[Kabar] Akademisi: Mesranya Pemerintah dengan Perusahaan, Bukti Kuatnya Oligarki  

Muslimah News, NASIONAL — Bagi akademisi dan peneliti, wilayah Raja Ampat merupakan simbol kekayaan dan keanekaragaman hayati Indonesia. Memprihatinkan, karena Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menemukan banyaknya pelanggaran serius terkait aktivitas pertambangan nikel di wilayah tersebut. Terdapat empat perusahaan tambang nikel yang menjadi objek pengawasan KLH dan hasilnya adalah berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil.

Oligarki

Menyorot hal tersebut, akademisi Dr. Fatimah Qais menyampaikan, fakta di atas menunjukkan adanya kekuasaan oligarki. “Mesranya hubungan antara pemerintah dan perusahaan menunjukkan kuatnya pengaruh oligarki, bahkan hingga mengakibatkan bencana ekologis dan mengabaikan keselamatan rakyat dan keseimbangan alam,” ujarnya kepada MNews, Senin (9-6-2025).

Penambangan nikel tersebut, ungkapnya, terjadi karena adanya kebijakan yang membolehkan pengelolaan tambang yang mengabaikan perlindungan terhadap alam akibat penerapan sistem kapitalisme yang destruktif. “Kontrol pun ada di tangan investor. Hal ini menyebabkan keruwetan dan lingkaran setan terkait pola-pola pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif dan menguntungkan investor, sedangkan rakyat hanya mendapatkan sedikit saja remah-remahnya,” bebernya.

Kasus serupa, lanjutnya, sebenarnya telah lama terjadi di negeri yang mengadopsi ideologi kapitalisme ini. “Sebutlah contoh di Sulawesi Tenggara (Konawe dan Konawe Utara), di Sulawesi Tengah (Morowali dan Morowali Utara), dan lainnya. Banyak konflik dan ketegangan sosial dengan masyarakat adat dan nelayan akibat keberadaan tenaga kerja asing yang mendominasi,” ucapnya.

Tambang nikel di Morowali, jelasnya, menyebabkan lebih dari 8.700 ha hutan hujan hilang, banjir meningkat dari 7 jiwa/km² (2015) menjadi 37.322 jiwa pada 2024. “Biota darat dan air (ikan) mengalami kerusakan berat (skor 11), produksi rumput laut 6 ton/ha jadi 3 ton/ha, dan meningkatnya kasus ISPA (inveksi saluran pernafasan akut) akibat pencemaran,” terangnya.

Islam

Fatimah menjelaskan, Islam mengatur bahwa barang tambang dikategorikan milik umum sehingga negara tidak boleh bebas menyerahkannya kepada swasta, termasuk investor asing. “Namun wajib dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” paparnya.

Islam, imbuhnya, mengatur pengelolaan kepemilikan umum termasuk tambang dan mengharamkan privatisasi. Selain itu Islam juga menetapkan bahwa ketika negara mengelola tambang, tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistem.  “Perlindungan atas lingkungan dilakukan secara fundamental dan menyeluruh,” jelasnya.

Islam, tegasnya, akan menetapkan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk kemaslahatan umat manusia. [MNews/IK]

Share on Facebook

Tweet