat, menikahkan kaum muslim yang tidak mampu, membayarkan utang-utang mereka, dan memberikan biaya kepada para petani agar mereka menanami tanahnya. Dengan kebijakan seperti ini tidak akan ada anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya, apa pun status anak tersebut.
Kelima, Islam menjamin hak-hak anak. Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak merupakan keharusan. Sementara itu, meremehkan atau mengendurkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Allah Swt. berfirman, ”Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.” (TQS Al-Isra’: 31).
Selain itu, hak anak lainnya yang wajib dipenuhi orang tua adalah hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan dan keamanan yang dimaksud di sini adalah perlindungan dari berbagai macam ancaman, kekerasan (fisik maupun psikis), serta hal lain yang membahayakan anak. Artinya, orang tua wajib memberikan bentuk perlindungan menyeluruh terhadap semua anak-anaknya.
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya An-Nizhamu al-Ijtima’i fi al-Islam menjelaskan terkait pengasuhan anak. Pengasuhan anak merupakan hak bagi anak, sekaligus suatu kewajiban bagi orang tua, terutama ibu. Menelantarkan anak akan menyebabkan anak terjerumus pada kebinasaan.
Pengasuhan anak termasuk kategori menjaga jiwa (hifzh al-nafs) yang telah diwajibkan oleh Allah Swt. Selain itu, anak-anak berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Khilafah tidak akan diskriminatif dalam memberikan layanan pendidikan dan kesehatan, baik anak pekerja migran atau anak-anak lain, semua memiliki hak dan kesempatan yang sama.
Keenam, Islam menjamin pencatatan administrasi. Terkait administrasi ataupun pencatatan, Islam memberikan tanggung jawab pemenuhannya kepada negara semata untuk kemaslahatan rakyatnya, termasuk anak-anak, tanpa terkecuali. Prinsip-prinsip kebijakan terkait administrasi dalam Islam adalah mudah dan tidak berbelit-belit dalam birokrasi, cepat dalam pelaksanaan tugas, dan didukung oleh person-person yang kapabel di bidangnya.
Semua urusan dan kepentingan rakyat terkait administrasi ini wajib ditangani secara cepat dengan hasil yang sempurna. Pihak yang berwenang mengatur urusan kaum muslim wajib mempermudah dan tidak mempersulit urusan rakyatnya. Karena ini merupakan kewajiban negara, tentu saja negara akan berusaha sebaik-baiknya dan tidak akan memungut biaya dari rakyatnya sepeser pun. Dengan demikian, hal-hak sipil rakyat, termasuk anak-anak, akan terpenuhi dengan baik.
Demikianlah, Islam menyelesaikan buramnya kehidupan yang melingkupi pekerja migran, termasuk anak-anaknya, dengan solusi paripurna. Solusi yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sayang, setelah keruntuhannya, sistem Islam belum mewujud kembali dalam kehidupan nyata. Menjadi tanggung jawab seluruh kaum muslim untuk mewujudkannya agar tidak ada lagi duka “anak oleh-oleh” atau anak-anak lainnya. [MNews/IA-RR]

Astaghfirullah
Hanya Islam yg bisa melindungi anak2 dari potret buram kehidupan