![[Kabar] Kemiskinan di Indonesia, Akademisi: Bukan Sekadar Masalah Teknis, tetapi Sistemis Filosofis](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/04/kemiskinan.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Dalam Pertemuan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) ke-22 yang digelar di Denpasar, Bali, Kamis (8-5-2025), isu kemiskinan kembali menjadi sorotan utama.
Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Prof. Didi Achjari, M.Com., Akt., Ph.D. mengemukakan bahwa sekolah bisnis dalam pendidikan tinggi tidak hanya mengemban tugas untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dalam bidangnya, tetapi ikut juga diminta berkontribusi dalam pembangunan terutama dalam mengatasi isu keberlanjutan. Apalagi di tengah kondisi Indonesia yang tengah menghadapi tantangan pembangunan struktural seperti pembangunan pengentasan kemiskinan dan reformasi kelembagaan.
Ia juga mengungkapkan pandangannya terkait peran strategis sekolah bisnis dalam menghasilkan impak kemasyarakatan dengan berkontribusi dalam mencari solusi terhadap isu-isu pembangunan.
Bukan Sekadar Teknis
Mencermati hal ini, akademisi Dr. Lizda Johar Mawarani, S.T., M.T. menilai ada yang luput dari pembahasan.
“Di tengah banyaknya program dan strategi penanggulangan kemiskinan, satu hal yang kerap luput dibahas secara serius bahwa kemiskinan di Indonesia bukan sekadar problem teknis, melainkan masalah sistemis yang bersumber dari krisis filosofis dalam kebijakan publik,” urainya kepada MNews, Selasa (20-5-2025).
Dalam amatannya, pendekatan negara terhadap kemiskinan nyaris selalu bersifat permukaan dengan fokus pada peningkatan data angka konsumsi atau pendapatan per kapita.
“Padahal, definisi kemiskinan yang hanya didasarkan pada batas garis kemiskinan moneternya saja sangat menyempitkan persoalan karena gagal menangkap dimensi struktural, yakni hubungan kekuasaan, akses terhadap sumber daya, dan jaminan pemenuhan kebutuhan,” jelasnya.
Lebih jauh lagi, tambahnya, desain strategi pengentasan kemiskinan saat ini banyak terjebak pada kerangka kapitalisme yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai ujung tombak.
“Negara lebih banyak berperan sebagai regulator dan fasilitator investasi saja, bukan penanggung jawab yang menjamin distribusi. Alhasil, solusi yang ditawarkan tidak menyentuh akar kemiskinan itu sendiri,” ungkapnya.
Bahkan, menurutnya, yang lebih menyedihkan saat pelaksanaan teknis di lapangan. “Lembaga-lembaga pelaksana program kemiskinan cenderung jalan sendiri-sendiri, tidak sinergis, dan terlalu birokratis. Alih-alih menyelesaikan masalah, banyak program justru bersifat seremonial dan sarat kepentingan politik jangka pendek,” kritiknya.
Contoh
Kemudian, Lizda membandingkan dengan pelaksanaan sistem Islam yang dicontohkan Rasulullah saw. dan para khalifah setelahnya dalam menyelesaikan persoalan kesenjangan sosial dan ekonomi.
Ia menerangkan bahwa Rasulullah membangun tatanan masyarakat yang adil bukan melalui bantuan pada orang miskin saja, tetapi melalui transformasi sistemis. “Rasulullah menjalankan aturan Allah, menghapus sistem ekonomi yang timpang, melarang riba, penumpukan kekayaan, serta mendistribusikan sumber daya strategis seperti tanah dan air secara adil,” ungkapnya.
Dalam negara yang dibangunnya di Madinah, sambungnya, Rasulullah saw. tidak mengonsentrasikan kekayaan di tangan segelintir elite, tetapi mendistribusikannya secara merata untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang kelaparan.
“Zakat, sedekah, infak, dan jizyah bukan sekadar bentuk kedermawanan, melainkan bagian dari sistem ekonomi negara yang menjamin redistribusi kekayaan,” ujarnya.
Ia menuturkan, kebijakan-kebijakan tersebut dilanjutkan oleh para khalifah, terutama Umar bin Khaththab yang melembagakan baitulmal untuk menjamin kesejahteraan rakyat, baik muslim maupun nonmuslim.
“Khalifah Umar, bahkan menetapkan gaji untuk para ibu menyusui, tunjangan untuk anak-anak, serta distribusi tanah bagi para petani. Ini adalah contoh nyata politik ekonomi yang berpihak pada rakyat miskin, bukan hanya lewat bantuan, tetapi lewat perubahan struktural,” bebernya.
Dalam pandangannya, hal ini perlu dipelajari, misalnya mekanisme sistem ekonomi Islam dalam menyelesaikan masalah kemiskinan.
“Ini karena masalah kemiskinan di Indonesia hanya bisa dituntaskan jika kita berani menggeser cara pandang, yakni dari sekadar pengentasan menjadi pembebasan, dari pendekatan teknokratis menjadi perubahan sistemis-filosofis, dan dari asas yang sekuler menjadi Islam,” paparnya.
Tanpa hal tersebut, jelasnya, setiap program hanya plester pada luka yang terus menganga. “Kini saatnya kita bertanya, apakah kita hanya ingin mengurangi angka kemiskinan di atas kertas atau sungguh-sungguh menghapus kemiskinan dari akar sistemnya?” ucapnya lugas. [MNews/RA]
