Muslimah News, NASIONAL — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkolaborasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI/BP2MI) guna meningkatkan kompetensi pendidik maupun lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Bahkan, pekan ini Kemendikdasmen mengadakan kegiatan pelepasan 1.500 lulusan SMK calon pekerja migran Indonesia ke 13 Negara sebagai dukungan untuk siswa/siswi SMK menuju dunia kerja internasional.
Program di atas hanyalah salah satu dari langkah-langkah yang diambil sebagaimana yang dinyatakan oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam siaran pers resminya kepada Antara, yaitu agar para peserta didik di sekolah-sekolah kejuruan dapat menjawab permintaan pasar kerja.
Lemah
Menanggapi hal tersebut, praktisi pendidikan kejuruan Vita Yulia Indrasari, S.P. menyampaikan pendapatnya. “Alih-alih menunjukkan langkah cerdas pemerintah untuk mengurangi pengangguran, pengiriman lulusan SMK sebagai tenaga kerja migran malah menunjukkan kelemahan negara dalam menyediakan lapangan kerja bagi para rakyatnya sekaligus menunjukkan kondisi perekonomian negara yang sedang tidak baik-baik saja,” jelasnya kepada MNews, Sabtu (19-4-2025).
Menurutnya, dengan visi misi yang salah arah, wajar ketika kurikulum dan program belajar lainnya berkembang ke arah yang salah. “Banyak siswa dan orang tua yang menganggap tujuan belajar di SMK saat ini sekedar agar lulusannya bisa langsung bekerja,” katanya.
Walhasil, jelasnya, tidak mengherankan banyak keluhan siswa SMK lebih tertarik belajar mata pelajaran kejuruan dibandingkan mata kejuruan umum yang bersifat adaptif dan menjadi dasar keilmuan. “Anehnya, ketika siswa jarang masuk sekolah, tetapi akan dianggap rajin dan terampil saat PKL. Dengan adanya mispersepsi ini, tidak heran jika banyak lulusan SMK menjadi tenaga setengah terampil yang hanya bisa memenuhi pasar kerja di tingkat teknis,” bebernya.
Ia menjelaskan, terkadang demi memenuhi tuntutan mitra dunia kerja atau untuk menjaga kemitraan. “Sekolah bisa menutup mata terhadap pelanggaran yang terjadi, semisal pada kegiatan PKL mulai dari beban kerja, jam kerja, standar penampilan dengan tabaruj, lepas hijab, hingga pelecehan dari staf,” jelasnya.
Kadang-kadang, lanjutnya, mereka harus menerima tawaran rekrutmen industri. “Tawaran yang tidak relevan, tetapi bisa meningkatkan prestise sekolah dari segi jumlah kemitraan, misalnya dari dunia kerja yang bergelut di bidang peminjaman modal yang pasti melibatkan riba atau sektor pekerjaan yang rawan, seperti pramugolf dan lainnya,” terangnya.
Tidak Punya Arah
Menurut Vita, ketika pendidikan dan kualitas lulusannya distandarkan dengan pasar kerja, maka negara tidak punya arah pendidikan yang jelas. “Sekolah menjadi pabrik tenaga kerja yang standar mutunya mengikuti keinginan pasar. Bukan imam dan akidah yang kuat, apalagi mental pemimpin yang cakap dan cerdas sebagai standar kualitas lulusan. Kalaupun ada tuntutan attitude (perilaku) di sana, itu pun sekadar perilaku yang sesuai budaya kerja industri,” jelasnya.
Tujuan pendidikan, ungkapnya, menjadi sekadar bagaimana lulusannya menjadi tenaga produktif yang memberi kontribusi pembangunan dalam perputaran ekonomi yang bersifat materiil. “Jangan heran jika negeri ini seakan-akan maju secara fisik, tetapi pada kenyataannya mengalami degradasi baik akidah, pemikiran, moral dan adab, serta terjadi pergeseran yang signifikan dalam standar nilainya.
Ia menerangkan, negara ini harus mampu mengembalikan arah pendidikan ke arah yang benar. “Islam telah menawarkan sistem pendidikan yang mumpuni dan menjamin kualitas lulusan yang mampu menghantarkan negaranya menjadi negara adi daya dengan sumber daya manusia yang unggul dan cemerlang. Inilah generasi emas sebenarnya yang mampu bertahan hingga 14 abad lamanya,” pungkasnya. [MNews/IK]
