Muslimah News, INTERNASIONAL—Sejak kedatangan kolonialisme pada akhir abad ke-19, Rwanda dibagi berdasarkan garis kesukuan antara dua suku utama, Hutu dan Tutsi. Setelah kemerdekaan semu pada 1962, perpecahan yang ditanam dan didorong kolonialisme telah matang dan menjadi bom waktu yang meledak pada 1994, berupa genosida. Dalam genosida itu diperkirakan satu juta warga Rwanda terutama dari suku Tutsi terbunuh. Pada 7 April 2025, Rwanda memeringati 31 tahun genosida 1994.
Ekspresi
Menanggapi peristiwa di atas, aktivis dakwah Said Bitomwa menyampaikan pendapatnya. ”Genosida adalah ekspresi dari ideologi kotor kapitalisme yang melalui kolonialisme memecah belah masyarakat yang dahulunya hidup bersama, bersatu, dan bekerja sama,” tuturnya kepada Kantor Berita ideologis internasional, Jumat (18-4-2025).
Ia melanjutkan, genosida ini sangat menguntungkan kepentingan penjajah Barat. ”Pemerintahan Presiden Habyarimana yang saat itu sebagian besar berbasis Hutu didukung oleh Eropa, terutama Prancis, Belgia, serta Inggris melalui Zaire ( Kongo DRC dan Tanzania). Di sisi lain, pemberontak oposisi Front Patriotik Rwanda pimpinan Kagame yang berbasis Tutsi menikmati dukungan Amerika melalui Uganda,” bebernya.
Menurutnya, negara-negara kolonialis Barat mendorong beberapa penguasa dan pemberontak Afrika Timur untuk terlibat dalam genosida bersejarah sambil menonton, demi melayani agenda kolonial dan eksploitatif.
”Sangat disayangkan bahwa 31 tahun kemudian, apa yang menyebabkan genosida muncul di Rwanda masih ada. Genosida, kudeta politik yang didukung kolonial, tidak akan pernah berhasil membawa perbaikan rakyat di Rwanda,” cetusnya.
Pasalnya, ia melihat, Rwanda masih goyah dalam perpecahan yang lebih tinggi antara dua suku utama, yaitu Hutu dan Tutsi. ”Tidak mengherankan bahwa sisa-sisa kolonialisme mungkin memerlukan kudeta atau genosida lain pada masa yang akan datang untuk menstabilkan dan lebih melindungi kepentingan mereka (Barat),” ulasnya.
Oleh karena itu, ia meyakini, apa pun masalahnya, kebenaran yang jelas adalah bahwa untuk membebaskan Rwanda dan dunia pada umumnya diperlukan ideologi alternatif yaitu Islam di bawah negara Khilafahnya.
”Ini karena demokrasi yang penuh kebohongan maupun kediktatoran yang brutal tidak akan menyelamatkan Rwanda sebab kedua belah pihak berasal dari mata uang kapitalisme yang sama,” pungkasnya. [MNews/IA]
